» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Wawancara Khusus
18-09-2015
Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso:
“Saya Harus Menjadi Orang Yang Bersih Dulu”

Nama Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso belakangan ini menjadi sorotan media setelah dirinya menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri yang baru. Pun, terakhir ketika masih menjabat Kabareskim Mabes Polri, Buwas, begitu dikerap ia disapa masih menjadi sorotan media. Kini, Buwas menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).


Lulusan AKPOL Angkatan 1984 ini menyadari pengangkatan dirinya menjadi Kabareskrim ketika itu sarat dengan isu kepentingan politik. “Saya menjabat sebagai Kabareskrim sekarang ini terlihat memang seperti ada kepentingan politik, ya kan! Tapi saya tidak melihat ke arah sana lah. Bagi saya itu adalah perintah. Siapapun atasan saya, saya siap bertugas. Siap bertanggung jawab. Pangkat dan Jabatan itu bukan buat gagah-gagahan, bukan buat gaya-gayaan. Pangkat itu ada filosofinya. Bayangkan, bintang itu kan adanya di langit, karena kuasa Tuhan. Makanya pangkat bintang itu adalah anugerah yang Maha Kuasa. Merupakan tanggung jawab kita pada Tuhan. Jadi kita harus hati-hati kalau memakai bintang. Dikala saya diberi bintang, maka pertanggungjawaban saya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa,” tegas pria kelahiran 19 Februari 1960 ini.

Berikut wawancara ekseklusif Hendrajit dan Ferdiansyah Ali dengan mantan Kapolsek Papua, Rabu (21/01/2015), yang wawancaranya dimuat di Tabloid Nusantara, edisi 3 (28 Januari-11 Februari 2015).

Kapan Anda mendapat pangkat bintang?

Pada saat peristiwa Pak Susno Djuaji. Saya loncat menjadi bintang satu, menjadi Kapus Paminal (Pengamanan Internal) yang sekarang berubah menjadi Karo Paminal pada masa Kapolrinya bapak Bambang Hendarso Danuri. Tidak tahu bagaimana, pada saat kasusnya Pak Susno saya terlibat langsung. Saya diperintah menangkap langsung Pak Susno di bandara yang mau berangkat ke Singapura tanpa izin. Saya diperintah oleh Kapolri, “Sudah kamu saja yang bawa dia ke saya,” begitu perintahnya secara lisan. Lalu saya jalankan tugas, saya bawa Pak Susno. Saya Kombes menghadapi bintang tiga, mantan Kabareskim lagi. Ini fakta. Dari peristiwa itu saya diberi bintang satu. Saya pun terkaget-kaget.  Tapi, ya sudahlah, ini amanah. Saya takut, bisa tidak saya menjadi bintang satu. Saya pun mulai bekerja memperbaiki Paminal. Saya mengambil keputusan bahwa Paminal harus berubah menjadi lebih baik dan profesional, maka saya mulai merintis perubahan itu sampai sekarang.

Sebelum menjadi Kabareskrim Polri, Anda sudah bertugas dimana saja?

Penugasan pertama saya adalah sebagai Kapolsek di Papua. Selama tujuh tahun saya bertugas di Papua. Bagi saya, Papua itu sangat unik. Papua telah memberi pengalaman hidup yang sangat berharga bagi saya – sehingga mewarnai jati diri saya. Papualah yang membentuk saya menjadi saya seperti sekarang ini. Sebab, di Papua itu kita hidup dalam kondisi yang serba kritis. Sarana dan prasarana susah. Menjadi Kapolsek disana jangan disamakan dengan Kapolsek di Jakarta. Disana motor pun tidak punya, jadi ya jalan kaki. Betul itu.

Pada 2001 saya dipindah tugaskan menjadi Kapolres di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Disana, saya menangkap Bupati saya berkaitan dengan kasus soal illegal logging. Saya sudah ingatkan dia. Saya sudah ajak ngomong, tidak mau ngerti juga. Ya akhirnya saya tangkap. Begitu diproses, kena 1 tahun 3 bulan diputus. Saya pun kemudian dipindah.

Saya kemudian bertugas menjadi Kapolres Palangkaraya. Pada 2003, Ketua DPR di kota saya – saya tangkap karena kasus illegal logging juga. Dia diputus 1 tahun 6 bulan. Disini saya mendapat tekanan. Kebetulan ketua DPR ini ternyata saudaranya Kapolda saya. Ini Betul. Bukan cerita bohong. Ada upaya-upaya Kapolda saya meminta kepada Mabes Polri agar saya dipindahkan. Akhirnya tahun 2004, saya dipindahkan, ke Sulawesi Selatan, Makasar. Saya menjadi Wadir Sabhara. Pemimpin di depan massa. Bukan pemimpin masa depan. Karena hari-hari saya melayani demo.

Tahun 2006, saya dipindah tugaskan lagi ke Ditpropam Polri. Sebagai akreditor utama yang tugasnya menangani pelanggaran kode etik anggota. Setelah 1,5 tahun disini kemudian menjadi Paminal sebagai kepala Detasemen B (Kadeb) yang tugas operasionalnya adalah melakukan penyelidikan bagi anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Kemudian saya sekolah di sespim. Terus pindah tugas ke Kabid Propam Jawa Tengah sekitar 2008-2009. Dapat satu tahun, saya ditarik lagi ke Paminal menjadi Kabag Litpes (kepala bagian penelitian personil). Jadi pada saat personil-personil naik karir saya teliti dulu. Layak atau tidak layak.

Sewaktu menjadi Kapolda Gorontalo, sempat terjadi keributan antara TNI dan POLRI. Apa yang sebenarnya terjadi ketika itu?

Ketika saya menjadi Kapolda Gorontalo, memang ada saat genting. Terjadi sebuah keributan berkepanjangan antara TNI dengan POLRI. Selama tiga tahun perkelahian itu tidak pernah tuntas. Saya datang, dan tuntas. Saya mencoba menggunakan terobosan-terobosan yang tidak masuk dalam pikiran mereka. Terobosan itu, yaitu dengan menyentuh hati para prajurit – yang chaos itukan prajurit, bukan kita. Kalau kitakan bisa ngomong-ngomong begini. Tapi pemikiran para prajurit dengan kita kan lain. Perasaan yang dirasakan mereka dengan kita juga beda. Oleh karena itu kita harus turun ke bawah, menyamakan persepsi, pemikiran dan pemahaman tentang tugas.

Dan yang paling penting adalah membangun komitmen untuk kebersamaan dalam menciptakan kemanan dan ketertiban. Tentara punya peran juga membantu Polri. Mari kita bersama-sama. Jangan justru kita yang membuat kegaduhan. Membuat rasa ketidakamanan dan kenyamanan masyarakat. Itu salah. Nah itu yang saya lakukan. Banyak trik yang saya lakukan. Tidak dadak-dadakan. Saya tidak sekedar membuat seremonial semu. Saya lakukan sungguh-sungguh. Dan buktinya, sampai hari inikan tidak ada keributan lagi disana.

Ceritanya begini, saya wajibkan anggota saya harus mengenal minimal 5 orang anggota TNI: catat namanya, nomornya, dan pangkatnya, termasuk alamat, asal, agama, alamat rumah sampai hobinya apa. Saya sebagai Kapolda, kemudian mengechek tugas wajib itu. Ketika apel saya panggil, kamu sini, kamu sini, maju. Mana buku saku. Saya check. Kamu kenal yang ini, benar? Lalu saya telepon.

“Nama kamu ini?”

“Siap.”

Tugas dimana kamu?”

“Disini.”

“Oh betul. Kamu kenal gak  yang namanya ini?”

“Polisi? Gak kenal.”

“Benar kamu gak kenal?”

“Benar.”

Ternyata dia catat punya temennya.

Mendengar cerita saya, semua pada tertawa. Pak Kasad pada saat itu, Pak Pramono Edhie sampai tertawa mendengarnya, “Kok bisa pada waktu singkat, pasukan saya yang begitu galaknya, begitu porak porandanya, begitu sulitnya dikendalikan. Sama Kapolda kok nurut, tidak pakai uang lagi.” Saya bilang, “saya sentuh hati mereka.”

Ya, begitu saya cek tidak karu-karuan, saya kasih dia baju hijau. Betul ini. Saya kasih dia baju hijau. “Baju kamu ganti, pakai baju hijau!” terus pada saat apel barisannya di sebelah saya. Saya bilang pada temen-temen saya, kalian semua tahu disini ada tentara pengkhianat. Tentara gadungan. Mereka bingung. “Ini tentara bukan, polisi bukan.” Saya bilang begitu. Polisi pakai baju hijau. Saya bilang begitu. Karena dia apatis. Tidak mau kenal lingkungan. Gak mau kenal sama temennya. Ini yang bikin rusak.

Lalu saya titipkan dia di batalyon. Saya bilang, de’ besok titip ada anggota saya namanya ini, selama sebulan – terserah mau kamu suruh sebagai apa. Pokoknya selama sebulan kamu kontrol, kamu lapor kepada saya. “Siap Komandan.” Kata danyon-danyon itu. Akhirnya dia kesana. Di apelin sama danyon-danyon nya.  Ikut apel. ”Komandan anggota sudah datang, saya ikutan apel.” Terus sampe apel pagi siang. “Siap Komandan!” Danyon- Danyon sama saya begitu. Mau gak mau dia dikenalkan dengan satu batalyon. Dan jadi terkenal. Akhirnya gak mau lagi bertempur, karena mereka saling kenal. Terus saya bangun komitmen, mari kita sama-sama, gimana, saya bilang pada saat itu pada seluruh anggota saya yang brimob, sabhara, saya bilang tiap bulan kita bikin acara deh, ulang tahun bersama… waduh gimana… ya yang bulan Januari kita ulang tahun bersama-sama. Februari begitu juga. Kapolda nya yang baru masuk Februari, ya ikut juga disitu. Kita lakukan di lapangan besar. Bikin dangdutan. Joget-joget sendiri. Kita ketawa-ketawa. Makan jagung rebus sama ubi aja modalnya. Selesai. Tapi membangun kebersamaan dengan TNI, itu yang penting.

Ketika menjabat Kapolda Gorontalo, Anda juga mengalami “intervensi” seperti yang sudah-sudah?

Ya, di Gorontalo saya punya pengalaman diintervensi ketika menangani kasus korupsi Gubernur Gorontalo. Ketika saya mau tangkap dia, saya dintervensi. Saya kemudian dipindahkan untuk kepentingan harmonisasi politik – karena mungkin ada kekuatan-kekuatan politik yang bermain. Tidak apa. Setelah itu saya menjadi dosen di Sespim. Tahun 2013. Saya menjadi Mediaswara utama delapan bulan kemudian saya jadi Kepala Sespim 1 tahun 3 bulan, setelah itu saya Kabareskim. “Tapi sebenarnya saya hebatan jadi Kasespim, karena anak buah saya 18 Jenderal, bintang 2 nya 5 orang,” imbuhnya sambil tersenyum.

Apa rencana program Anda?

Saya baru beberapa hari dilantik menjabat. Mungkin agak berat. Tapi tujuan utama saya adalah memperbaiki organisasi ke dalam terlebih dahulu. Saya ingin tahu pemetaannya, kondisinya, situasinya, dan secara keseluruhannya pekerjaannya. Terutama PR-PR, karena PR dari pejabat yang lama – otomatis sekarang menjadi tanggung jawab saya.

Kira-kira apa langkah pertama yang harus dilakukan?

Prinsip saya kalau kita mau melakukan penegakan hukum, diri kita harus clear dulu. Kita para penegak hukum harus jujur. Harus adil. Tidak memihak. Tidak ada kepentingan, itu mutlak. Kontrak saya sebagai polisi harus siap itu. Nah untuk konsolidasi tidak ujug-ujug, tidak seperti memutar balikkan tangan. Tapi kita harus betul-betul memetakan terlebih dahulu. Artinya di saat saya jadi kokinya, masakannya harus benar. Bahan-bahannya harus saya siapkan dengan benar. Supaya enak disajikan, sehingga pelanggannya puas dengan masakan kita. Kalau kokinya salah, maka masakannya menjadi tidak enak walaupun bahannya lebih mahal. Ini terutama sebagai pendidik penegakan hukum artinya membuat sebuah permasalah tersebut sampai dengan penuntutan. Muara dari persoalan ini kan di Bareskrim, di polisi ini. artinya, kita dari awal harus benar, kalau awalnya salah sudah pasti kesananya salah. Maka supaya benar ikuti aturan, supaya benar manusianya. Kan kira-kira gitu. Misalnya sekarang kalau teman-teman lihat saya, kenapa kabareskrim pakai pakaian dinas, saya mengingatkan pada kawan-kawan saya bahwa kita ini polisi. Kita ini terikat, kita tidak boleh lupa untuk menjunjung tinggi Trigatra kita, ini harus dan itu konsekuensi.

Termasuk Reserse?

Reserse memang tidak menggunakan seragam, mereka mengenakan baju preman karena undercover – tapi terus tidak boleh lupa kalau kita ini polisi. Saya mengingatkan kepada rekan saya di reserse kembali sadarkan diri kita bahwa pekerjaan kita adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya. Saya ini mantan propam dan saya tangani kasus dengan konsekuen. Saya tidak pernah membeda-bedakan kasus, tidak sama sekali. Silahkan nanti di cek.

Bagaimana hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain, seperti KPK misalnya?

Saya ini kan masih baru saya mau mempelajari kewenangan masing-masing dalam koridor penegakkan hukum. Kita harus berkoordinasi. Tidak saling ambil alih. Nah disini cobalah kita saling menghormati. Kita harus junjung tinggi kelembagaan itu. Karena kita sudah sepakat, mari kita satukan saling mengawasi. Seperti kita punya fungsi supervisi aparat penegak hukum yang menangani tindak korupsi. Saya sebagai polisi diawasi oleh jaksa sebagai penuntut hukum. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang.

Maksudnya?

Saya bilang situasi seperti ini kan rentan terhadap permainan. Jadi terus terang saya harus menjadi orang yang bersih dulu, saya harus konsekuen di kala harus menjunjung tinggi penegakan hukum. Selama tujuh tahun menjadi Letnan Dua di Papua saya tidak pernah meres-meres. Sekarang saya tidak mau hanya ngomong. Program sudah banyak, slogan-slogan juga sudah banyak. Sekarang tinggal hati nurani manusianya itu sendiri, jangan banyak omong dan retorika. Jangan kita mengatakan bahwa saya bersih tapi nyatanya tidak. Oleh sebab itu, sekarang saya mau membangun komitmen itu terlebih dahulu, kepada anggota saya. Jangan cuma sekedar Pakta Integritas, tapi tidak ada komitmennya.

Kembali ke soal penegakan hukum terutama kejahatan kerah putih yang terkesan menjadi area KPK. Bisa dijelaskan?

Saya tidak berpikiran bahwa kejahatan kerah putih adalah area KPK. Karena di undang-undang sudah jelas. Seperti halnya sekarang terhadap salah satu pejabat kita memang ditangani KPK, tapi pada saat yang sama kita juga menangani. Semua punya wewenang. Itu ada aturannya ada undang-undangnya. Kalau saya bicara menghormati hukum, kalaupun ada kepentingan kita itu harus jujur adil. Saya ini Kabareskrim punya kepentingan, punya kewenangan, saya tidak akan menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan saya. Itu komitmen saya. Saya tidak mau mengkhianati institusi saya. Silahkan lihat saya kerja. Bila saya bekerja tidak baik berarti saya sudah mengkhianati institusi saya. Sumpah kita atau janji yang saya katakan itu bukan menunjuk orang.

Harapan Anda hubungan Kepolisian dengan KPK dimasa mendatang?

Jadi ke depan kita harus saling kordinasi sesama lembaga penegak hukum, juga saling menghormati. Kalau saling menghormati, kalau saya ada mencium sesuatu saya laporkan ke KPK. Pak mohon izin apakah kasus ini sudah ditangani KPK? Supaya tidak ada dualisme. Kita bicara dengan norma dan aturan. Kan ada pimpinan lembaga KPK, yang bersinergi. Kalau saya ini kan dalam rangka penegakan hukum. Saya dan KPK itu kan bekerja sama. Sebenarnya ketua lembaga-lembaga ini yang harus bicara. KPK kan tahu ada kode etik. Ada peradilan internal. Jangan ujug-ujug main tabrak. Lalu apa gunanya ada propam, ada lembaga kode etik. Harusnya Itu dulu yang dilewati. Saya tidak tahu, apakah KPK tahu atau tidak tahu. Jadi bukan terus berarti polisi tunduk.

Ada pesan yang ingin disampaikan?

Saya ingin setiap instansi harus punya komitmen . Supaya tidak menodai institusi, kita harus menyelamatkan konstitusi dengan bekerja yang baik. Kemarin saya menjadi dosen, jadilah dosen atau pengajar yang baik yang mengajarkan keteladanan. Karena kita ini mengajari orang. Dikala saya jadi Kases tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena mendidik polisi, kalau dia salah maka itu kesalahan pendidik. Saya pegang komitmen. Saya tidak mau mengkhianati pendidikan itu. Kira-kira begitulah pemikiran saya. Penghianat itu adanya di internal. Ada di dalam. Saya bekerja untuk menjaga harga diri saya begitu kira-kira. Dan saya membangun komitmen kepada staf-staf saya. Supaya ada kesepakatan bersih, jujul, adil, punya hati nurani. Saya berharap sampai akhir saya mengabdi di Kepolisian jangan sampai cacat.***

 




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »