» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Media
25-02-2015
Sudah Independenkah Pers Kita?
Penulis : Amril Jambak

Pers merupakan pilar keempat demokrasi negara kita. Dengan ditinggikannya pers dalam tatanan hidup bernegara, merupakan tugas maha berat tugas yang diemban insan pers di Tanah Air ini.


Pengamatan penulis, pers di Tanah Air saat ini didera oleh kondisi yang belum stabil. Ini terlihat dari munculnya pemilik-pemilik media yang berasal dari pengusaha notabene bukan dari kalangan insan pers itu sendiri.
 
Apakah ini ada dampaknya terhadap perkembangan pers di Tanah Air? Jawabannya tentu saja ada. Seperti yang kita lihat, tumbuh kembangnya media massa sangat dipengaruhi oleh kebutuhan si pemilik media tersebut.
 
Beragam alur untuk menciptakan opini publik dipengaruhi oleh media-media yang dimiliki oleh pengusaha dalam hal ini kita sebut sebagai konglomerasi media massa.
 
Keberadaan mereka (pengusaha) sebagai pemilik media massa tentu saja akan berjuang optimal untuk mendukung maupun mengkritisi persoalan-persoalan yang terjadi. Apakah media kita di Tanah Air sudah bisa disebut independen?
 
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada bab II, yakni asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers pada pasal 2 disebutkan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pada Pasal 4, disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dan selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Selanjutnya dalam Pasal 5, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, pers wajib melayani Hak Jawab, dan pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pers nasional melaksanakan peranannya, seperti yang tertera dalam pasal 6, yakni memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
 
Mungkin sebaiknya kita mencermati pemberitaan pada percaturan politik di medio tahun 2014 lalu. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) independen insan pers dan media massa turut dipertanyakan berbagai pihak.
 
Di beberapa daerah misalnya, pilkada khususnya calon kepala daerah sudah dipastikan memanfaatkan media untuk mengejar popularitas, dengan menciptakan opini yang baik, dan bagus agar pemilih merasa dekat calon yang bertarung dalam pilkada. Bahkan ada lagi, si calon menggunakan media untuk menyerang lawan melalui kampanye hitam (black campaign). Ini tentu saja disiarkan melalui media massa cetak, online, dan elektronik.
 
Bahkan, dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014 lalu, juga terlihat demikian. Terutama saat putaran pilpres.
 
Pengamat Media Deden Maulid Derajat menyayangkan keberpihakan beberapa media di tanah air tidak berimbang menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Deden mengamati ada media yang mendukung salah satu capres dan ada media lainnya mendukung capres yang lain dengan terang-terangan.

Dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (3/6/2014), Deden mengatakan, mendekati pilpres, kedudukan media sebagai informasi publik yang netral, kini telah berubah menjadi keberpihakan yang tidak seimbang.

“Dalam Pilpres ini nampaknya media massa sudah terbelah, ada kedudukan media satu ke capres satunya, itu kental sekali, terlihat sekali. Seharusnya media itu netral karena sebagai informasi publik jangan malah dijadikan ajang kampanye salah satu capres secara terus-terusan,” ujar Deden. Ia pun menghimbau masyarakat makin cerdas dalam mengikuti pesta demokrasi 9 Juli nanti.

“Saya yakin masyarakat telah mengetahui betul, pemilik modal di media telah mendukung capres mana saja. Semoga saja masyarakat dapat cerdas dalam mengikuti pemilihan presiden nanti, dan semoga saja media di tanah air dapat menjadi milik publik, kepentingan publik, dan dapat memerdekakan kebebasan pers yang ada,” cetusnya.
 
Ya, dengan kondisi yang ada (tanpa ingin menyebutkan), tentunya masyarakat, dan penulis pun juga mempertanyakan dukungan media tersebut. Pertanyaan menohok adalah independen pers dalam menyikapi persoalan bangsa. Jawaban ini tentunya dipulangkan kepada insan pers di Tanah Air ini.
 
Selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2015, semoga insan pers ke depan lebih independen dan bermartabat. Tunjukkan jati diri sebagai pilar keempat demokrasi di negara ini. ***
 
*) Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.

Caption Foto: Ilustrasi kebebasan pers (batamtoday.com)



Artikel Terkait
» Jokowi dan Facebook
» Kebangkitan Jurnalis
» Ketika Jurnalistik Kian Tertepikan
» Matinya "Juru Kisah" Indonesia Jadi Diskusi Hangat di Jakarta
» Dua Sisi Dampak Sosial Media
» Jurnalis Profesional



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »