Meskipun terkadang pernyataan yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump hanya gertak sambal belaka, namun tetap harus diantisipasi kemungkinan terburuknya, bahwa gertakan tersebut bisa saja mengisyaratkan kalau Trump memang serius. Seperti misal, ketika pada 2 Agustus lalu, Trump mencanangkan akan melancarkan blokade militer terhadap Venezuela.
Artinya, AS bermaksud mengisolasi Venezuela dari dunia internasional seraya menerapkan sanski ekonomi terhadap rakyat Venezuela. Kalau ancaman Trump ini serius, bukan saja AS masih bersikeras untuk menggulingkan Presiden Nikolas Maduro. Lebih dari itu, hal ini sama saja seakan AS melancarkan invasi militer secara langsung ke Venezuela.
Padahal menyusul gagalnya upaya AS untuk mendukung Juan Guaido sebagai presiden tandingan terhadap Maduro, muncul kesan Trump sudah tidak tertarik lagi untuk ikut campur urusan dalam negeri Venezuela. Namun dengan mengisyaratkan akan melakukan blokade militer terhadap Venezuela, berarti hasrat untuk menggulingkan Maduro masih terus diupayakan oleh Washington.
Tentu saja kalau pernyataan Trump tersebut memang merupakan arah kebijakan luar negeri, bukan sekadar wacana, maka secara kemanusiaan pasti akan ditentang oleh dunia internasional. Dan pada perkembangannya tidak akan menguntungkan kepentingan nasional AS. Karena tidak akan mendapat dukungan dan legitimnasi internasional.
Bandingkan dengan artikel Daniel Larison yang berjudul: A Blockade of Venezuela Must Be Opposed
Bukan itu saja. Blokade militer yang disertai dengan penerapan sanksi ekonomi dan embargo terhadap Venezuela, pada perkembangannya akan merugikan rakyat Venezuela akan memicu kelangkaan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat Venezuela.
Selain itu, memblokade sebuah negara yang akan memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan, sejatinya merupakan kejahatan kemanusiaan. Karena akan menyebabkan kematian puluhan ribu orang yang tak berdosa.
Maka itu, pernyataan Trump yang mengisyaratkan untuk melancarkan blokade militer terhadap Venezuela, harus dianggap serius sebagai arah kebijakan luar negeri yang diarahkan kepada Venezuela.
Sebab bukan tidak mungkin karena dalam aksi sebelumnya gagal menciptakan destabilisasi di Venezuela dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di Venezuela antara Maduro versus Guaido, maka blokade militer merupakan opsi yang dipilih sebagai bagian integral dari aksi militer yang bersifat illegal/illegal military action. Jika demikian, berarti untuk kali kesekian AS melancarkan campurtangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
Maka itu, kongres dan publik AS nampaknya harus secara pro aktif menentang dan mencegah pemerintahan Gedung Putih di bawah pimpinan Presiden Trump melancarkan petualangan militer di salah satu negara di kawasan Amerika Latin tersebut. Demi untuk kebaikan rakyat Venezuela, stabilitas di kawasan regional Amerika Latin, dan kepentingan nasional AS itu sendiri.
Jika tujuannya semata hanya untuk menggulingkan Presiden Nikolas Maduro dari tampuk kekuasaan, maka petualangan militer ala AS seperti di Afghanistan, Irak atau Suriah, bukan merupakan solusi untuk terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Amerika Latin.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
