» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Intelijen
09-02-2016
Selain Pikirkan Kesejahteraan Papua, Pemerintah Juga Rangkul OPM
Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk menduduki pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini masih menjadi kedaulatan Indonesia. OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional atau yang dikenal dengan TPN OPM selalu berusaha untuk memisahkan diri dengan Indonesia. Mereka menggunakan alasan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal dalam melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Padahal, bila dilihat dari anggaran otsus yang terbesar yakni terdapat di Papua dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk selalu meningkatkan kemajuan di Papua. 

Tol laut misalnya, salah satu program dari pemerintahan Joko Widodo, program ini dijalankan demi menekan angka inflasi yang cukup tinggi di papua. Pemerintah menginginkan harga bahan pokok di Papua masih terjangkau oleh rakyatnya sendiri. Contoh terebut merupakan salah satu dari beberapa program pemerintah untuk merangkul rakyatnya sendiri tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama. 
 
Adanya OPM membuat pemerintah berfikir bahwa memang benar di Papua perlu perhatian yang intensif. Pemerintah juga menyadari bahwa didirikannya OPM juga mempunyai dasar dan dipengaruhi oleh pihak asing. Campur tangan pihak asing itulah yang membantu OPM untuk selalu menjalankan gerakan-gerakannya. Perlu digarisbawahi bahwa saat ini pemerintah sangat menyayangkan bila gerakan tersebut masih ada dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora (Benedera OPM).
 
Selain itu, Pemerintah juga sangat mengapresiasi tentang adanya 10 eks anggota TPN OPM yang datang ke Jakarta dan menyatakan berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan, tuntutan dari 10 eks OPM tersebut ingin hidup layak, dan diperhatikan oleh pemerintah serta mendapatkan rumah gratis di Papua. Selain itu, eks TPN OPM itu juga diajak berwisata berwisata dibeberapa wisata Jakarta, seperti Monas, Ancol, TMII dan Taman Safari. 
 
Berikut 10 anggota OPM yang tiba di Jakarta, Teranus Enumbi (Danton TPN OPM wilayah Tingginambut), Yandu Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Telak Kogoya (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Tendison Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Paindin Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Yalingga Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Berenggup Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Kopinggup Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), Lendi Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut), dan Tendron Enumbi (Anggota TPN OPM wilayah Tingginambut).
 
Pemerintah berharap, ke depan lebih banyak lagi anggota OPM yang mengikuti jejak ke-10 anggota OPM yang menyatakan bergabung dengan NKRI dan ini merupakan sesuatu yang positif. Sutiyoso menyebut, kehadiran anggota OPM di Jakarta merupakan efek domino dari peristiwa turun gunungnya anggota Din Minimi beberapa waktu lalu. Din Minimi adalah kelompok bersenjata asal Aceh yang semula bercita-cita memisahkan diri dari NKRI. Kini, Din Minimi telah menurunkan senjata mereka dan menyatakan kembali pada NKRI. Namun, tak seperti anggota Din Minimi yang dipastikan akan diberi amnesti, Sutiyoso belum dapat memastikan apakah OPM akan diberikan pengampunan serupa. Menurutnya, OPM sebenarnya tak menuntut hal yang muluk-muluk pada pemerintah.
 
Walaupun OPM merupakan organisasi separatis yang ingin memisahkan diri dengan kedaulatah RI, tetap saja ada pengaruh yang sifatnya pragmatis dan didukung oleh kepentingan asing seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara di Benua Eropa. Dibutuhkan peran pemerintah yang sangat kuat dengan menggunakan soft power untuk merangkul OPM, demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat sendiri. (NEZ)
 



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »