» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Intelijen
11-07-2015
Hendropriyono: Dewan Ketahanan Nasional Dapat Ambil Alih Kekuasaan Presiden Jokowi

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono memberikan peringatan kepada Sutiyoso, Kepala BIN yang baru dilantik, kemungkinan akan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu.


Di mana krisis ini bisa terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri atau saat perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Bisa juga terjadi saat pelaksanaan pilkada serentak, kedepan.

“Jika terjadi adanya rush terhadap perbankan nasional. Kemudian demonstrasi besar di pusat dan di berbagai daerah. Selain itu indikasi ekonomi kita yang melambat, antara lain terlihat dari nilai transaksi yang sampai drop 18 persen. Ada 17 pabrik sarung Majalaya yang tutup, karena tidak mampu lagi beli bahan baku importnya,” terang Hendropriyono, pada Kamis (9/7).

Menurutnya, kegelisahan isu reshuffle yang tidak berkesudahan juga bisa menjadi permasalahan serius. Target pajak 43% yang tidak tercapai berdampak pada APBN, termasuk dampak terhadap defisit anggaran, sehingga pemerintah terpaksa harus membuat utang baru.

“Juga mengenai dampak kenaikan kurs dolar yamg masih terus berlangsung. Kemampuan BI sangat terbatas untuk melakukan intervensi, karena hampir 70 persen cadangan devisa merupakan surat utang negara (SUN). Termasuk dampak dari ketidaksediaan pemerintah untuk melakukan bailout bagi bank yang kolaps, jika sampai terjadi rush,” jelas penggagas berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Hendropriyono juga menyarankan, jika sampai selepas lebaran nanti perekonomian Indonesia makin memburuk maka WANTANNAS (Dewan Ketahanan Nasional) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam kondisi darurat nasional, agar segera membentuk Kirkastra (Perkiraan Keadaan Strategis) dalam bentuk Kirpat (Perkiraan Cepat). Dimana Kirpat ini diwujudkan dengan menarik orang-orang berpengalaman di Indonesia untuk membantu pemerintahan.

Tokoh-tokoh yang dimaksudkan oleh dedengkot intelijen Indonesia ini adalah Chairul Tanjung, Sri Mulyani, Kuntoro Mangkusubroto, Dorodjatun Kuntjorojakti, Boediono, Sri Edy Swasono, Ginanjar Kartasasmita, Gembong Suryosulisto, Christianto Wibisono dan beberapa tokoh lainnya.

Diketahui, dalam UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, WANTANNAS yang saat itu bernama Dewan Pertahanan Negara dibentuk sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Dan ketuanya menjabat sebagai Perdana Menteri.

Dengan demikian, apakah yang dimaksudkan oleh mantan Kepala BIN ini adalah; apabila pasca lebaran atau saat reshuffle Kabinet Kerja, ekonomi Indonesia justru makin terpuruk, maka Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) ini dipersilahkan untuk “mengambil alih” kekuasaan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla? (TGR/VI)

Caption Foto: Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono (istimewa)


Sumber :voa-islam.com
Artikel Terkait
» Jokowi: 343 Media Massa Dipantau Intelijen
» Panglima TNI Ingin Cetak Master Intelijen Hebat dan Diakui Dunia
» Sipil Sanggup Menjadi Kepala BIN?
» Apa yang Salah dengan BIN?
» Mengapa Megawati Paranoid Terhadap Intelijen?
» Mega Tidak Perlu Takut Dengan Badan Intelijen Negara (BIN)



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »