» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Teknologi Nuklir
26-02-2014
Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
RI Sahkan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Pemerintah RI dan DPR RI, Selasa (25/02) menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dalam Sidang Paripurna DPR RI.


Konvensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi MU PBB No. 29/290 tanggal 13 April 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2007 ini mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana terorisme nuklir.

Melalui pengesahan ini, Indonesia menjadi negara pihak ke-92 dan negara ASEAN pertama yang menjadi pihak pada Konvensi ini serta merupakan konvensi kedelapan dari enam belas konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam Pendapat Akhir Presiden yang dibacakan oleh Menlu RI, disampaikan bahwa "pengesahan Konvensi merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam mewujudkan keamanan dunia serta bagian dari upaya Indonesia untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan bahan-bahan dan teknologi nuklir serta zat radioaktif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab".

Dengan meratifikasi Konvensi ini, lanjut Menlu Marty, Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nuklir secara menyeluruh mengingat manfaat ekonomi yang terkandung dalam bahan nuklir dan zat radioaktif bagi sektor industri, penelitian, dan kesehatan.

Selain itu, peningkatan perizinan kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif serta limbah zat radioaktif yang semakin bertambah mendorong Pemerintah untuk memperkuat pengaturan terhadap keamanan nuklir agar tidak disalahgunakan.

Dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif akan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut untuk pembuatan senjata nuklir.

Dalam laporan yang disampaikan pimpinan Komisi I, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada pimpinan Rapat Paripurna, digarisbawahi bahwa "pengesahan konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum di Indonesia, utamanya terkait penanggulangan terorisme".

Konvensi ini memiliki pengaturan yang komprehensif dimana tindakan terorisme nuklir diidentifikasi ke dalam beberapa kategori, tambah Agus.

Sebagai negara kepulauan, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin besar dengan meningkatnya lalu lintas pergerakan bahan nuklir dan zat radioaktif yang dapat membuka peluang dimanfaatkannya bahan-bahan tersebut untuk tujuan terorisme.

Untuk itu, pengesahan Konvensi ini juga membuka akses bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan kriminalisasi tindakan terorisme nuklir dan memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas penggunaan bahan nuklir dan radioaktif di wilayah Indonesia.

Pengesahan Konvensi juga memperkuat dan melengkapi berbagai peraturan perundangan yang ada, seperti UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986 tentang Ratifikasi Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. (Kemlu RI)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »