» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Pertambangan
31-12-2013
Ekspor Mineral Mentah Distop, Bagaimana Nasib Freeport & Newmont?

Dalam rencana pelaksanaan Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009, kedua perusahaan tambang raksasa di Indonesia, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara paling mendapat sorotan publik karena keengganannya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di Indonesia.


Namun kini pemerintah secara tegas mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan tambang di Tanah Air wajib mengolah serta memproses mineral sebelum ekspor. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dalam setiap aktivitas pertambangan.

"Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian tidak boleh lagi ekspor mineral mentah (ore)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai Rakor Energi di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Freeport Indonesia sebelumnya mengaku tengah melakukan studi kelayakan membangun smelter dalam rangka implementasi UU Minerba pada 12 Januari 2013. Bahkan pihaknya masih berharap pemerintah menunda realisasi UU Minerba hingga beberapa periode mendatang.

Studi kelayakan tersebut diharapkan bisa rampung pada awal tahun depan sehingga Freeport dapat memperkirakan pembangunan smelter. Sedangkan Newmont bersikukuh ogah membangun smelter lantaran kapasitas produksinya yang masih jauh lebih rendah dibanding Freeport.

Namun, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini sudah menjalin kerjasama dengan salah satu pemilik smelter, PT Nusantara Smelting untuk memasok konsentrat tembaga sehingga dapat diolah di dalam negeri.

Sayang, penerapan UU Minerba ini diperkirakan akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan karyawan Freeport dan Newmont karena harus mengurangi produksi hingga separuhnya.

Apapun alasannya, Jero memastikan seluruh perusahaan tambang wajib tunduk dan melaksanakan UU tersebut, terkait dengan larangan ekspor mineral mentah. "Jadi semua tidak boleh ekspor ore, tetap harus ada proses. Siapapun harus penuhi syarat itu," ucapnya.

Saat ini, Jero mengakui, pemerintah tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur larangan ekspor dan pembangunan smelter. "Itu akan diatur lebih lanjut dalam PP yang baru. PP ini akan keluar sebelum 12 Januari 2014," ungkapnya.

PP ini, dia bilang, akan mengatur dan memuat secara detail mengenai komitmen pelaksanaan UU Minerba, termasuk porsi konsentrat dan sebagainya.


Sumber :liputan6.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Tingkatkan Pembelian Minyak Sawit Indonesia

Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »