» Asia Pasifik dalam Pusaran Kekuatan-kekuatan Global » Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump


Kepolisian
30-05-2014
Polri Dalam Kementerian
Janganlah Buru-buru
Penulis : Amril Jambak *)

PENEMPATAN Polri dalam kementerian diusung calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan persoalan yang dari dulu hingga saat ini belum terealisasi. Artinya, wacana ini sudah lama muncul ke publik, tapi sekarang dimasukkan ke dalam visi dan misi pasangan capres dan cawapres yang didukung PDIPI, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.


Pasangan ini akan menata ulang kewenangan Polri. Nantinya kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pelaksanaan Polri akan dipisahkan. Pasalnya, saat ini sering terjadi tumpang tindih antara keputusan dan kewenangan pelaksanaanya.

"Hal itu dilakukan dengan menempatkan Polri dalam Kementerian Negara yang proses perubahannya dilakukan secara bertahap," tulis Jokowi-JK dalam visi misi mereka yang dikutip detikcom, Jumat (23/5/2014).

Duet Jokowi-JK juga akan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Polri. Ini dilakukan untuk memudahkan arah gerak penataan dan pengelolaan lembaga Polri agar lebih baik.

"Jika dimungkinkan perlu penegasan-penegasan arah gerak Polri agar selaras dengan agenda pemerintahan," tulis Jokowi-JK.

Apabila pasangan ini terpilih, kurikulum pendidikan dan latihan untuk Polri akan disesuaikan. Tujuannya agar menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik, dalam tugas penegakkan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Bagi pengamat kepolisian, Rico Marbun ide besar itu sebenarnya sudah menjadi diskusi dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski bagus, namun ide itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi Polri.

"Itu sudah sering muncul dalam bahasan diskusi beberapa tahun belakangan ini. Tapi menurut saya, itu hanya jalan pintas, karena masalahnya bukan di situ. itu enggak menyelesaikan apapun sebenarnya," ujar Rico saat berbincang, Jumat (23/5/2014).

Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini juga berharap ide itu bisa kembali dipertajam lagi. Sejumlah alasan dan kekurangannya harus dikritisi agar bisa menjadi keputusan yang tepat nantinya.

"Apa target dan alasannya yang paling utama, harus dipertegas dulu urgensinya seperti apa. Saya tidak menemukan urgensinya sehingga polisi harus di bawah Kemendagri," katanya.

Rico menilai, masalah tumpang tindih sebenarnya tidak hanya terjadi di kepolisian, tapi juga menyangkut Polri dan TNI. Adanya irisan kewenangan TNI dan Kepolisian sering membuat konflik. Irisan ini yang dianggapnya harus diperjelas kelak, oleh siapapun presiden yang terpilih.

Dengan menempatkan kepolisian di bawah kementerian bukan berarti lembaga itu tidak dipolitisir. "Logikanya kan orang menaruh posisi Kapolri di bawah kementerian supaya nggak mudah dipolitisir. Tapi kenyataannya enggak begitu, sama saja. Apakah nanti gak bakal dipolitisir oleh Mendagri?" tanyanya.

Dia menilai, kepolisian sebenarnya sudah baik secara struktural karena sudah ada Komisi Kepolisian yang mengawal tugas polisi. Yang masih jadi masalah adalah reformasi kultural. "Problemnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi relatif rendah dalam pemberantasan korupsi," tutupnya.

Rencana Joko Widodo dan Jusuf Kalla menata ulang kewenangan Kepolisian RI jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sebagai upaya mencari simpati rakyat untuk memenangkan pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Terpenting adalah realisasi dari janji tersebut.

"Rencana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukanlah ide baru. Sejak beberapa tahun lalu terutama melihat banyaknya persoalan yang terkait dengan Polri baik internal dan terutama eksternal, usulan tersebut digulirkan berbagai pihak. Cuma sampai sekarang belum terwujud," ujar pengamat kepolisian Aqua Dwipayana saat dimintai tanggapan, Minggu (25/5/2014), mengenai rencana itu

Di sisi lain, lanjut Aqua yang pernah mengajar Komunikasi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, sampai sekarang dengan berbagai alasan, masih banyak jajaran Polri terutama di level perwira tinggi yang menentang rencana Polri di bawah Kementerian. Mereka umumnya merasa nyaman institusi tersebut langsung di bawah presiden.

Sementara "saudara tuanya" yakni TNI, telah lama berada di bawah Kementerian Pertahanan. Melihat hal itu, sudah selayaknya Polri di bawah salah satu Kementerian misalnya Kementerian Dalam Negeri.

"Dari visi misi yang disampaikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terpenting adalah realisasi dari janji tersebut. Jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, rakyat pasti menuntut agar semua janji mereka termasuk Polri di bawah Kementerian, diwujudkan," ungkap Aqua.

Aqua yakin sebelum visi misi itu disampaikan ke publik, Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah lebih dulu mendiskusikannya dengan beberapa jenderal polisi baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Bukan rahasia lagi bahwa ada sebagian purnawirawan jenderal polisi dan yang masih aktif mendukung kedua pasangan tersebut.

Tidak Tepat

Kapolri Jenderal Sutarman tidak setuju dengan visi-misi yang sempat diusung pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla tentang penempatan kepolisian di bawah kementerian kepolisian.

"(Usul) itu tidak tepat karena Polri punya tugas penegakan hukum di samping memelihara Kamtibmas dan pelayanan. Kalau fungsi menegakkan hukum (sementara) Polri di bawah kementerian negara maka itu rawan disalahgunakan (menterinya)," kata Sutarman pada Beritasatu.com di Jakarta, Minggu (25/5).

Karena sifat tugas tersebut, masih kata Sutarman, paling tepat Polri berada langsung di bawah presiden, sebagaimana saat ini.

Kapolri juga tidak setuju bila menterinya adalah jenderal polisi purnawirawan. "Tetap saya tidak setuju apalagi hanya [mengakomodasi purnawirawan jenderal Polri] untuk kepentingan jabatan menteri. Kita harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.

Polri, imbuh Sutarman, harus mampu mengawal demokrasi dan mengawal pembangunan negara. "Jangan dibawa ke arah politik dan kepentingan sesaat," lanjut mantan Kabareskrim ini.

Alih-alih mau dilaksanakan. Rencana tersebut yang dimasukkan dalam visi misi capres dan cawapres Jokowi-JK tersebut tentunya batal dilaksanakan. Pasangan ini akan mengubah visi misi capres dan cawapres mereka di KPU, salah satunya soal kepolisian di bawah kementerian. Apa alasan pengubahan tersebut?

“Karena tim JK, tim NasDem, PKB, Hanura belum terlibat, semua dirumuskan PDIP karena saat itu kita belum bekerja sama. Lalu kita pelajari dan ada masukan-masukan termasuk dari PKB,” kata Jubir Timses Jokowi-JK Abdul Kadir Kading di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (24/5/2014).

Pertanyaan lalu muncul. Sebegitu gampangkah sebuah Visi dan Misi seorang capres-cawapres yang sudah diserahkan ke KPU dan dibaca berjuta orang di rubah?

Menurut penulis, seharusnya sebelum visi dan misi disampaikan KPU, tim mengkaji lebih dalam dengan melibatkan berbagai unsure untuk membedah ulang visi dan misi yang diusung capres-cawapres. Jika salah, kepercayaan publik bisa saja luntur, karena orang yang mereka agung-agungkan seenaknya membatalkan hal-hal yang sudah dibukukan. Apalagi sudah menjadi konsumsi publik.

Publik akan bertanya-tanya, seriuskah calon mereka untuk melaksanakan visi dan misi setelah terpilih. Makanya, dalam hal apapun, jangan terburu-buru. Apalagi tahun 2014 merupakan tahun politik, bisa saja dipolitisir oleh pihak lawan untuk mendapat simpati rakyat. Memang keberhasilan diperoleh setelah belajar dari kesalahan, tapi melihat kondisi saat ini, tidak bisa lagi, karena itu bagian dari program kerja yang akan dijalankan pasangan Jokowi-JK.

*) Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Tiga Negara Ajukan Pertemuan Darurat untuk Bahas Rudal Balistik Korut

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Benarkah Kebebasan Pers Makin Memburuk?

Menyimak Konflik Sosial di Indonesia

Menjaga dan Merawat Kerukunan Beragama di Papua

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Lewat Sepucuk Surat Trump Cairkan Hubungan dengan China

Khayalan Tingkat Dewa, Komunis Bangkit Lagi

Pilkada: Untuk Rakyat atau Politisi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »