» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Afrika
19-08-2015
Pangkalan Militer AS di Djibouti Diambil Alih Cina

Djibouti, adalah sebuah negara yang terletak di ‘Tanduk Afrika’. Berada di tempat yang strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Merah dan merupakan negara pelabuhan yang paling penting di kawasan.


Pantai Djibouti mempunyai wilayah sempit di selat Bab al-Mandeb, saluran yang memisahkan Afrika dari Saudi dan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang mengarah ke Laut Merah dan utara ke Mediterania.

Djibouti saat ini menjadi tuan rumah bagi kantor pusat militer Amerika Serikat untuk kawasan Tanduk Afrika. Dari bangunan itu, selama ini menjadi basis bagi 4.000 pasukan dan armada pesawat-pesawat drone pembunuh yang menjalankan misi-misinya seperti koordinasi untuk gerakan anti-teror, mata-mata, dan operasi militer lain dilakukan Washington untuk negara sekitar, seperti, Yaman dan Somalia. AS rela mengeluarkan koceknya sebesar $63 juta per-tahun sebagai sewa untuk sebuah pangkalan militernya itu.

Namun pasca Djibouti dan Beijing menandatangani perjanjian militer yang memungkinkan angkatan laut Cina untuk menggunakan port Djibouti pada bulan Februari 2014, Cina bertujuan untuk menginstal sebuah pangkalan militer permanen di Obock, kota pelabuhan utara Djibouti.

Pada beberapa tahun terakhir, Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh memang terus berpaling ke Tiongkok sebagai rekan ekonomi yang penting. Tahun lalu, dia memberikan kontrak operasi sebuah pelabuhan ke tangan perusahaan Tiongkok dari operator asal Dubai.

"Kehadiran Perancis sudah lama, dan orang Amerika menemukan bahwa posisi Djibouti bisa membantu dalam memerangi terorisme di wilayah itu," kata Guelleh.

"Jepang ingin melindungi diri dari pembajakan - dan sekarang Cina juga ingin melindungi kepentingan mereka, dan mereka dipersilahkan," katanya.

Dan semenjak setelah kunjungan Menlu AS  John Kerry ke Djibouti bulan Mei lalu, negara kecil Djibouti dikabarkan telah memerintahkan AS untuk meninggalkan pangkalan militernya di Obock untuk digantikan dengan militer Cina. Diperkirakan jumlah personil militer di pangkalan ini akan mencapai 10.000 pasukan. Terutama karena hal ini terkait dengan investasi ekonomi besar-besaran Cina yang telah dikatakan secara terbuka oleh Presiden Ismaïl Omar Guelleh,” tulis majalah CounterPunch, Senin (17/8).

Namun AS masih memiliki satu pangkalan militer lagi di Camp Lemonnier.

Menurut majalah CounterPunch, Senin (17/8), dikabarkan China sudah mengeluarkan pembiayaan untuk beberapa proyek infrastruktur besar yang diperkirakan mencapai total lebih dari $ 9 miliar (8 miliar euro), termasuk pengembangan pelabuhan, bandara dan jalur kereta api ke daratan Ethiopia. Dan Cina juga menginvestasikan $400 juta bagi modernisasi pelabuhan Djibouti.

Menurut laporan itu, hal ini kemungkinan akan mendorong pemerintah AS untuk melancarkan kampanye pergantian regim dengan dalih demokrasi di Djibouti.

Sementara itu media Inggris Daily Telegraph pada bulan Mei lalu juga menyoroti investasi besar-besaran Cina di negara ini. Hal ini akan memaksa AS untuk memindahkan fasilitas inteligen yang sensitif ke lokasi baru yang aman dari pengamatan Cina. (LiputanIslam/Antara/Al-Arabiya/TGR)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »