» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Bedah Buku
HUKUM dalam KONVERGENSI

Undrizon, Direktur Divisi Hukum GFI, Luncurkan Buku Perdananya

Judul Buku :
HUKUM dalam KONVERGENSI: Rasionalitas Kebijakan Nasional Untuk Produktifitas Kehidupan Bangsa Indonesia.
Penulis : Undrizon, SH
Penerbit : Rumah Pelangi dan Undrizon & Associates Law Office
Cetakan : Oktober 2013
Halaman : 550 hal

Global Future Institute, menyambut gembira terbitnya buku karya Undrizon SH,  Hukum dalam Konvergensi: Rasionalitas Kebijakan Nasional untuk Produktifitas Kehidupan Bangsa Indonesia.


Mereview seluruh kelembagaan dan perangkat hukum yang ada, menjadi fokus utama tema buku karya Direktur Divisi Hukum Global Future Institute tersebut. Antara lain:
 

  1. Substansi hukum. Fokus pada penegakan hukum, bukan pada penegakan Undang-Undang. Sehingga ketika akan lahir sebuah produk hukum, para pelaku hukum seharusnya memandang hal sebagai satu hal yang dikonvergensikan, sehingga tercipta supremasi hukum yang semakin efektif. Sehingga kehidupan bangsa ini akan semakin produktif.
  2. Kultur Hukum. Masing-masing hukum harus punya kesadaran akan tugas pokoknya, sehingga tergoda untuk memasuki wilayah dan kewenangan lembaga-lembaga yang lain.
  3. Struktur Hukum. Mendudukkan secara proporsional keberadaan-keberadaan bebeberapa komisi produk lahirnya undang-undang tertentu, sehingga fungsi dan keberadaannya bukan sekadar asesoris atau pelengkap belaka. Sehingga masyarakat pencari keadilan punya kepastian dan rujukan yang jelas terkait pelayanan hukum bagi publik.
  4. Sumberdaya Manusianya. Pendayagunaan dan perekrutan sumberdaya manusia pada lembaga-lembaga hukum yang ada, dilakukan atas dasar pertimbangan yang rasional, sesuai kebutuhan dan daya jangkau kerjanya, dalam merespon tanggung jawab fungsi dan tugas pokoknya. Sehingga akuntabilitasnya bisa terjamin.

Sehubungan dengan gagasan sentral buku ini, Undrizon menggarisbawahi setidaknya beberapa aspek yang selama ini masalah utama dalam krisis hukum nasional:

  1. Tidak ada check and balance antar ketiga cabang kenegaraan.
  2. Masing-masing lembaga melampau kewenangan yang dimilikinya.
  3. Job Description masing-masing lembaga melampau porsi tugas dan kewenanganya. Sehingga memberi tumbuh-suburnya mafia hukum dalam mewarnai kebijakan-kebijakan internal  masing-masing lembaga.
  4. Terjadinya benturan antar lembaga akibat tarikan berbagai kepentingan dari para pihak yang terkait dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga.
  5. Rentan terhadap masuknya campur tangan asing pengambilan kebijakan-kebijakan strategis di bidang hukum.
  6. Mengakibatkan instabilitas nasional, sehingga posisi kita lemah dalam persaingan global.
  7. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan renovasi nasional, khususnya di ranah hukum, sehingga hukum benar–benar  bisa menjadi sarana untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat (Equality before the law).

 
Sisi menarik dari buku ini, Undrizon yang alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, secara khusus menyorot beberapa titik lemah  dari UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen.

  1. Intelijen belum punya panduan atas apa yang harus dikerjakan, sehingga peran 1. keberadaan belum terlalu terjelaskan melalui UU tersebut. Meskipun di UU ini sudah dijelaskan bahwa
  2. Meskipun Intelijen fungsi intelijen untuk menjaga kedauatan NKRI dari segi IPOLEKSOSBUD HANKAMNAS sudah terjelaskan,  namun Intelijen harus pula  memperjelas agenda strategisnya untuk mengantispasi berbagai trend dan pola ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Baik ancaman global maupun ancaman global yang berdampak kepada Indonesia.
  3. Hal ini pentin untuk diperjelas dalam UU no 17/2011 tersebut, sehingga prosedur dan produk kerja intelijen tidak kontraproduktif dengan 4 tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
  4. Dengan demikian visi Intelijen harus jelas sehingga misi yang diemban pun tepat sasaran.


Biodata Undrizon SH:
Lahir di Padang, 4 Maret 1972. Menyelesaikan studi S-1nya pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.  Pada Desember 2008, lulus dalam program pendidikan khuss sebagai Advokat/Pengacara. Sejak 2008 itu pula, Undrizon bergabung bersama Global Future Institute sebagai Direktur Divisi Hukum hingga sekarang.

Minat dan ketertarikannya yang begitu besar pada bidang hukum, alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) ini  saat ini memutuskan untuk memperjuangkan gagasan-gagasannya terkait Hukum Nasional di ranah politik. Aktivitas dan dedikasinya sebagai anggota dan pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) maupun sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dalam naungan PERTI, mendorong Undrizon mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pemilu 2014 mendatang. (TGR)


Dibaca : 2258


Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »