» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Kepolisian
12-12-2013
Kapolri Harus Mampu Memulihkan Nama Baiknya
Penulis : Jacob Rambe *)

Kasus korupsi proyek  pembangunan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012, terus menyasar beberapa nama penting. Sebelumnya sudah  muncul nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta mantan Menpora, Andi Malarangeng. Dugaan keterlibatan kedua mantan kader Partai Demokrat tersebut terkait dengan kucuran dana Hambalang ke Kongres Demokrat di Bandung. Kasus itu terus bergulir dengan memuculkan nama Sylviana Sholeha alias Bu Pur yang kemudian menggemparkan publik, karena dicoba digunakan untuk  mengkaitkan kasus itu dengan Istana Presiden atau Cikeas, setelah Jaksa KPK membuka adanya SMS antara Bu Pur dengan Ibu Negara, Ani Yudojono. Dalam SMS tersebut, Bu Pur mengadukan Menpora ke Ibu Ani, dan kemudian dibalas agar Bu Pur tidak main-main dengan pejabat. Nama Bu Pur menjadi menarik karena disebutkan bahwa suaminya bernama, Purnomo D Rahardjo adalah Kepala Rumah Tangga Cikeas. Padahal yang bersangkutan hanya teman seangkatan Presiden SBY, saat menjalani pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) tahun 1973. Purnomo hanya bekerja sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan.


Nama pejabat penting yang kemudian juga coba dikaitakan dengan kasus korupsi Hambalang adalah Kapolri, Jenderal Sutarman. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sylviana Sholeha alias Bu Pur, Sutarman ikut mengamankan lokasi Hambalang saat menjadi Kapolda Metro Jaya. Dalam  BAP yang beredar di kalangan wartawan, Sutarman dimintai bantuan untuk mengamankan proyek Hambalang dari ancaman beberapa LSM dan pendemo.  Sejak beredar copy BAP tersebut, media massa ramai memberitakan masalah tersebut. Padahal Sutarman hanya diminta bantuan pengamanan mengingat jabatannya saat itu sebagai Kapolda Metro. Anggota Komisi III DPR RI,  Bambang Soesatyo menegaskan pada saat  fit and proper test terhadap Jenderal Sutarman untuk menjadi Kapolri, kasus ini tidak muncul.  Untuk itu, kami ingin segera melakukan pemanggilan untuk meminta konfirmasinya terkait dengan adanya pengamanan di Hambalang itu. Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane pun akhirnya mendesak Komisi III DPR untuk melakukan pemanggilan. Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi adanya tudingan Sutarman  ikut mengamankan proyek tersebut. Hal itu dimaksudkan agar Sutarman tidak tersandera kasus megakorupsi ini.

Terkait BAP yang beredar, Komisi III perlu mengklarifikasi ke KPK, apakah BAP Bu Pur itu asli atau palsu.  Jika  BAP itu palsu, tentu menjadi tugas Polri untuk mengusutnya dan mengungkap siapa yang memalsukan. Jika BAP itu asli, tentunya KPK harus segera memeriksa Sutarman.  Komisi III juga diminta mendorong KPK mengungkap  apa sesungguhnya isi pembahasan dalam pertemuan antara Bu Pur dengan Sutarman, termasuk dugaan keterlibatan istri Sutarman, Ely Surtiati Sukandi saat adanya permintaan mengamankan proyek megakorupsi Hambalang. Selain itu, Komisi III juga diharapkan segera meminta klarifikasi dari KPK, kenapa sampai sering terjadi pembocoran dokumen rahasia  KPK.  Pimpinan KPK  perlu diperingatkan agar lebih meningkatkan pengawasan internalnya sehingga  tidak terulang kecerobohan. Sudah berkali-kali dokumen  rahasia KPK bocor ke publik, seperti surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum, BAP Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo dalam kasus Korlantas, dan terakhir BAP Rudi Rubiandini yang melibatkan Sutan Bhatoegana. Komisi III hendaknya jangan hanya terfokus pada BAP Bu Pur tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah meminta KPK mempertanggung jawabkan kinerjanya. Kenapa sampai sering terjadi, sejumlah dokumen penting KPK bisa beredar di masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI,  Bukhori Yusuf menegaskan  bahwa pimpinan KPK harus segera mengambil   langkah kongkrit dan cepat guna mengatasi masalah tersebut, dengan membuat perjanjian dengan seluruh pegawai KPK. Pimpinan KPK harus segera melakukan kontrak moral  dengan seluruh karyawan/pegawai KPK untuk berkomitmen, bersumpah agar apa yang mereka kerjakan sesuai dengan UU dan tidak menyimpang, seperti tidak membocorkan sprindik maupun BAP. Langkah lainnya adalah meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk segera menyelesaikan audit kinerja KPK yang harus diserahkan ke Komisi III DPR RI. Audit BPK terhadap  KPK harus segera  dituntaskan dan segera dilaporkan ke DPR RI,  karena audit kinerja itu dimintakan oleh Komisi III kepada BPK terhadap KPK. Dengan audit tersebut diharapkan dapat diketahui siapa orang dalam di KPK yang terlibat dalam pembocoran BAP dan Sprindik, ataukah pembocoran dokumen itu merupakan by design dari penyidik KPK.

Terkait kasus korupsi Hambalang Kapolri, Jenderal Sutarman mungkin  tidak terlibat jauh dalam kasus tersebut. Dari berbagai pemberitaan, ini hanya berkaitan dengan pengamanan. Sutarman sendiri sudah menegaskan bahwa kalau urusan Hambalang nggak ada kaitanya. Sutarman juga mengaku tidak mengenal Deddy Kusdinar dan Widodo, hanya kenal dengan Bu Pur, tapi kalau urusan Hambalang nggak ngerti sama sekali. Diperkirakan peranan Sutarman hanya melakukan pengamanan terkait ancaman beberapa LSM dan pendemo. Namun demikian, demi keadilan dan persamaan dimuka hukum tidak ada salahnya kalau KPK meminta pertanggung jawabkan Sutarman terkait keterkaitannya dengan kasus Hambalang. KPK harus bisa membuktikan apakah memang benar ada peran lain dari Sutarman, yang berujung kepada imbal jasa atau gratifikasi. Sehingga KPK bisa menyeretnya ke Pengadilan Tipikor. Tetapi jika yang bersangkutan hanya melakukan pengamanan sesuai tugasnya dan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi, KPK harus segera menjelaskan kepada masyarakat agar nama baik Kapolri yang terlanjur dianggap terkait korupsi segera dipulihkan.

Pada saat fit and proper test di Komisi III DPR, Sutarman dengan tegas menyatakan akan bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan untuk membantu pemberansan korupsi di Indonesia, termasuk membersihkan dugaan korupsi dalam tubuh Polri. Sutarman sendiri sudah menunjukan kesungguhannya dengan membongkar kasus korupsi di Dirjen Bea dan Cukai. Karena itu menurut penulis, Komisi III DPR harus segera mengundang Kapolri untuk menjelaskan duduk permasalahannya secara benar, sehingga nama baiknya yang terlanjur tercemar terkait berbagai pemberitaan di media  bisa dipulihkan. Tidak mungkin seseorang yang dicurigai terlibat dalam kasus korupsi konsisten memberantas korupsi.


*) Penulis adalah peneliti senior Kajian Nusantara Bersatu, Jakarta.




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »