» Asia Pasifik dalam Pusaran Kekuatan-kekuatan Global » Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump


Teknologi Nuklir
26-02-2014
Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
RI Sahkan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Pemerintah RI dan DPR RI, Selasa (25/02) menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dalam Sidang Paripurna DPR RI.


Konvensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi MU PBB No. 29/290 tanggal 13 April 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2007 ini mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana terorisme nuklir.

Melalui pengesahan ini, Indonesia menjadi negara pihak ke-92 dan negara ASEAN pertama yang menjadi pihak pada Konvensi ini serta merupakan konvensi kedelapan dari enam belas konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam Pendapat Akhir Presiden yang dibacakan oleh Menlu RI, disampaikan bahwa "pengesahan Konvensi merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam mewujudkan keamanan dunia serta bagian dari upaya Indonesia untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan bahan-bahan dan teknologi nuklir serta zat radioaktif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab".

Dengan meratifikasi Konvensi ini, lanjut Menlu Marty, Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan nuklir secara menyeluruh mengingat manfaat ekonomi yang terkandung dalam bahan nuklir dan zat radioaktif bagi sektor industri, penelitian, dan kesehatan.

Selain itu, peningkatan perizinan kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif serta limbah zat radioaktif yang semakin bertambah mendorong Pemerintah untuk memperkuat pengaturan terhadap keamanan nuklir agar tidak disalahgunakan.

Dengan adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif akan memperkecil kemungkinan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut untuk pembuatan senjata nuklir.

Dalam laporan yang disampaikan pimpinan Komisi I, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada pimpinan Rapat Paripurna, digarisbawahi bahwa "pengesahan konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum di Indonesia, utamanya terkait penanggulangan terorisme".

Konvensi ini memiliki pengaturan yang komprehensif dimana tindakan terorisme nuklir diidentifikasi ke dalam beberapa kategori, tambah Agus.

Sebagai negara kepulauan, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin besar dengan meningkatnya lalu lintas pergerakan bahan nuklir dan zat radioaktif yang dapat membuka peluang dimanfaatkannya bahan-bahan tersebut untuk tujuan terorisme.

Untuk itu, pengesahan Konvensi ini juga membuka akses bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan kriminalisasi tindakan terorisme nuklir dan memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas penggunaan bahan nuklir dan radioaktif di wilayah Indonesia.

Pengesahan Konvensi juga memperkuat dan melengkapi berbagai peraturan perundangan yang ada, seperti UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986 tentang Ratifikasi Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendment of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. (Kemlu RI)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Sekelumit tentang Sertifikasi Ulama

DK PBB Kutuk Serangan di Pasar Mogadishu

Unair Anugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa bagi Peraih Nobel

Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea

Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points

Tiga Negara Ajukan Pertemuan Darurat untuk Bahas Rudal Balistik Korut

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Benarkah Kebebasan Pers Makin Memburuk?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »