» Asia Pasifik dalam Pusaran Kekuatan-kekuatan Global » Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump


Pertambangan
07-08-2014
Saat Freeport Terus Dapat Kemudahan

Freeport terus mendapatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Setelah menandatangani MoU amandemen kontrak, kini perusahaan asal Amerika Serikat ini boleh melakukan ekspor konsentrat, dengan tarif bea keluar yang lebih murah. Sementara kewajiban divestasi malah makin menciut.


Mulai Rabu (6/8) ini, PT Freeport Indonesia secara resmi akan kembali menggelar ekspor konsentrat alias mineral tambang tanpa pemurnian. Sebelumnya, sejak 12 Januari lalu, pemerintah melarang ekspor konsentrat. Larangan ini sesuai dengan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara lantaran Freeport belum membangun pabrik smelter.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia bilang, ekspor dilakukan setelah pihaknya memenuhi semua syarat yang ditetapkan pemerintah. Misalnya menyetorkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter senilai US$ 115 juta. "Apabila urusan administrasi dengan bea cukai lancar, Rabu (6/8) kami akan melakukan pengapalan pertama sebanyak 10.000 ton ke China," kata Rozik kepada KONTAN, Selasa (5/8).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014,  Freeport wajib membayar bea keluar sebesar 7,5% dari harga patokan ekspor (HPE). Tarif bea keluar ini bisa lebih rendah lagi apabila mereka bersungguh-sungguh merealisasikan pembangunan pabrik smelter. Aturannya adalah jika realisasi pembangunan smelter kurang dari 7,5%, maka akan kena tarif bea ekspornya 7,5% dari HPE. Setelah realisasi pembangunan 7,5%–30%, tarif bea keluar turun jadi 5% dari HPE. Nah, jika pembangunan pabrik smelter di atas 30%, tarif bea keluar sudah menjadi 0%.

Selain itu, Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bilang, dalam penandatangan MoU dengan Freeport pemerintah telah menyepakati poin kewajiban divestasi saham Freeport. "Mereka hanya diharuskan melepaskan sahamnya kepada kepemilikan nasional sebesar 30% saham," kata dia.

Namun hal itu belum bisa direalisasikan karena terganjal PP Nomor 24/2012 terkait perubahan PP 23/2010, kewajiban divestasi bagi penambang asing masih ditetapkan sebesar 51% yang dalam waktu dekat akan direvisi pemerintah.


Sumber :kontan.co.id

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Sekelumit tentang Sertifikasi Ulama

DK PBB Kutuk Serangan di Pasar Mogadishu

Unair Anugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa bagi Peraih Nobel

Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea

Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points

Tiga Negara Ajukan Pertemuan Darurat untuk Bahas Rudal Balistik Korut

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Benarkah Kebebasan Pers Makin Memburuk?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »