» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Pertambangan
19-08-2013
Freeport Langgar UU, Pemerintah Diminta Putus Kontrak

Pemerintah Indonesia diminta untuk tegas menindaklanjuti pernyataan dari PT Freeport Indonesia yang menolak melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait pelarangan ekspor bahan mentah.


Jika terus melanggar, pemerintah Indonesia harus berani memutus kontrak dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Penegasan itu disampaikan oleh pengamat energi, Kurtubi, kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Minggu (18/8).

Ia meminta agar pemerintah harus bisa menjalankan UU, terlebih masalah ini berkaitan dengan perusahaan asing yang sudah beraviliasi di Indonesia selama puluhan tahun.

"Pemerintah dipilih dan dibentuk untuk melaksanakan UU, presiden juga. Jadi pihak manapun yang melanggar UU itu harus ditindak, kalau memang masih tidak mau melaksanakan, putus saja kontraknya," tegas Kurtubi.

Sementara itu, jika memang antara pemerintah Indonesia dan Freeport tidak juga menemui jalan tengah untuk permasalahan ini, pemerintah harus berani meminta Freeport untuk memberikan divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia.

"Jalan tengahnya itu ya Freeport harus memberikan kompensasi berupa divestasi sebesar 51% ke pemerintah Indonesia. Kalau memang anda tetap tidak mau, putus saja kontraknya," jelas Kurtubi.

Seperti yang diketahui, Pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut menjadikan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Tanah Air.

Nantinya, dalam aturan tersebut, perusahaan tambang dilarang untuk mengekspor hasil bahan mentah, tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri. Namun tampaknya kewajiban itu mendapat penolakan dari Freeport karena dapat mengurangi keuntungan mereka yang sangat besar dari cadangan emas di Papua.


Sumber :www.metrotvnews.com
Artikel Terkait
» 70.000 Ton Uranium Indonesia Jadi Incaran Negara Penjajah
» Wajib Bangun Smelter, Menteri ESDM: Tambang Mineral Dilarang Ekspor di 2014
» Siaran Pers IRESS: Blok Mahakam: Lawan Rekayasa dan Tekanan Asing!
» Kepentingan USA Di Bumi Papua (Indonesia)
» Silau Emas Pegunungan Bintang



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »