» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Kepolisian
27-04-2015
POLRI: Duo Kombinasi untuk Konsolidasi, dan Kepentingan NKRI
Penulis : UNDRIZON, SH, Praktisi Hukum Pada Undrizon, SH And Associates, Jakarta

Meskipun terjadinya kegoncangan yang hebat dalam masa transisi kepemimpinan di tubuh Polri, sebagai akibat adanya tarik-menarik persoalan dalam kaitannya dengan kepemimpinan di tubuh Polri, serta fungsi penegakan hukum di tanah air. Namun kini,  meskipun persoalan tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan di hadapan publik tetapi disadari bahwa persoalannya sudah semakin terurai dengan baik. Tentunya, dalam konteks ini terlepas dari permasalahan hukum antar personil Polri dan KPK, namun kedua institusi tersebut telah memiliki pucuk pimpinan. Dengan adanya pimpinan maka diharapkan akan lebih memudahkan untuk mencari titik-temu penyelesaian yang baik antar kedua institusi tersebut. Sekaligus menyambung komunikasi dua arah antara pemerintah dan kepentingan publik di tanah air.


Polri : Keluar dan Kedalam

Terpilihnya Komjen. Pol. Badroedin Haiti, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), dan Komjen. Pol. Budi Gunawan (WAKAPOLRI) sepertinya menjadi pasangan yang bisa saling mengisi dalam keserasian kepemimpinan di tubuh Polri. Satu sisi KAPOLRI yang memiliki intuisi kuat dalam posisi sebagai penegak hukum yang fokus pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sehingga fungsi penyelidikan dan penyidikan dapat menyatu dalam skema koordinasi antar penegak hukum. Komjen. Pol. Badroedin Haiti, menurut hemat kami Komjen. Pol. Badroedin Haiti memiliki kemampuan penguasaan territorial yang cukup teruji sehingga dengan modal itu akan memudahkannya untuk berkoordinasi antar penegak hukum lainya baik secara internal dan eksternal kelembagaan dan personil. Disamping kemampuannya bertindak dengan fokus, sikap kehati-hatian, disiplin, dan cukup berwasan tentang politik kenegaraan yang baik. Maka itu dalam batas waktu yang begitu singkat ini, dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalamannya tersebut, makanya, Komjen. Pol. Badroedin Haiti, sudah seharusnya dapat meletakan fondasi yang semakin kuat untuk tatanan Kepolisian Republik Indonesia yang semakin maju untuk mengatisipasi perkembangan persoalan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Komjen. Pol. Budi Gunawan dalam paparan visi dan misi di DPR RI sangat cemerlang. Meskipun visi dan misi tersebut disampaikan dalam suasana yang kurang kondusif. Kalaulah substansi rencana strategis yang telah dipaparkan tersebut dapat diimplementasikan maka bukan tidak mungkin institusi Polri semakin mampu mendukung arah pembangunan nasional melalui kapasitas penegakan hukum untuk kepentingan NKRI. Deskripsi ini tentunya terlihat pada kedalaman pemahaman dan penghayatan Komjen. Budi Gunawan tentang problematika di tubuh Polri masa kini dan masa datang.

Sehingga hal-hal yang dedikatif maupun pembenahan atas aspek kultural Polri tentunya dapat dipadukan serta disumbangkan untuk kemajuan Polri, sekaligus kemampuan Komjen. Pol. Budi Gunawan (Wakapolri) tersebut akan berpadu sebagai ‘duo kombinasi’ antara penguasaan Iptek Polri terhadap kekautan leadership serta kekuatan penguasan teritorial yang ada pada Kapolri (Komjen. Pol. Badroedin Haitu) - yang sarat pengalaman di lapangan dan berbagai daerah konflik serta posisi strategis dalam skema kejahatan transnational serta extra ordinary crimes yang pernah diembanya. Itulah sebabnya dalam skema Pertahanan dan Keamanan maka Komjen. Pol. Badroedin Haiti dinilai sangat berkapasitas untuk membangun arsitektural relasi (link), sehingga memudahkan koordinasi antara Polri terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan semua entitas serta elemen strategis nasional lainnya. Termasuk koordinasi dengan Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

Itu berarti, dalam kapasitas Komjen. Pol. Badroedin Haiti yang menurut hemat kami cukup memiliki kemampuan lentingan, kegesitan/lincah, kecepatan, koordinatif, fleksibel, dan kedisiplinan serta senantiasa fokus pada posisi tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai Kapolri,  maka selanjutnya dapat dipadukan dalam wawasan keilmuan dan teknokrasi tentang oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan, sehingga ada optimisme yang dapat dibangun untuk penguatan kultur Polri ke dalam. Itulah sebabnya ketika masalah karir kepemimpinan dalam institusi kenegaraan harus tetap menjadi perhitungan tersendiri bagi pengambil kebijakan publik agar tidak kontraproduktif. Persoalan yang saling mengkait dan besarnya harapan masyarakat harus dihargai sebagai upaya untuk terciptanya kehidupan nasional yang kondusif. Karena itu, posisi Polri harus dibenahi sehingga pas dalam kaitannya dengan tegaknya hukum bagi kepentingan bangsa dan negara.

Kecerdasan kepemimpinan dalam ‘duo kombinasi’ ini tentunya sangat dibutuhkan dalam menyikapi kondisi terkini di tubuh Polri, utamanya untuk penguatan korealisasi kelembagaan terhadap berbagai kelembagaan penegak hukum lainnya, sejalan dengan upaya peningkatan profesionalitas dalam tugas, fungsi, dan kewenangan. Karena di dalam era demokrasi semua kelembagaan negara akan diukur dari sudut efektifitas pencapaian tugas, fungsi dan kewenangan sesuai skema hukum yang mengatur dan mengikat tentang itu.

Apalagi sebagai aparatur negara maka kinerja dan keberadaannya harus sesuai dengan Peraturan Perundangan terkait serta tetap bersandar kepada Konstitusi Nasional (UUD 1945). Oleh karenanya kelembagaan Polri harus efektif, konstruktif, manfaat, dan produktif menurut hukum serta mampu menjawab perubahan tantangan zaman. Dalam hal ini juga yang paling pokok saat ini bahwa Polri harus dapat mengimplementasikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 32 ayat (1) pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan melalui pembinaan Etika Profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan Profesi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Kemudian, di dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan: pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, bahwa berdasarkan Pasal 38 Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pentingnya Konsolidasi Polri

Presiden RI, Ir. Joko Widodo, telah menghimbau agar Polri dapat berkonsolidasi setelah terpilihnya Kapolri dan Wakapolri secara definitif. Konsolidasi perlu dilakukan baik kedalam dan keluar. Tentunya itu dimaksudkan agar kekisruhan yang pernah terjadi tidak menjadi persoalan yang melemahkan pencapaian tugas pokoknya selaku aparatur negara - yang sudah semestinya dituntaskan oleh Kapolri (Komjen. Pol. Badroedin Haiti), selanjutnya hal itu dimaksudkan agar Polri setelah konsolidatif tentunya kemudian akan memudahkan terjadinya sinergitas dan keutuhan eksistensi antar kelembagaan penegak hukum, dan kelembagaan formil negara pada umumnya serta interaksinya terhadap semua stakeholders bangsa dan negara. Selanjutnya akan menguatkan pencapaian fungsi, tugas, dan kewenangan tersebut untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang semakin kompetitif di dalam perkembangan lingkaran strategis global.

Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dapat direalisasikan sesuai sektor dan bidang masing-masing. Penegakan hukum semestinya tetap bersandar kepada moralitas hukum yang menempatkan posisi manusia sebagai titik-sentral pengaturan. Artinya peradaban menjadi dimensi yang pokok dalam menilai perubahan ke arah produktifitas bangsa dan negara Republik Indonesia.

Arogansi kelembagaan sesungguhnya tidak akan terjadi kalau semua komponen dapat tunduk pada hukum, sehingga  negara ini tidak selalu ternodai oleh arogansi dan kepentingan kekuasaan karena mentalitas pemegang kewenangan yang belum siap berdiri utuh di alam alam demokrasi. Persoalan di lapangan yang seolah-olah selalu menjadi tragedi dalam berbagai persoalan terkait berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sebagai akibat etika publik yang tidak konstruktif atau tegak menurut hukum. Maka itu, diperlukan kelenturan sikap pandang, pola pikir, dan pola tindak dalam memahami kearifan budaya nasional, meskipun hukum harus tegak tetapi tetap bervisi. Meskipun tetap diyakini, bahwa selalu ada jalan atas suatu masalah, tetapi mempermasalahkan hal-hal yang sepele bisa membuat bangsa ini menjadi kian kerdil dan lemah dayasaingnya dibandingkan bangsa dan negara lainnya. Apalagi agenda politik yang berlebihan telah memandulkan semangat kewirausahaan warga bangsa. Agenda politik dianggap telah menjadi agenda pokok negara, maka itu, telah mengubur kreatifitas usaha yang seharusnya dibangun dan dibina.

Polri harus dapat berkontribusi positif untuk menerapkan treatmen hukum yang tidak hanya memuarakan persoalan dalam skema penyelesaian yang begitu berliku serta rumit maka itu diperlukan kecerdasan personil Polri di lapangan untuk memposisikan diri di dalam criminal justice system, dan aneka masalah yang berkembang di tengah masyarakat? Kecuali atas hal-hal tertentu dalam skema politik strategis berbangsa dan bernegara apa boleh buat, karena sudah barangtentu ada ending tertentu yang hendak dicapai dan selama berguna bagi bangsa dan negara. Walaupun harus tetap menghitung secara tepat atas bias persoalan yang senantiasa berada dalam kontrol serta manajemen konflik yang mengairahkan serta produktif.

Apalagi era globalisasi, dimana Indonesia harus menjadi bagian urgensi dalam solusi persoalan dunia. Sehingga Indonesia sebagai bangsa tidak luput dalam skema kepentingan global tersebut. Era pasar terbuka ASEAN, APEC, G20, dan lain sebagainya menjadi tantangan bagi Polri untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pengamanan secara preventif bagi pengamanan investasi, dan dinamika ekonomi nasional, sekaligus tindakan kuratif untuk membawa persoalan tersebut bagi keadilan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. World class police menjadi jargon yang sudah tidak dapat ditawar lagi, sehingga mindset Polri di era global semakin dituntut untuk senantiasa konstruktif dan progresif. Itulah sebabnya dalam sisa waktu yang tidak begitu lama semoga Komjen. Pol. Badroedin haiti, selaku Kapolri dapat memperkuat wawasan dan cakrawala segenap Personil Polri agar lebih berkapasitas dalam menjawab tantangan pengamanan dan terciptanya ketertiban agar visi nasional semakin utuh untuk berdiri sebagai bangsa di antara kepentingan bangsa yang lain.

Segala pengalaman dan tepaan masalah yang pernah dihadapi sekaligus dilewati oleh Komjen. Pol. Badroedin Haiti, dimanapun selama menjalani dinas sebagai anggota dan Pimpinan Polri sudah seharusnya menjadi energi gerak yang besar untuk mengkonsolidasi Polri, sesuai harapan bangsa dan negara, sehingga kekuatan organisasi Polri dapat disumbangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apalagi dengan ‘Duo  Kombinasi’ ialah karakter dan kapasitas yang sesungguhnya akan berpotensi untuk saling menguatkan.



Artikel Terkait
» Kerja Sama Polisi Indonesia Timor Leste Meningkat
» Perpisahan, Sutarman Minta Polri Tetap Solid
» Polisi Negara Demokrasi: Perspektif Civil Society
» Janganlah Buru-buru
» Perang Asimetris Penembakan Aparat



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »