» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Industri Strategis
28-05-2015
Freeport Diambil, AS Intervensi

Apakah Pemerintah AS bakal berdiam diri jika Pemerintah Indonesia secara bertahap akan mengambil alih saham Freeport Indonesia?

Presiden Jokowi berencana mengambil sedikit demi sedikit saham PT Freeport Indonesia mulai Oktober 2015. Dasar pengambilalihan itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid ini menyatakan,   pembelian saham Freeport Indonesia bisa dimulai pada Oktober 2015.


Seperti diketahui, kontrak karya (KK) Freeport akan habis mulai tahun 2021. Freeport sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan kontrak karya (KK) Generasi I pada 7 April 1967. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021. Saat ini, kegiatan produksi Freeport berada di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah DOZ,  dan Big Gossan di Kabupaten Mimika, Papua.

Selama ini, Freeport dianggap perusahaan tambang yang paling ngeyel. Perusahaan ini, terkesan alot dalam melakukan renegosiasi KK, yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

Maklum, UU tersebut mengamanatkan, agar perusahaan-perusahaan pertambangan menguasai lahan secukupnya, maksimal 100 ribu hektar. Sementara yang dikuasai Freeport saat ini mencapai 182 ribu hektar.

Masalah lain adalah menyangkut besaran royalti yang menjadi bagian Pemerintah Indonesia. Selama ini, Freeport hanya membayar royalti untuk emas dan perak sebesar 1% dan tembaga 1,5%. Betul, beberapa waktu lalu Freeport sudah bersedia menaikkan dari 1% menjadi 3,75%. Namun dengan catatan, kenaikan tarif royalti hanya berlaku setelah perpanjangan kontrak atau pada 2021.

Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 menegaskan, royalti yang harus dibayar oleh perusahaan tambang adalah 3,75% untuk emas dan 4% untuk tembaga.

Bukan hanya itu. Renegosiasi juga meliputi kewajiban divestasi saham, penyediaan pengolahan hasil tambang dan pemurnian hasil tambang, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Freeport merasa keberatan dengan semua aturan ini. Soalnya, perusahaan yang bermarkas di Phonix, Arizona, Amerika Serikat ini, telah menikmati berbagai kemudahan dan kemurahan, dalam mengelola pertambangan di Papua. Dan, itu sudah berlangsung selama 48 tahun, sejak beroperasi tahun 1967.

Itulah sebabnya, pemilik Freeport berusaha keras untuk berkelit dari kewajiban-kewajibannya, termasuk mengandalkan pengaruh dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Masih ingat kedatangan Hillary Clinton (saat itu masih menteri luar negeri AS) pada September 2012 ke Jakarta? Kedatangan Hillary itu disebut-sebut membawa agenda AS dalam rangka mempertahankan dominasinya menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya dalam sektor tambang, terutama keberadaan Freeport di Papua.

Kita tentu masih ingat, betapa Presiden Barack Obama ikut andil mendorong agar Lion Air—maskapai milik perusahaan Indonesia—membeli sebanyak 230 unit pesawat dari Boeing senilai US$ 22 miliar pada November 2011. Akibatnya, langkah tersebut dikritik keras oleh pesaing Boeing, yakni Airbus sebagai intervensi Pemerintah AS.

Kini, apakah Pemerintah AS bakal berdiam diri jika Pemerintah Indonesia secara bertahap akan mengambil alih saham Freeport Indonesia? Rasanya tidak. Entahlah, kalau pemerintah punya cara lain.


Sumber :www.indonesianreview.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

TNI Belum Berencana Kirim Pasukan ke Marawi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »