» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Migas
25-11-2015
Gaduh Freeport Indonesia
Pengamat : Kegaduhan Penuh Hengki-Pengki Freeport Indonesia Bukti Tata Kelola Negara Buruk

Kesan kuat ada tarik-menarik kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif pada setiap keputusan perpanjangan kontrak operasi tambang energi mustahil untuk ditepis.


Tersiarnya surat Menteri ESDM, Sudirman Said kepada bos Besar Freeport Mc Moran Inc, James R. Moffet pada 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015, yang memberi sinyal kepastian investasi pasca berakhirnya kontrak karya pada 2021 dan lobi Ketua DPR, Setya Novanto, yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meyakinkan perpanjangan kontrak

Freeport, menjadi bukti kuatnya intervensi kekuasaan politik.

“Terkuaknya kasus PT Freeport Indonesia soal kepastian perpanjangan operasi tambang dari Kontrak Karya menjadi IUPK, sesuai Undang Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 seperti membuka kotak Pandora. Bahwa intervensi politik bukan isapan jempol,” tegas Yusri Usman, pemerhati kebijakan energi nasional, kepada www.theglobal-review.com, Rabu (25/11/2015) di Jakarta.  Dulu rumor, sekarang terbuka dihadapan rakyat.

Yusri Usman mengutarakan jika ditemukan bukti yang cukup ada calo baik dari oknum eksekutif dan legislatif yang bermain dalam proses perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia yang melanggar Undang Undang Minerba dan Peraturan  Pemerintah maka segera tindak sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.

Menurut Yusri, kegaduhan ini mengonfirmasi bahwa tata kelola negara buruk. Rakyat muak dan jenuh menyaksikan semua pertikaian yang secara vulgar dipertontonkan di tengah krisis ekonomi dan PHK yang merebak. “Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus turun tangan untuk menyelesaikan hiruk pikuk ini,” tandas Yusri. Apalagi Masyarakat Ekonomi Asean diimplementasikan pada akhir tahun ini. 

Yusri menekankan agar pemerintah jangan cepat takluk dengan ancaman-ancaman pihak asing yang akan menuntut secara arbitrase di Pengadilan Internasional.  “Kita harus berdaulat seperti amanat  Undang Undang Minerba yang berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dengan semangat partisipatif, transparansi, akuntabilitas yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan,”tegas Yusri Usman.

Untuk itu, lanjut Yusri Usman, sejatinya kasus Freeport membuat pemerintahan ini mengevaluasi diri supaya berdaulat di bidang ekonomi sesuai Nawacita yang diusung  oleh pemerintahan Jokowi-JK. “Seharusnya kita menekan mereka untuk menghormati dan mentaati Undang Undang,” kata Yusri Usman. 

Sementara itu, Ketua komisi VII DPR, Kardaya Warnika berpendapat, pemerintah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) atas kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. "Freeport ini harus dilihat secara keseluruhan apa yang terjadi, yang jelas kondisi Freeport ada Undang-Undang yang tidak dipatuhi," kata Kardaya Warnika, Selasa (17/11/2015) di Jakarta,

Ia menerangkan, di antara poin UU yang dilanggar adalah; UU mengatakan setelah 2014 tidak mengekspor konsentrat tapi nyatanya diekspor. UU mengatakan jangka waktu negosiasi satu tahun setelah 2009, artinya berakhir 2010. Sehingga negosiasi yang pernah dilakukan setelah 2010 selama ini menurut Kardaya bersifat ilegal. Perpanjangan boleh dilakukan tetapi dua tahun sebelum berhenti masa kontrak. Artinya, Kardaya berkata, pemerintah seharusnya tidak melayani perpanjangan kontrak Freeport.

Sedangkan Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu tata kelola migas dan tambang, mendesak pemerintah agar renegosiasi dengan Freeport dilakukan secara transparan dalam proses renegosiasinya. Dan memastikan posisi kedaulatan dan kepentingan bangsa Indonesia di dalamnya sebagai prio ritas utama.

“Renegosiasi tersebut terutama terkait 6 isu strategis: luas wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan negara; kewajiban pengolahan dan pemurnian; kewajiban divestasi; kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri,” ujar Maryati beberapa waktu lalu di Jakarta. (TGR/SB)



Artikel Terkait
» Hendrajit: Freeport Berhasil Adu Domba Pemerintah dan DPR
» Audit Forensik Petral Separoh Hati dan Lips Service
» Beragam Investasi Bermasalah di PGN
» Sistem di Kementerian ESDM Dinilai Breakdown, Sudirman Said Marah Pada Komisi VII
» Membangun Keamanan Energi dan Kedaulatan
» Andalkan SDM Lokal, Iran Bangun Pengolahan Minyak Terbesar



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »