Belum lama ini, para kepala negara yang menghadiri sidang umum PBB dibuat tertawa oleh pidato kenegaraan Trump. Pernyataan Trump dalam pidatonya yang menyampaikan kalau “In less than two years, my administrations has accomplished more than almost any administration in the history of our country” seolah menjadi kelakar belaka bagi sebagian para pemuka negeri dunia menyusul kebijakan-kebijakannya yang sering kali memicu sensasi dan kontroversi.
Seperti yang dapat disaksikan, pasca dilantik menjadi presiden AS di awal tahun 2017 lalu, Trump kerap melontarkan kebijakan luar negeri yang tak jarang menimbulkan dampak negatif bagi pergaulan internasional. Bahkan, berkat gaya kepemimpinannya yang silih berganti kadang ofensif dan difensif itu, sehingga kemudian Trump makin mempersulit jalannya percaturan politik internasional. Sikap tersebut diperlihatkan Trump sembari mengaktualisasikan doktrin politik luar negerinya [America First – to make America great again] .
Sebagai buktinya, sosok Trump berhasil mempengaruhi perubahan tren politik yang terjadi di beberapa kawasan akhir-akhir ini – mulai dari agresifitas AS dalam rekonsiliasi konflik Korut-Korsel [demi denuklirisasi], lalu memperuncing eskalasi konflik dengan Iran di Timur Tengah hingga menabur genderang perang dagang dengan Cina.
Sementara itu, Trump pun tidak segan-segan bersikap ‘bermuka dua’ kepada negara-negara yang dianggap sekutunya. Yang teranyar, sebagaimana yang dilansir dari kantor berita Independent, presiden AS ke-45 itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut ‘kalau Raja Salman tidak akan mampu menjaga tampuk kekuasaan kerajaan Arab Saudi kurang dalam waktu dua pekan, jika tanpa bantuan militer AS’.
Terlepas dari fakta bahwa AS memang membantu militer Arab Saudi, namun statement Trump tersebut diatas, setidaknya dapat memicu perdebatan diantara para pengkaji politik dunia. Pasalnya, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah “Apa tujuan dibalik perkataan Trump?” Jika mengingat realitas hubungan AS-Saudi yang terkesan harmonis-harmonis saja sejauh ini. Di tambah, bukankah negara yang pertama kali Trump kunjungi selepas dilantik adalah Arab Saudi?
Asumsi Trump yang ia sampaikan di sela-sela lawatannya ke salah satu negara bagian AS ini memang bukan sebatas retorika politik. Hal ini mengingat dominasi AS memasok bantuan militer untuk negara pimpinan Raja Salman itu begitu masif. Mulai dari menyediakan senjata dan alutsista militer lainnya untuk Arab Saudi dalam upaya membendung pengaruh Iran di kawasan teluk sampai mendukung militer koalisi Arab untuk memerangi Houthi dan Al-Qaeda di Yaman. Sampai pada tahap ini, hubungan kerjasama diantara kedua negara tersebut cukup terbilang solid dan pro-aktif.
Aliansi AS-Arab Saudi
sumber foto: express.co.uk
Jika ingin diperjelas secara historis, persekutuan AS-Saudi ini mulai erat di dekade 40-an ketika Saudi dibawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz. Saat itu, Raja Abdul Aziz yang mana merupakan pendiri Arab Saudi modern sekaligus penerus dinasti Saud memulai sejarah hubungan ‘minyak untuk keamanan’ antara Arab Saudi dan AS ketika ia bertemu Franklin D. Roosevelt di kapal USS Quincy di Terusan Suez.
Memang tidak bisa disangkal, jika salah satu perekat kedekatan AS-Arab Saudi dipicu karena kerjasama bidang perminyakan. Hal ini sebangun dengan pemikiran Craig Unger dalam bukunya yang berjudul House of Bush, House of Saud. Unger mengungkapkan, sebagian alasan yang mendekatkan kedua negara ini adalah karena kebutuhan minyak.
Lebih jelas, Unger menuliskan bahwa kendali AS atas sumber daya minyak Saudi sudah terlihat ketika minyak baru ditemukan di Arab Saudi di kurun waktu 1938. Kala itu, kendali atas sumber daya Saudi yang luas sangat dipengaruhi oleh AS berkat konsesi menguntungkan yang diterima oleh Aramco [Perusahaan minyak Amerika-Arab], yang mana merupakan konsorsium perusahaan minyak raksasa Amerika-Arab Saudi. Tentu perusahaan minyak AS tersebut muncul sebelum kedigdayaan perusahan multinasional minyak Chevron yang kini menjelma sebagai salah satu pemasok terbesar pendapatan nasional AS.
Terlepas aliansi yang awalnya terbentuk karena sebatas kebutuhan akan minyak, namun pada perjalanannya kedua negara ini pun merambah pada kerjasama lintas bidang. Meskipun sudah dibanjiri oleh uang karena minyak, nyatanya pemerintahan Riyadh sangat membutuhkan seorang rekan. Akhirnya, kerajaan Saudi mulai membangun suatu ikatan yang kuat dengan AS, dalam bidang ekonomi, politik dan militer yang dimulai di kurun waktu 80-an dan sampai kini.
Jika memang daya ikat kerjasama Washington-Riyadh sudah sedemikian rupa terurai semenjak pertengahan abad lalu, lantas apa makna kicauan Trump kepada Raja Salman tersebut? Tentu ini dapat mengisyaratkan suatu sinyalemen politik Trump untuk Saudi tatkala melihat kiprah sekutu Arab-nya itu dalam percaturan politik di Timur Tengah.
Arab Saudi Sebagai Penyeimbang Rusia Iran dan Turki di Timur Tengah atau Sebaliknya?
sumber foto; theguardian.com
Dinamika perpolitikan di kawasan Middle East memang terkesan tiada henti. Setidaknya terdapat segudang masalah yang menerpa beberapa negara dalam kawasan tersebut yang tidak jarang memicu konflik. Di antaranya adalah; masalah perbatasan, masalah air, perbatasan laut, kondisi land locked country di beberapa negara hingga Masalah minyak.
Tapi lebih daripada itu dan yang terpenting, Timur Tengah adalah medan proxy war Blok AS versus Blok Rusia [Cina, Iran, Suriah dan belakangan Turki] atas nama mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.
Yang terhangat adalah ketika agresifitas Iran yang secara terang-terangan menentang AS dalam permasalahan perjanjian nuklir. Buntut dari permasalahan itu menyudutkan AS dan membuat mereka keluar dari konsensus pasca kalah di mahkamah internasional.
Lewat gaya kepemimpinan Hasan Rouhani yang terlihat progresif itu, lantas kemudian mampu membuat Trump ‘kebakaran jenggot’. Karena suka tidak suka, kepentingan AS terhadap selat Hormuz yang notabenenya merupakan kedaulatan Iran begitu tinggi. Dengan meruncingnya eskalasi konflik dengan Iran, maka akan ikut berimbas kepada kepentingan AS di salah satu selat yang masuk chocke point dunia itu.
Tidak berhenti disitu saja, jalannya dinamika politik kawasan Timur Tengah pun dipengaruhi oleh suatu tren baru. Belum lama ini, dunia dikejutkan dengan lahirnya persekutuan yang melibatkan Turki dalam satu aliansi dengan Rusia dan Iran terkait krisis di Suriah. Bulan September lalu, Putin, Rouhani dan Erdogan sepakat membuat kesepakatan baru dalam menangani konflik di Idlib [Wilayah Suriah Utara].
Aliansi trisula Rusia-Iran-Turki ini sontak menjadi realitas politik yang menggegerkan. Pasalnya Turki sebagai anggota NATO tentu tidak tanpa alasan menjalin persekutuan dengan kedua negara yang merupakan musuh bebuyutan AS. Jika hal ini dilakukan oleh Erdogan untuk meredam konflik di Idlib, maka sah-sah saja kalau Turki ingin disebut sebagai mediator diantara gejolak AS dan Rusia-Iran-Suriah.
Namun yang tidak boleh dikesampingkan adalah ketika kemungkinan bahwa Turki memang ingin hengkang dari persekutuan dengan NATO dan AS. Sampai pada konteks ini, peranan Arab Saudi mungkin dirasa tepat oleh Trump. Di sini artinya, akan ada new order Trump kepada Raja Salman terkait Timur Tengah.
Arab Saudi jika ditelisik melalui salah satu parameter dari aspek power, negara produsen terbesar minyak ini tentu mempunyai harga tawar di mata Washington. Di balik keterbatasannya dalam kemampuan militer, tapi pemerintah Riyadh mempunyai kedigdayaan ekonomi dari hasil melimpah sumber daya minyaknya tersebut.
Dari segi kemampuan politik pun, Arab Saudi setidaknya berpredikat sebagai inisiator atas berdirinya Organisasi Kerjasama Islam [OKI]. Walaupun secara pelaksanaan OKI ini tidak terlalu berdampak signifikan untuk mengurai atau mengatasi gejolak di Timur Tengah, akan tetapi legitimasi politik Arab Saudi di OKI tetap relevan sebagai suatu posisi tawar.
Melalui power Arab Saudi yang sedemikian rupa itu, tidak merasa berlebihan kalau Trump menaruh perhatian besar kepada sekutunya itu dan menempatkan Raja Salman sebagai garda terdepan untuk melihat dinamika politik di Timur Tengah.
Tentu hal diatas masih bisa saja diperdebatkan, jika mengingat ‘babak belurnya’ militer Arab Saudi dalam menangani serangan milisi Houthi dan Al-Qaeda di Yaman beberapa waktu lalu. Sehingga kemungkinan lain dari skenario AS adalah ingin menempatkan Arab Saudi pada posisi yang tidak dominan, sembari merekonstruksi power yang dimiliki negara pimpinan King Salman itu. Dengan demikian, skenario AS untuk Arab Saudi ini semata-mata diperuntukkan agar bisa ‘menata ulang’ Timur Tengah sesuai skema perancang taktik Gedung Putih. Lantas, Anda sependapat dengan kemungkinan ini? Silahkan berikan komentarmu.
Rohman Wibowo, Junior Research Associate Global Future Institute (GFI)
