» Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang


Migas
06-10-2015
PHK Massal
Ancaman PHK Massal Bayangi Industri Migas

Paket kebijakan ekonomi tahap I dan II yang digulirkan pemerintah pun belum bisa memperbaiki kondisi perekonomian yang makin meredup.

Meredupnya bisnis migas di Tanah Air, seiring anjloknya harga minyak dunia, sejatinya menjadi fokus perhatian Kementerian ESDM/Dirjen migas. Apalagi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kian membayangi perusahaan-perusahaan di sektor hulu minyak dan gas (migas) sebagai imbas sepinya tender proyek, hampir semua KKKS mengurangi aktifitas pemboran pengembangan untuk meningkatkan produksi maupun untuk kegiatan eksplorasi menemukan cadangan migas yang baru.


“Kementerian ESDM dan SKKMigas selayaknya pro aktif mendengar keluhan dari KKKS dan industri penunjang migas agar diperoleh solusi untuk mempertahankan lifting migas dan memicu pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi PHK,” kata Yusri Usman, pemerhati kebijakan energi nasional kepada theglobal-review.com, Selasa  (6/10/2015) di Jakarta.

Sayangnya, lanjut Yusri, para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM terkesan tidak peduli terhadap apa yang dialami industri migas. “Mereka terkesan lebih serius dan sibuk mempertahankan jabatannya agar tidak diganti,” tegas Yusri. Karena itu, Yusri mengimbau agar para pejabat migas berkomitmen untuk bekerja melindungi kepentingan nasional, industri penunjang migas anak negeri, dan mencegah PHK massal akibat sepinya tender proyek migas dan harus ada keberpihakan yang nyata.

Sepinya tender proyek ini pun diakui Presiden Direktur PT Apexindo Pratama Duta, Zainal Abidiansyah Siregar. "Saat ini tender dari perusahaan migas itu nggak ada sama sekali, ini karena banyak perusahaan pangkas capex (capital expenditure) habis-habisan. Dampaknya ke kami, pelaku usaha pendukung," kata Zainal.

Zainal berharap agar ada terobosan-terobosan atau kebijakan komprehensif dari pemerintah untuk mendorong terjadinya investasi di Indonesia, dengan tidak mengabaikan investasi yang telah ada. Misalnya, dari aspek perpajakan. “Tax insentif atau tax holiday. Selain itu ada jaminan keamanan dan maupun sosial. Paket kebijakan I dan II yang digulirkan pun belum nendang juga,” tegas Zainal. Bila hal-hal semacam ini bisa dibuka tentu akan membuka kran investasi, terutama investasi di bidang oil and gas.

Seperti diketahui, pemerintahan di bawah komando JKW-JK, kini gencar menyediakan karpet merah bagi para calon investor baru. Sementara investor lama seperti dianaktirikan. “Seharusnya investor lama dan anak negeri ini harus diperhatikan dan dilindungi kalau kita bicara kedaulatan energi, tetapi faktanya banyak berbanding terbalik,” tegas Yusri.

Yusri mencontohkan dua pabrik pupuk, Pupuk Iskandar Muda (PIM)  2 yang mulai produksi pada 2005 dan Pupuk Asean. Sejak 2003 tidak menerima pasokan gas alias mati di lumbung gas Arun Aceh. “Anehnya, sejak 9 Maret 2015 Presiden Jokowi meresmikan terminal penerima gas di Arun Aceh dengan kapasitas 400 MMSCFD, walaupun status pada September 2015 yang  tersedia 200 MMSCFD baru terpakai sebesar 95 MMSCFD dialirkan ke Sumatra Utara untuk kebutuhan PLTG milik PLN dan industri lainnya,” terang Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, Peraturan Menteri ESDM No. 3/2010 Pasal 6, disebutkan prioritas alokasi gas untuk bahan baku pabrik pupuk menjadi perioritas kedua setelah kebutuhan migas sendiri. Dan kebutuhan untuk pembangkit listrik dan industri lainnya dibawah prioritas untuk pabrik pupuk. “Artinya ada pelanggaran hukum terhadap alokasi gas ini oleh pejabat ESDM. Mereka menabrak peraturan yang mereka buat sendiri,” tegas Yusri.

Pabrik PIM 2 dibangun pada 2001. Nilai investasinya sekitar 300 juta USD yang diperoleh dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui JBIC (Jepang Bank for International Cooperation) dan disalurkan ke PT PIM dengan sistem "two step loan".

“Kalau pabriknya macet karena tidak ada jaminan bahan baku, bagaimana membayar pinjaman ini? Kenapa harus dibangun saat itu? Selain memicu pengangguran  akibat PHK karyawan, pinjaman ini pun dibebankan pada rakyat melalui APBN, ” kata Yusri. Padahal Pupuk Iskandar Muda 2 waktu dibangun pada 2000 yang menjabat sebagai Komisaris Utama saat itu adalah Sofyan Djalil (kini Kepala Bappenas) dan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian saat itu. (TGR/SB)

Caption Foto: Ilustrasi pekerja di sektor Migas terancam PHK (liputan6.com)



Artikel Terkait
» Beragam Investasi Bermasalah di PGN
» Menanti Intervensi OPEC Kendalikan Harga Minyak
» Ahli Kebijakan Energi: Audit Forensic Petral Janggal dan Mencurigakan
» Sistem di Kementerian ESDM Dinilai Breakdown, Sudirman Said Marah Pada Komisi VII
» Silang Pendapat Faisal Basri Vs Pertamina Soal Minyak Sonangol, Siapa Bohong?
» Misteri Ketidakhadiran Daniel Purba saat Raker Komisi VII
» Benarkah Pemerintah Akan Jual Pertamina?



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik
Dalam berbagai kesempatan, pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sudah sempat meminta maaf atas sepak-terjang tentara Jepang pada Perang Dunia II di beberapa negara eks koloninya ...

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Arsip
Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »