Musuh utama kaum kolonialisme adalah persatuan dan kesatuan, terutama soliditas golongan mayoritas yang mampu menjelma menjadi soliditas segenap tumpah darah atau rakyat. Mengapa begitu, bahwa persatuan dan kesatuan itu power maha dahsyat dan paling ditakuti oleh kaum kolonial yang hendak menjajah negeri manapun dengan berbagai pola dan modus. Setidak-tidaknya, kisah 10 Nopember 1945 di Surabaya tempo doeloe merupakan bukti sejarah bahwa dengan soliditas rakyat, Belanda yang menumpang tentara sekutu berbekal mesin perang canggih —pemenang Perang Dunia II— pun tunggang langgang kalah perang. Kembali pulang.
Ketika saat ini, timbul banyak perpecahan sosial di masyarakat, selain akibat sistem politik (one man one vote), juga disinyalir by design politik pecah-belah oleh asing secara senyap, hal ini yang belum disadari sebagian rakyat, sebab semua skenario mengalir sunyi dan seolah-olah alami. Maka asumsi yang pertama muncul ialah, bahwa agen-agen penjajah kini tengah masif bermain guna memecah-belah kepersatuan dan kesatuan bangsa.
Tidak boleh dipungkiri, bahwa modus paling murah dan gampang untuk menggoyah kekuatan (persatuan) politik rakyat adalah dengan cara mengobok-obok umat mayoritas.
Dan hari ini, mungkin untuk kali kesekian, umat muslim —selaku mayoritas di Indonesia— kembali dipancing untuk saling berbenturan secara horizonal akibat pembakaran Kalimat Tauhid oleh oknum warga di Garut saat peringatan Hari Santri. Waspada!
Lupakah kita, ketika beberapa tahun lalu timbul insiden pembakaran mesjid di Tolikara (baca: “Permainan Intelijen Asing di Tolikara, Papua“) yang hendak memicu chaos umat muslim, kemudian isu bergeser ke Singkil (baca juga: “Inilah Permainan (Intelijen) Asing di Aceh Singkil). Ya kedua kasus di atas, selain muncul di wilayah strategis Indonesia, kaya akan tambang, juga menyerang ruang paling sensitif bangsa yakni sentimen agama. Tapi kala itu, kaum mayoritas tidak terpancing untuk amuk massa. Syukurlah. Para tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh-tokoh lain menyadari bahwa isu Tolikara dan Singkil terindikasi merupakan permainan (by design) intelijen asing guna menggaduhkan situasi, kemudian mencoba menghadirkan pasukan asing atas nama pelanggaran HAM bila umat muslim terpancing melakukan amuk massa.
Saat itu, ketahanan nasional bangsa ini cukup handal karena memiliki ketangguhan serta keuletan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang hendak menggoyah stabilitas negeri ini.
Dan hari ini, ketahanan nasional bangsa ini kembali diuji dengan isu sentimen di Garut agar situasi sosial politik bergolak —di tahun politik— menjadi tidak kondusif.
Perlu pembelajaran bersama, bahwa pola kolonialisme selalu diawali dengan menebar “isu”, kemudian meluncurkan “agenda atau tema” dan terakhir menancapkan “skema”. Istilahnya ITS. Isu-Tema-Skema.
Bahwa skema kolonialisme tidak berubah sepanjang masa yakni penguasaan (geo) ekonomi dan pencaplokan sumber daya alam di negara target, sedangkan isu dan tema bisa berubah menyesuaikan alur skenario. Timor Timur dahulu, misalnya, isunya pelanggaran HAM, tema/agendanya hadirnya pasukan asing (pasukan baret biru/PBB) guna mengawal jajak pendapat, skemanya ternyata minyak di Celah Timor yang kini dikelola oleh Australia. Dan Timor Timur, tercium diskenario supaya lepas dari NKRI. Mungkin, seandainya dahulu tidak ditemukan potensi minyak di Celah Timor, apakah bakal muncul isu pelanggaran HAM di Timor Timur; atau jika provinsi termuda Indonesia itu cuma penghasil gaplek dan tiwul, apakah akan ada jajak pendapat disana?
Nah, faktor pengalaman di atas tadi, diyakini berbagai pihak jika isu Singkil dan Tolikara berubah menjadi chaos atau kerusuhan massa maka praktik kolonialisme akan berpola sebagaimana lepasnya Timor Timur dahulu.
Kembali ke isu Garut, agenda/temanya terbaca jelas yakni: “Memancing amuk massa umat mayoritas”. Dan skemanya dapat direka, mungkin kehadiran pasukan asing dengan dalih mengamankan aset dan investasi, atau barangkali melalui pintu pemilu gagal karena faktor gangguan keamanan, atau mungkin ada narasi lain?
Akhirnya semua terpulang dari umat mayoritas, apakah terpancing lalu masuk perangkap skenario asing, atau melakukan kontra skema dan counter narasi agar terhindar dari situasi chaos, atau dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum?
Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak kembang sore dan bunga-bunga sedap malam…
—–
M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
