» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing


Pertambangan
07-08-2015
Revisi UU Minerba Bakal Molor Hingga 2016

Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara nampaknya sulit terealisasi. Paling cepat revisi UU tersebut baru bisa digarap  tahun 2016 mendatang.


Padahal, revisi UU Minerba masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun menjelang lima bulan akhir tahun 2015, belum ada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah dengan DPR tentang konsep awal Revisi RUU Minerba itu.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi menjelaskan, fraksi belum ada yang mengajukan poin-poin yang akan direvisi. "Sulit 2015, kemungkinan mundur 2016, karena terkendala mekanisme yang sampai sekarang konsep awalnya pun belum ada," terangnya kepada KONTAN, Kamis (6/8).

Dalam pandangan Kurtubi, sebenarnya banyak yang mesti direvisi dalam UU Minerba.Dia menilai UU Minerba saat ini lebih banyak merugikan negara. "Contohnya status kepemilikan lahan tambang tak jelas saat ini, pasal mana yang menyebutkan lahan tambang adalah milik negara?" tanyanya. Ini menjadikan perusahaan tambang memiliki lahan tambang sebagai aset.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menambahkan, poin penting lain yang perlu dibahas di dalam revisi UU Minerba adalah mengenai perpanjangan kontrak perusahaan tambang minerba. Saat ini, perpanjangan kontrak dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. "Soal itu bukan untuk kepentingan sepihak, ya, namun untuk negara," jelasnya.

Poin selanjutnya, untuk pembangunan smelter yang mesti selesai 2017 mendatang, dimana perusahaan tambang banyak yang membutuhkan kepastian insentif pajak dan keputusan pembebasan lahan. "Banyak yang masih jadi kendala dalam pembangunan smelter ini karena peraturannya sendiri," tandasnya.

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pengoperasian Produksi dan Operasi Mineral Kementerian ESDM, Syamsu Dalien menerangkan, pihaknya juga belum bisa memberikan detil pasal mana saja yang bakal direvisi. Tapi tentu soal smelter akan menjadi fokus. "Soal waktu pembangunan proyek smelter akan menjadi fokus kami, aturannya akan dipertajam," imbuh dia.

Saat ini ada 178 perusahaan yang berencana membangun smelter. Said Didu, Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Kementerian ESDM menerangkan, jika seluruh proyek smelter yang telah direncanakan belum juga beroperasi pada 2017 mendatang, maka bisa terjadi kekacauan. "Sekarang kurs rupiah melemah, investor menahan investasi," imbuh dia, kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Pusat mesti punya taji

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Syahrir AB mengungkapkan, 50% Pasal di UU Minerba harus direvisi. Misalnya pasal 171 yang berbenturan dengan pasal 53. Pasal 171 bilang pemegang kontrak karya bebas bisa mengajukan rencana kerja jangka panjang. Sementara di pasal 53 lahan yang dimiliki untuk diperpanjang hanya 25.000 ha.

Lalu, soal UU No 23 tahun 2014 soal Kewenangan Pemda yang akan mengatur IUP ke tangan Pemprov dan Pemerintah Pusat, sementara di UU Minerba yang saat ini IUP masih ditangan Pemkab. "Ini harus direvisi, harusnya ke Pusat semua, agar pusat punya fungsi mengatur," ujar dia.

Selain itu juga, harus ada kejelasan, bahwa di UU Minerba yang saat ini tidak ada larangan ekspor.


Sumber :kontan.co.id

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Waspadai Eskalasi Propaganda Aktivis Pro Papua Merdeka

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »