» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Bedah Buku
HUKUM dalam KONVERGENSI

Undrizon, Direktur Divisi Hukum GFI, Luncurkan Buku Perdananya

Judul Buku :
HUKUM dalam KONVERGENSI: Rasionalitas Kebijakan Nasional Untuk Produktifitas Kehidupan Bangsa Indonesia.
Penulis : Undrizon, SH
Penerbit : Rumah Pelangi dan Undrizon & Associates Law Office
Cetakan : Oktober 2013
Halaman : 550 hal

Global Future Institute, menyambut gembira terbitnya buku karya Undrizon SH,  Hukum dalam Konvergensi: Rasionalitas Kebijakan Nasional untuk Produktifitas Kehidupan Bangsa Indonesia.


Mereview seluruh kelembagaan dan perangkat hukum yang ada, menjadi fokus utama tema buku karya Direktur Divisi Hukum Global Future Institute tersebut. Antara lain:
 

  1. Substansi hukum. Fokus pada penegakan hukum, bukan pada penegakan Undang-Undang. Sehingga ketika akan lahir sebuah produk hukum, para pelaku hukum seharusnya memandang hal sebagai satu hal yang dikonvergensikan, sehingga tercipta supremasi hukum yang semakin efektif. Sehingga kehidupan bangsa ini akan semakin produktif.
  2. Kultur Hukum. Masing-masing hukum harus punya kesadaran akan tugas pokoknya, sehingga tergoda untuk memasuki wilayah dan kewenangan lembaga-lembaga yang lain.
  3. Struktur Hukum. Mendudukkan secara proporsional keberadaan-keberadaan bebeberapa komisi produk lahirnya undang-undang tertentu, sehingga fungsi dan keberadaannya bukan sekadar asesoris atau pelengkap belaka. Sehingga masyarakat pencari keadilan punya kepastian dan rujukan yang jelas terkait pelayanan hukum bagi publik.
  4. Sumberdaya Manusianya. Pendayagunaan dan perekrutan sumberdaya manusia pada lembaga-lembaga hukum yang ada, dilakukan atas dasar pertimbangan yang rasional, sesuai kebutuhan dan daya jangkau kerjanya, dalam merespon tanggung jawab fungsi dan tugas pokoknya. Sehingga akuntabilitasnya bisa terjamin.

Sehubungan dengan gagasan sentral buku ini, Undrizon menggarisbawahi setidaknya beberapa aspek yang selama ini masalah utama dalam krisis hukum nasional:

  1. Tidak ada check and balance antar ketiga cabang kenegaraan.
  2. Masing-masing lembaga melampau kewenangan yang dimilikinya.
  3. Job Description masing-masing lembaga melampau porsi tugas dan kewenanganya. Sehingga memberi tumbuh-suburnya mafia hukum dalam mewarnai kebijakan-kebijakan internal  masing-masing lembaga.
  4. Terjadinya benturan antar lembaga akibat tarikan berbagai kepentingan dari para pihak yang terkait dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga.
  5. Rentan terhadap masuknya campur tangan asing pengambilan kebijakan-kebijakan strategis di bidang hukum.
  6. Mengakibatkan instabilitas nasional, sehingga posisi kita lemah dalam persaingan global.
  7. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan renovasi nasional, khususnya di ranah hukum, sehingga hukum benar–benar  bisa menjadi sarana untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat (Equality before the law).

 
Sisi menarik dari buku ini, Undrizon yang alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, secara khusus menyorot beberapa titik lemah  dari UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen.

  1. Intelijen belum punya panduan atas apa yang harus dikerjakan, sehingga peran 1. keberadaan belum terlalu terjelaskan melalui UU tersebut. Meskipun di UU ini sudah dijelaskan bahwa
  2. Meskipun Intelijen fungsi intelijen untuk menjaga kedauatan NKRI dari segi IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS sudah terjelaskan,  namun Intelijen harus pula  memperjelas agenda strategisnya untuk mengantispasi berbagai trend dan pola ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Baik ancaman global maupun ancaman global yang berdampak kepada Indonesia.
  3. Hal ini pentin untuk diperjelas dalam UU no 17/2011 tersebut, sehingga prosedur dan produk kerja intelijen tidak kontraproduktif dengan 4 tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
  4. Dengan demikian visi Intelijen harus jelas sehingga misi yang diemban pun tepat sasaran.


Biodata Undrizon SH:
Lahir di Padang, 4 Maret 1972. Menyelesaikan studi S-1nya pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.  Pada Desember 2008, lulus dalam program pendidikan khuss sebagai Advokat/Pengacara. Sejak 2008 itu pula, Undrizon bergabung bersama Global Future Institute sebagai Direktur Divisi Hukum hingga sekarang.

Minat dan ketertarikannya yang begitu besar pada bidang hukum, alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) ini  saat ini memutuskan untuk memperjuangkan gagasan-gagasannya terkait Hukum Nasional di ranah politik. Aktivitas dan dedikasinya sebagai anggota dan pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) maupun sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dalam naungan PERTI, mendorong Undrizon mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pemilu 2014 mendatang. (TGR)


Dibaca : 2183


Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »