» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Industri Strategis
04-12-2015
Akal-Akalan Sudirman Said, "Mencurangi Waktu"
Penulis : Cut Meutia Adrina, Pegiat Sosial, Tinggal di Jakarta
Pada 10 Juni 2015, PT. Freeport Indonesia menyatakan persetujuan untuk mengubah pola hubungan kerja dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sesuai ketentuan UU No. 4/2009. Awalnya, Kementerian ESDM berusaha untuk menjadikan persetujuan tersebut sebagai jalan keluar bagi permohonan perpanjangan izin operasi PT. Freeport Indonesia, karena menurut Pasal 83 UU yang sama, Menteri ESDM dapat menerbitkan IUPK dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

Skenarionya, diterbitkannya IUPK berarti membuat Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang semula akan berakhir pada 2021 menjadi berakhir pada 2015. Namun, dengan status IUPK itu, PT. Freeport Indonesia akan mendapatkan izin operasi baru selama 20 tahun, artinya sampai 2035, dan dapat diperpanjang dua kali, artinya bisa sampai 2055.
 
Jadi, di luar skenario revisi PP No. 77/2014 dan revisi UU No. 4/2009, yang berpotensi bikin gaduh, karena melibatkan stakeholder yang lebih banyak, izin operasi PT. Freeport Indonesia secara tidak langsung akan diperpanjang dengan sendirinya melalui peralihan status sebagai IUPK tadi. Itu sebabnya, Kementerian ESDM menyebut persetujuan itu sebagai "terobosan hukum".
 
Bahkan, Menteri Sudirman Said menyebutnya sebagai “format (perpanjangan kontrak) yang tidak melanggar hukum”. Agar rencana perpanjangan terselubung itu tak dicurigai, maka IUPK untuk PT. Freeport Indonesia tidak akan diberikan 20 tahun, melainkan kurang dari itu. Jadi, tanpa harus mengubah UU No. 4/2009, yang melibatkan DPR, perpanjangan izin PT. Freeport Indonesia bisa dilakukan.
 
Tindakan seperti itu, menurut kamus Bahasa Indonesia ciptaan Poerwodarminto, masuk dalam kategori "akal-akalan"


Artikel Terkait
» Menggugat Daulat Energi dan Pangan di Negeri Sendiri; Catatan untuk Kabinet Jokowi-JK
» Benih-Benih Mafia Baru Ditanam Jusuf Kalla dan Kroni Bisnisnya di Pertamina
» Membubarkan Petral, Berarti “Pintu Masuk” Kembalinya Skema ISC Ari Soemarno
» Membaca Sekilas Rekam Jejak Darwin Silalahi
» Kader Shell Darwin Silalahi Jadi Aktor Migas Baru Pemerintahan Jokowi-JK?
» Bos Shell Indonesia Bakal Duduki Posisi Strategis Energi Jokowi-JK?
» Misteri 1% Setoran Freeport dan Rahasia Tambang Emas Prabowo
» Freeport McMoran Keberatan Penerapan Tarif Bea Keluar atas Produk Mineral
» PT Freeport Indonesia, Mengapa Merepotkan Kita ?



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

TNI Belum Berencana Kirim Pasukan ke Marawi

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »