» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Pertambangan
07-08-2015
Revisi UU Minerba Bakal Molor Hingga 2016

Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat revisi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara nampaknya sulit terealisasi. Paling cepat revisi UU tersebut baru bisa digarap  tahun 2016 mendatang.


Padahal, revisi UU Minerba masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun menjelang lima bulan akhir tahun 2015, belum ada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah dengan DPR tentang konsep awal Revisi RUU Minerba itu.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi menjelaskan, fraksi belum ada yang mengajukan poin-poin yang akan direvisi. "Sulit 2015, kemungkinan mundur 2016, karena terkendala mekanisme yang sampai sekarang konsep awalnya pun belum ada," terangnya kepada KONTAN, Kamis (6/8).

Dalam pandangan Kurtubi, sebenarnya banyak yang mesti direvisi dalam UU Minerba.Dia menilai UU Minerba saat ini lebih banyak merugikan negara. "Contohnya status kepemilikan lahan tambang tak jelas saat ini, pasal mana yang menyebutkan lahan tambang adalah milik negara?" tanyanya. Ini menjadikan perusahaan tambang memiliki lahan tambang sebagai aset.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menambahkan, poin penting lain yang perlu dibahas di dalam revisi UU Minerba adalah mengenai perpanjangan kontrak perusahaan tambang minerba. Saat ini, perpanjangan kontrak dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. "Soal itu bukan untuk kepentingan sepihak, ya, namun untuk negara," jelasnya.

Poin selanjutnya, untuk pembangunan smelter yang mesti selesai 2017 mendatang, dimana perusahaan tambang banyak yang membutuhkan kepastian insentif pajak dan keputusan pembebasan lahan. "Banyak yang masih jadi kendala dalam pembangunan smelter ini karena peraturannya sendiri," tandasnya.

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pengoperasian Produksi dan Operasi Mineral Kementerian ESDM, Syamsu Dalien menerangkan, pihaknya juga belum bisa memberikan detil pasal mana saja yang bakal direvisi. Tapi tentu soal smelter akan menjadi fokus. "Soal waktu pembangunan proyek smelter akan menjadi fokus kami, aturannya akan dipertajam," imbuh dia.

Saat ini ada 178 perusahaan yang berencana membangun smelter. Said Didu, Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional Kementerian ESDM menerangkan, jika seluruh proyek smelter yang telah direncanakan belum juga beroperasi pada 2017 mendatang, maka bisa terjadi kekacauan. "Sekarang kurs rupiah melemah, investor menahan investasi," imbuh dia, kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Pusat mesti punya taji

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Syahrir AB mengungkapkan, 50% Pasal di UU Minerba harus direvisi. Misalnya pasal 171 yang berbenturan dengan pasal 53. Pasal 171 bilang pemegang kontrak karya bebas bisa mengajukan rencana kerja jangka panjang. Sementara di pasal 53 lahan yang dimiliki untuk diperpanjang hanya 25.000 ha.

Lalu, soal UU No 23 tahun 2014 soal Kewenangan Pemda yang akan mengatur IUP ke tangan Pemprov dan Pemerintah Pusat, sementara di UU Minerba yang saat ini IUP masih ditangan Pemkab. "Ini harus direvisi, harusnya ke Pusat semua, agar pusat punya fungsi mengatur," ujar dia.

Selain itu juga, harus ada kejelasan, bahwa di UU Minerba yang saat ini tidak ada larangan ekspor.


Sumber :kontan.co.id

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »