Perang hibrida, yang dilancarkan AS dan sekutu-sekutunya melawan Cina telah memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan penyebaran besar-besaran pasukan udara dan laut AS ke Pasifik, termasuk juga provokasi langsung terhadap Cina di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Babak baru perang hibrida tersebut juga ditandai dengan penciptaan disinformasi tentang perlakuan Cina terhadap kelompok minoritas, terutama di Tibet dan Cina barat.
Segala propaganda melemahkan Cina di dunia internasional seolah tidak akan berhenti dilakukan AS dan sekutu-sekutunya seperti Kanada dan Australia yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk di dunia berkenaan dengan masyarakat adat mereka. Bagaimana tidak, catatan buruk hak asasi manusia dilakukan melalui genosida budaya dan fisik selama berabad-abad oleh pemerintah-pemerintah tersebut. Belum lagi keengganan negara-negara tersebut untuk melindungi masyarakat minoritas mereka dari serangan fisik dan diskriminasi. Sepenggal pengalaman buruk terkait penegakan hak asasi manusia itu banyak mengejutkan dan mengundang beragam pertanyaan dari pelbagai aktivis HAM di pelbagai belahan dunia.
Bahkan propaganda itu kian diperluas melalui berbagai isu seperti pembangunan ekonomi Cina, perdagangan internasional Cina, Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Silk and Belt Road Initiatives, bank pembangunan Cina, dan prakarsa-prakarsa perdagangan dan fasilitas lainnya, yang dijadikan Cina untuk mengendalikan dunia. Inilah satu di antara tuduhan AS, negara didaya yang mengancam embargo ekonomi atau yang lebih buruk, penghancuran nuklir, kepada negara manapun, teman atau musuh, yang menghalangi atau menentang upaya AS untuk mengendalikan dunia.
Selain pengerahan pasukan AS ke Pasifik, provokasinya di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, penyebaran disinformasi terkait Cina dengan segala sepak terjangnya, babak berikunynya adalah upaya AS untuk mendegradasi ekonomi Cina dengan “tarif,” yang pada dasarnya merupakan embargo atas barang-barang Cina. Bahwa tujuannya bukanlah kesepakatan perdagangan yang lebih baik tetapi untuk membuat Cina bertekuk lutut. Padahal kenyataannya, dampak negatif adanya tarif terhadap konsumen, petani, dan produsen AS dianggap sekunder dari tujuan utama ini.
Belum lagi, tahun lalu AS melakukan penculikan dan penahanan ilegal terhadap Meng Wanzhou, Kepala Keuangan dari perusahaan teknologi terkemuka Cina, Huawei, dalam sinkronisitas dengan kampanye besar-besaran oleh AS untuk memaksa boneka-bonekanya membatalkan transaksi dengan perusahaan itu. Meng Wanzhou masih ditahan di Kanada atas perintah AS. Orang orang Cina, dalam hal ini, telah mendapatkan perlakuan buruk di AS, Australia dan Kanada.
Adapun, babak terakhir dalam perang hibrida ini adalah pemberontakan yang diprovokasi oleh AS, Inggris dan Kanada di Hong Kong, menggunakan taktik yang dirancang untuk memprovokasi Cina agar menekan para perusuh dengan kekuatan untuk memperkuat propaganda anti-Cina, atau mendorong para demonstran untuk menyatakan Hong Kong merdeka dari Cina dan kemudian menggunakan kekuatan untuk mendukung mereka.
Mitch McConnell, seorang senator penting AS secara implisit mengancam skenario seperti itu dalam sebuah pernyataan pada 12 Agustus silam. McConnel menyatakan, AS memperingatkan Cina untuk tidak menghalangi protes dan bahwa jika mereka ditekan, akan timbul masalah. Dengan kata lain, AS mengklaim bahwa mereka akan melindungi para penjahat dengan kemeja hitam, baju para fasis. Babak baru ini sangat berbahaya, karena pemerintah Cina berulang kali menyatakan akan merespon semua ini secara cerdas dan kekuatan seluruh rakyat Cina.
Sekarang ada banyak bukti bahwa Inggris dan AS adalah dalang di balik peristiwa di Hong Kong. Ketika asosiasi Hong Kong Bar bergabung dalam protes, Barat mengklaim bahkan pengacara mendukung protes dalam upaya untuk membawa keadilan kepada rakyat. Tetapi para pemimpin asosiasi itu semuanya adalah pengacara Inggris atau anggota firma hukum yang berbasis di London, seperti Jimmy Chan, kepala Human Civil Rights Front, yang dibentuk pada 2002 silam dengan tujuan memecah Hong Kong dari Cina, seperti Kevin Lam, mitra di firma hukum lain yang berbasis di London, dan Steve Kwok dan Alvin Yeung, anggota Partai Sipil anti-Cina yang akan bertemu dengan pejabat AS dalam waktu dekat.
Kwok terus menyerukan kemerdekaan Hong Kong dalam setiap kunjungannya, yang di antaranya disponsori oleh Dewan Keamanan Nasional AS dan menyerukan agar AS memunculkan Undang-Undang Kebijakan Hong Kong, yang, di antaranya mengamanatkan presiden AS untuk mengeluarkan perintah atas Hong Kong sebagai wilayah terpisah dalam urusan perdagangan. Dampaknya akan merusak perdagangan Cina secara keseluruhan karena banyak dari pendapatannya datang melalui Hong Kong. Presiden dapat mengajukan UU jika memutuskan bahwa Hong Kong “tidak cukup otonom untuk membenarkannya diperlakukan secara terpisah dari Cina.”
Bersamaan dengan seruan Kwok untuk menggunakan Undang-Undang itu, Senator AS Ted Cruz telah mengajukan RUU berjudul Undang-Undang Revaluasi Hong Kong yang mewajibkan presiden untuk melaporkan “bagaimana Cina mengeksploitasi Hong Kong untuk menghindari hukum AS.”
Tetapi tampaknya kampanye propaganda anti-Cina tidak berdampak besar sebagaimana yang mereka harapkan. The New York Times memuat artikel (13/8) yang menyatakan, “Cina sedang melancarkan perang disinformasi terhadap para pemrotes.” Namun, fakta fakta berbicara lain dengan tertangkap basahnya pertemuan antara pejabat konsuler AS dengan para pemimpin protes (demonstran) di sebuah hotel di Hong Kong belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan dukungan terang-terangan terhadap para demonstran dari AS, Kanada dan Inggris serta upaya untuk memperlakukan Hong Kong sebagai negara merdeka. Dalam hal ini, Badan intelijen AS saat ini telah dipaksa untuk mencoba melawan fakta-fakta Cina dengan menyatakan apa pun yang dikatakan Cina sebagai informasi yang salah.
Tujuan AS dan Inggris diungkapkan dalam pernyataan dari artikel ini,
“Hong Kong, yang Inggris kembalikan ke pemerintahan China pada 1997, tetap berada di luar tembok Cina…..Menjaga kebebasan kota tersebut untuk hidup tanpa kontrol daratan telah menjadi salah satu penyebab yang sekarang memotivasi adanya protes.”
Pernyataan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang menyatakan kesepakatan antara Inggris dan Cina ketika Inggris akhirnya setuju untuk meninggalkan Hong Kong. Kita perlu menyadari apa yang dinyatakan Undang-Undang Dasar tersebut. Diundangkan pada tanggal 4 April 1990 tetapi mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1997, tanggal penyerahan wilayah tersebut ke Cina, Pembukaan menyatakan:
“Hong Kong telah menjadi bagian dari wilayah Cina sejak zaman kuno; diduduki oleh Inggris setelah Perang Candu pada tahun 1840. Pada tanggal 19 Desember 1984, Pemerintah Cina dan Inggris menandatangani Deklarasi Bersama tentang Masalah Hong Kong, menegaskan bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina akan melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong berlaku mulai 1 Juli 1997, sehingga memenuhi aspirasi bersama rakyat Cina untuk pemulihan Hong Kong.
Menjunjung tinggi persatuan nasional dan integritas teritorial, menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong, dan dengan mempertimbangkan sejarah dan realitasnya, Republik Rakyat Cina telah memutuskan bahwa setelah Cina memulai kembali pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong, sebuah wilayah Administrasi Khusus Hong Kong akan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Konstitusi Republik Rakyat Cina, dan bahwa berdasarkan prinsip “satu negara, dua sistem”, sistem dan kebijakan sosialis tidak akan dipraktikkan di Hong Kong. Kebijakan dasar Republik Rakyat Cina tentang Hong Kong telah dielaborasi oleh Pemerintah Cina dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.
Sesuai dengan Konstitusi Republik Rakyat Cina, Kongres Rakyat Nasional dengan ini memberlakukan Undang-Undang Dasar Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina, yang menetapkan sistem yang akan dipraktikkan di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, untuk memastikan implementasi kebijakan dasar Republik Rakyat Cina tentang Hong Kong.”
Merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, jelas bahwa Hong Kong adalah bagian dari Cina. Itu adalah fakta penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang disetujui oleh Inggris dan Cina. Ini adalah wilayah administratif Cina. Hongkong bukan sebuah negara merdeka dan tidak pernah ada ketika Inggris merebutnya dengan paksa dan mendudukinya.
Jadi klaim bahwa para demonstran berusaha untuk melestarikan sesuatu yang tidak pernah ada, kebebasan dari kendali Cina, karena Hong Kong tunduk pada kendali Cina, adalah palsu. Fakta bahwa Cina mengizinkan Hong Kong untuk mempertahankan sistem kapitalisnya menegaskan hal ini. Fakta bahwa Cina dapat memaksakan sosialisme 50 tahun setelah atau lebih cepat jika kondisi tertentu terpenuhi, juga menegaskan hal ini.
Dalih untuk kerusuhan tersebut adalah pertama, usulan undang-undang ekstradisi antara Cina dan Hong Kong yang serupa dengan yang ada di beberapa provinsi di Kanada dan negara bagian di AS. Kedua, klaim bahwa Cina bersikeras kedaulatannya atas wilayah tersebut.
Cina menghadapi serangan di beberapa front sekaligus dan akan membutuhkan kebijaksanaan, daya tahan dan kekuatan rakyat Cina untuk mempertahankan revolusi mereka dan menyingkirkan dominasi kolonial dan imperialis, sekali untuk selamanya. Mereka yang membawa bendera Inggris dan Amerika dalam protes di Hong Kong, mengungkapkan siapa sejatinya mereka. Mereka bukan masa depan Cina. Mereka adalah perwujudan hidup dari sejarah mati dan ide-ide mati, zombie dari masa lalu.
Sudarto Murtaufiq, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)
