Bekerjasama Dengan Cina yang Tidak Berdaulat dalam Teknologi Nuklir, Berbahaya Bagi Indonesia

Bagikan artikel ini

Dalam kerjasama infrastruktur tenaga listrik (PLTN) antara Indonesia dan Cina di Jakarta dan Kalimantan, Cina menawarkan dua reaktor nuklirnya, Hualong One dan CAP 1400. Yang notabene merupakan fotokopi salinan dari Amerika Serikat. Parahnya lagi, suku cadang atau spare part-nya pun Cina masih harus membeli dari Amerika. Lantas, apa yang terjadi pada nasib PLTN Indonesia, ketika hubungan AS-Cina memburuk, dan AS mengembargo penjualan suku candangnya kepada Cina? 

Ada sebuah fenomena menarik. Beberapa tahun belakangan ini Cina secara ekspansif membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Laut Cina Selatan. Tapi anehnya, Cina tidak terdengar cukup gencar membangun PLTN di dalam negeri. Ada apa ini?

 Sebagaimana dilansir Asia Times (21/3/2019), Cina berencana membangun 20 PLTN untuk menerangi pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, di wilayah yang masih menjadi sengketa antara Cina dan negara-negara lain. Seperti di kepulauan Paracel dan Spratly.

Akhir 2019, China Siap Bangun 20 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Untuk membangun 20 PLTN tersebut, Cina mengeluarkan uang sebesar 14 miliar yuan atau Rp 29,6 triliun. Fakta ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembangunan PLTN di Laut Cina Selatan yang notabene masuk kawasan Asia Tenggara, telah menjadi program strategis Cina yang tentunya melampau sekadar pertimbangan bisnis saja.

Beberapa pakar memandang program strategis Cina membangun PLTN di luar wilayah Cina, punya dua tujuan pokok. Pertama. Mengaitkan proyek PLTN Cina dengan rencana militerisasi dan penguasaan perairan Laut Cina Selatan.

Kedua. PLTN yang dibangun Cina juga difungsikan untuk mempercepat eksploitasi minyak, gas alam, dan mineral mudah terbakar yang ada di dasar laut.  Dengan demikian, ada indikasi kuat Cina sedang menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk membangun PLTN di laut sebagai program prioritas.

 

Salah satu reaktor nuklir yang ada di Bushehr, Iran, yang bisa menghasilkan energi listrik (ilustrasi)

Berdasarkan kerangka pemikiran dan analisis tersebut, Indonesia nampkanya menjadi sasaran strategis Cina untuk diajak kerjasama bidang ilmu dan teknologi di bidang pembangunan tenaga nuklir tersebut. Keinginan Cina untuk membangun PLTN di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak 2015 lalu.

Sebagaimana dilansir beberapa media pada Agustus 2015, Minister Counsulor for Economic and Business Chinese Embassy, Wang Liping, mengklaim sudah sangat matang dalam pembangunan PLTN. Sehingga apabila Indonesia ingin mendirikan PLTN, Cina akan sangat tertarik dan siap untuk membantunya.

Pemerintah Cina menyatakan, teknologi nuklir yang dimilikinya sudah tergolong tinggi, tak kalah dari negara-negara lain. Di Cina, sudah banyak kontraktor yang memiliki kemampuan handal untuk menggarap proyek PLTN. Karena itu, Cina siap ikut serta membantu bila Indonesia ingin membangun PLTN. Begitu penegasan dari Minister Counsulor for Economic and Business Chinese Embassy, Wang Liping ketika itu.

Pertanyaannya apakah klaim pemerintah Cina tersebut memang sesuai kenyataan? Atau dengan kata lain kualitas reaktor nuklirnya memang  bisa dijamin? Informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute melalui berbagai sumber pustaka, reaktor nuklir yang hendak ditawarkan oleh pemerintah Cina adalah Hualong One dan CAP 1400. Dan menurut kajian beberapa pakar nuklir, Hualong One dan CAP 1400 hanyalah merupakan salinan atau fotokopi dari reaktor nuklir Amerika Serikat. Berarti, tidak bisa dipandang sebagai produk orisinal dari kemampuan teknologi canggih Cina itu sendiri.

Bahkan bukan sekadar salinan fotokopi saja. Suku cadang atau spare part-nya pun masih harus beli dari Amerika Serikat. Karena Cina sendiri belum masing tergantung pada Amerika untuk pengadaan spare part atau suku candangnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketika Cina bekerjasama dengan Amerika terkait pembangunan reaktor nuklir, proses alih teknologinya belum berjalan secara tuntas. Sehingga dalam hal suku cadang masih tergantung Amerika. Berarti, Cina dari segi kemampunan teknologi yang dimilikinya, belum mampu membangun reaktor nuklir di negerinya sendiri.

Maka ketika Cina belum berdaulat dalam bidang teknologi nuklir di negaranya sendiri,  lantas apa untungnya bagi Indonesia menjalin kerjasama pembangunan PLTN dengan Cina?

Bayangkan. Jika Indonesia menggunakan reaktor nuklir Cina Hualong One  dan CAP 1400 yang mana suku cadangnya masih tergantung pada Amerika, lalu pada perkembangannya kemudian hubungan Cina-AS memburuk di kemudian hari, dan AS menolak menjual suku cadangnya kepada Cina. Bukankah pembangunan PLTN Indonesia kemudian menjadi korban?

Para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) seperti LIPI, BPPT maupun BATAN, ada baiknya melakukan kajian kritis terhadap kebijakan kerjasama teknologi tenaga nuklir dengan Cina. Dengan bertumpu pada dua fenomena yang cukup aneh dan ganjil. Bahwa Cina begitu gencar mengklaim dirinya punya teknologi canggih di bidang reaktor nuklir, dan secara ekspansif membangun beberapa PLTN di luar negeri. Namun  berdasarkan pada Rencana Lima Tahun ke-13 pemerintah Cina, Beijing sama sekali tidak tidak punya rencana membangun reaktor nuklir (PLTN) di dalam negeri. Bukankah hal ini cukup misterius?

Bisa disimpulkan, bekerjasama dalam pembangunan PLTN dengan Cina yang tidak berdaulat dalam bidang teknologi nuklir, sangatlah berbahaya bagi Indonesia.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments