» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Industri Strategis
12-06-2015
Freeport Gali Emas 20 Tahun Lagi di Papua, Ini Kata Menteri ESDM

PT Freeport Indonesia sepakat mengubah status kontraknya, dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut dapat menambang emas dan tembaga 20 tahun lagi di Papua.


Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, keinginan perubahan rezim kontrak menjadi IUPK tersebut merupakan permintaan dari pemerintah. Lewat penerbitan IUPK untuk Freeport, posisi pemerintah lebih tinggi. Sementara pada rezim kontrak karya, baik Freeport dan pemerintah posisinya setara.

"Freeport itu hanya menyampaikan menyampaikan persetujuan. Bahkan yang semua dari Kontrak Karya menjadi IUPK. Itu saja," kata Sudirman ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/5/2015).

Ia mengakui, penerbitan IUPK di dalam artinya dapat izin mengelola tambang hingga 20 tahun, bahkan dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Tapi masa penambangan yang diberikan untuk Freeport belum diputuskan pemerintah.

"Ya peraturannya kan begitu (20 tahun). Kalau mengajukan IUPK bisa 20 tahun. Tapi pemerintah belum memutuskan. Tapi IUPK ini merupakan jalan keluar, supaya proses renegosiasi Freeport bisa segera selesai," tutupnya.

Sebelumnya, Freeport telah setuju mengubah kontraknya menjadi IUPK. Ini membuat posisi pemerintah lebih kuat, dan bisa saja sewaktu-waktu mencabut izin tambang perusahaan AS itu. Tapi Freeport yakin hal tersebut tidak akan dilakukan pemerintah.

"IUPK ini, jadi posisi negara lebih kuat. Freeport akui posisi negara Indonesia," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin kemarin.

Maroef mengatakan, akan menjadi masalah bila setelah pemerintah menerbitkan IUPK ke Freeport, tapi di tengah jalan memutuskan mencabut izin Freeport di Papua.

"Ini akan jadi masalah. Masalah bagi investor dan negara bila terjadi pemutusan sepihak," katanya.

Masalah yang dimaksud Maroef bila izin Freeport dicabut di tengah jalan, ekonomi Papua tempat Freeport menambang akan menderita.

"Ekonomi Papua akan menderita. Yang harus kita pikirkan dan yang kita pikirkan, 48 tahun di sana melakukan operasi pertambangan. Kita bertanggung jawab jaga kesejahteraan di sana. Kalau ini terjadi pemutusan, akan ganggu iklim politik, stabilitas ekonomi Indonesia di mata regional akan rusak," tegasnya.


Sumber :detik.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

TNI Belum Berencana Kirim Pasukan ke Marawi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »