» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Migas
19-11-2015
Audit Forensik Petral
Audit Forensik Petral Separoh Hati dan Lips Service

Audit forensik Petral mencederai keadilan masyarakat sebagai konsumen BBM Pertamina yang korban permainan mafia minyak dan gas selama lebih 10 tahun.


Pasalnya, audit forensik dinilai separoh hati karena tidak menyeluruh dari 2004 hingga 2014. Audit forensik dilakukan hanya 3 periode sebagai dasar pembubaran PES (Petral Energy Services). Kebijakan ini ditengarai hanya lips service karena diduga lebih banyak diwarnai mafia migas untuk menutupi sebagian mafia-mafia yang bergentayangan sejak 2004 – 2009.

 "Setidaknya dari 2007 sampai 2014. Apalagi, dari 2007 sampai 2008, meminjam istilah Said Didu, Staf Khusus Menteri ESDM, Petral ibarat kolam oli yang di dalamnya berisi belut beracun," kata Yusri Usman, pemerhati kebijakan energi nasional kepada www.theglobal-review.com  Rabu (18/11/2015) di Jakarta.

Ironisnya, pada semester ke III tahun ini, laba Pertamina melorot hingga hampir 47%. "Ini memperlihatkan bahwa Meneg BUMN telah salah memilih Direksi Pertamina sekarang ini yang sebagian besar dari luar," papar Yusri Usman. Seharusnya sebagai Dirut PT Pertamina haruslah mereka yang mempunyai kompentensi dan integritas tinggi serta berasal dari internal Pertamina.

Apalagi, disebutkan dalam laporan Pertamina,  akibat pengadaan melalui ISC ada penghematan USD 103 juta. "Mengapa Pertamina tidak melakukan audit forensik terhadap Petral sejak 2004 sd 2014. Atau setidaknya pada 2007 sd 2014," terang Yusri Usman.

Apalagi pada 2007 dan 2008, Petral meminta tumbal, yakni lengsernya Sudirman Said (kini Menteri ESDM) pada2009 sebagai SVP ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina. Bila audit dilakukan sejak 2004 atau pada 2008, sejak ISC dibentuk maka akan terlihat jelas bagaimana peran dan  fungsi PES. “Dan diketahui pula bagaimana proses tata kelola/bisnisnya sebelum ISC dibentuk dan setelah ISC dibentuk,” kata Yusri.

Selain itu, kata Yusri, audit forensik justru aka menjadikan wahana klarifikasi bahwa apa yang diduga bahwa Sudirman Said dicopot sebagai SVP ISC oleh Karen Agustiawan yang menggantikan posisi Arie Soemarno  karena telah melakukan kesalahan dan telah terjadi inefisiensi yang merugikan Pertamina.

Seperti diketahui, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, menyatakan bahwa audit Forensik terhadap Petral  Group  telah dilaksanakan oleh auditor independen dibawah supervisi oleh Satuan Pengawas Internal PT Pertamina (Persero) menemukan adanya inefisiensi dalam kegiatan operasional Petral Group.

Menurut dia, terdapat tiga kegiatan terpenting yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu due diligent terhadap financial and tax yang dilakukan oleh EY, dan legal oleh HSF, audit foreksik yang dilakukan oleh auditor independen KordaMentha di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina, serta wind-down process berupa novasi kontrak, settlement utang piutang, dan pemindahan aset kepada Pertamina.

“Beberapa kegiatan tersebut masih berlangsung, due diligent akan tuntas pada akhir bulan November ini sedangkan wind-down process akan berakhir pada Desember 2015. Adapun, audit foreksik telah tuntas akhir bulan lalu dan kami sampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka setelah melaporkannya terlebih dahulu kepada pemerintah selaku pemegang saham,” kata Dwi, pada Senin (0/11/2015) di Jakarta.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mengatakan ada beberapa perusahaan yang memasok minyak mentah dan BBM kepada PT Pertamina (Persero) melalui Petral pada periode tersebut. Namun, setelah diaudit, kata Sudirman, semua pemasok tersebut berafiliasi pada satu badan yang sama. Badan itu menguasai kontrak US$ 6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai US$ 40 miliar. “Ini nilai kontrak yang mereka kuasai, bukan keuntungan,” kata Sudirman. (TGR/SB)



Artikel Terkait
» Ahli Kebijakan Energi: Audit Forensic Petral Janggal dan Mencurigakan
» Sistem di Kementerian ESDM Dinilai Breakdown, Sudirman Said Marah Pada Komisi VII
» Silang Pendapat Faisal Basri Vs Pertamina Soal Minyak Sonangol, Siapa Bohong?
» Misteri Ketidakhadiran Daniel Purba saat Raker Komisi VII
» Benarkah Pemerintah Akan Jual Pertamina?



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »