» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing


Pertambangan
31-12-2013
Ekspor Mineral Mentah Distop, Bagaimana Nasib Freeport & Newmont?

Dalam rencana pelaksanaan Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009, kedua perusahaan tambang raksasa di Indonesia, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara paling mendapat sorotan publik karena keengganannya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di Indonesia.


Namun kini pemerintah secara tegas mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan tambang di Tanah Air wajib mengolah serta memproses mineral sebelum ekspor. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dalam setiap aktivitas pertambangan.

"Perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pengolahan dan pemurnian tidak boleh lagi ekspor mineral mentah (ore)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai Rakor Energi di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Freeport Indonesia sebelumnya mengaku tengah melakukan studi kelayakan membangun smelter dalam rangka implementasi UU Minerba pada 12 Januari 2013. Bahkan pihaknya masih berharap pemerintah menunda realisasi UU Minerba hingga beberapa periode mendatang.

Studi kelayakan tersebut diharapkan bisa rampung pada awal tahun depan sehingga Freeport dapat memperkirakan pembangunan smelter. Sedangkan Newmont bersikukuh ogah membangun smelter lantaran kapasitas produksinya yang masih jauh lebih rendah dibanding Freeport.

Namun, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini sudah menjalin kerjasama dengan salah satu pemilik smelter, PT Nusantara Smelting untuk memasok konsentrat tembaga sehingga dapat diolah di dalam negeri.

Sayang, penerapan UU Minerba ini diperkirakan akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan karyawan Freeport dan Newmont karena harus mengurangi produksi hingga separuhnya.

Apapun alasannya, Jero memastikan seluruh perusahaan tambang wajib tunduk dan melaksanakan UU tersebut, terkait dengan larangan ekspor mineral mentah. "Jadi semua tidak boleh ekspor ore, tetap harus ada proses. Siapapun harus penuhi syarat itu," ucapnya.

Saat ini, Jero mengakui, pemerintah tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur larangan ekspor dan pembangunan smelter. "Itu akan diatur lebih lanjut dalam PP yang baru. PP ini akan keluar sebelum 12 Januari 2014," ungkapnya.

PP ini, dia bilang, akan mengatur dan memuat secara detail mengenai komitmen pelaksanaan UU Minerba, termasuk porsi konsentrat dan sebagainya.


Sumber :liputan6.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »