» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Pertambangan
19-08-2013
Freeport Langgar UU, Pemerintah Diminta Putus Kontrak

Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas menindaklanjuti pernyataan dari PT Freeport Indonesia yang menolak melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait pelarangan ekspor bahan mentah.


Jika terus melanggar, pemerintah Indonesia harus berani memutus kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Penegasan itu disampaikan oleh pengamat energi, Kurtubi, kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Minggu (18/8).

Ia meminta agar pemerintah harus bisa menjalankan UU, terlebih masalah ini berkaitan dengan perusahaan asing yang sudah beraviliasi di Indonesia selama puluhan tahun.

"Pemerintah dipilih dan dibentuk untuk melaksanakan UU, presiden juga. Jadi pihak manapun yang melanggar UU itu harus ditindak, kalau memang masih tidak mau melaksanakan, putus saja kontraknya," tegas Kurtubi.

Sementara itu, jika memang antara pemerintah Indonesia dan Freeport tidak juga menemui jalan tengah untuk permasalahan ini, pemerintah harus berani meminta Freeport untuk memberikan divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia.

"Jalan tengahnya itu ya Freeport harus memberikan kompensasi berupa divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia. Kalau memang anda tetap tidak mau, putus saja kontraknya," jelas Kurtubi.

Seperti yang diketahui, Pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut menjadikan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Tanah Air.

Nantinya, dalam aturan tersebut, perusahaan tambang dilarang untuk mengekspor hasil bahan mentah, tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri. Namun tampaknya kewajiban itu mendapat penolakan dari Freeport karena dapat mengurangi keuntungan mereka yang sangat besar dari cadangan emas di Papua.


Sumber :www.metrotvnews.com
Artikel Terkait
» 70.000 Ton Uranium Indonesia Jadi Incaran Negara Penjajah
» Wajib Bangun Smelter, Menteri ESDM: Tambang Mineral Dilarang Ekspor di 2014
» Siaran Pers IRESS: Blok Mahakam: Lawan Rekayasa dan Tekanan Asing!
» Kepentingan USA Di Bumi Papua (Indonesia)
» Silau Emas Pegunungan Bintang



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi

Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »