» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Migas
25-02-2016
Menyoal Rencana Revisi Permen ESDM No 37 Tahun 2015
Penulis : Marwan Batubara, IRESS

Penerbitan Permen ESDM No.37/2015 tentang Ketentuan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi telah memberi harapan adanya perbaikan tata kelola gas bumi nasional di masa mendatang. Namun tidak sampai sebulan, Permen yang terbit 23 Oktober 2015 tersebut ditarik kembali. Pemerintah gamang menghadapi para trader gas yang keberatan atas berbagai aturan baru dalam Permen, terutama tentang alokasi  gas yang hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD.


Kuasa Hukum Asosiasi Pedagang Gas Alam Indonesia (INGTA) Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri ESDM segera menyelesaikan revisi Permen. "Peraturan tersebut potensi mematikan swasta dan pengusaha kecil yang selama ini bergerak di bidang penyaluran gas alam ke konsumen akhir," kata Yusril (30/12/2015). Menurut Yusril, substansi Permen bertentangan dengan UU Migas dan UU Anti Monopoli, sehingga berpotensi dibatalkan Mahkamah Agung melalui gugatan uji materi.

Selaku kuasa hukum INGTAYusril mengatakan telah menyampaikan masukan kepada Menteri ESDM terkait revisi Permen No.37/2015 padaNovember 2015 lalu. Disebutkan Menteri ESDM akan segera merevisi Permen No.37/2015 berdasarkan masukan berbagai pihak. Tulisan ini akan membahas apakah revisi atas Permen No.37/2014 layak dilakukan, dan juga menawarkan langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Pada prinsipnya berbagai ketentuan baru yang ditetapkan dalam Permen No.37/2015 adalahperbaikan atasPermen No.3/2010 yang telah menimbulkan banyak masalah. Berbagai ketentuan liberal dalam PP No.3/2010 sebagai turunan dari UU Migas No.22/2001 dan PP No.36/2004 pada hasil akhirnya telah membuat pelayanan gas kepada masyarakat, sektor industri, PLN, transportasi, dll, mengalami banyak kendala. Berbagai dampak negatif terjadi meliputi infrastruktur tidak terbangun, pelayanan menurun, kelangkaan gas di berbagai wilayah, harga gas yang mahal (termahal di ASEAN), daya saing industri yang rendah, dll.

Mahalnya harga gasdisebabkan sebagian pelaku industri membeli gas dari trader. Sedangkan tradermendapat alokasi gas dari pemerintah (KESDM/SKK Migas) meskipun mereka tidak memiliki fasilitas. Bahkan ada trader yang memperoleh gas dari trader lain, sehingga menambah rantai bisnis dan harga gas mahal. Kondisi industri gas nasional saat ini melibatkan banyak trader sebagai perantara. Semakin banyak perantara, dipastikan membuat industri tidak efisien dan harga yang dibayar konsumen menjadi lebih mahal.

Tak heran dengan rantai bisnis yang tidak efisien berdasar model peraturan yang liberal ini, harga gas ditingkat konsumen dapat lebih mahal US$ 5,5-6 per MMBTU dari seharusnya. Dengan demikian, cukup pantas jika konsumen gas menyambut baik terbitnya Permen No.37/2015, terutama untuk mengoreksi tata kelola saat ini yang telah melahirkan penjualan berjenjang dan menyediakan celah berperannya para trader dan pemburu rente.

Pasal 6-12 Permen No.37/2015 mengatur bahwa penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi hanya akan dijalankan oleh BUMN dan BUMD. Gas yang dialokasikan tidak dapat diniagakan kembali selain kepada pengguna akhir. Dengan demikian Permen ini memperjelas dan mengembalikan hak penguasaan dan pengeloaan sektor gas bumi kepada negara. Pengelolaan  sektor strategis dan menyangkut hidup orang banyak, seharusnya dilakukan oleh BUMN dan BUMD sesuai amanatPasal 33 UUD 1945. Karena itu, sangat disayangkan jika Menteri ESDM justru berkenan memenuhi tuntutan para trader, padahal perbaikan yang dilakukan dalam Permen No.37/2015 merupakan amanat konstitusi.

Monopoli BUMN

Yusril dan INGTA menyebutPermen No.37/2015 bertentangan dengan UU Anti Monopoli dan berpotensi dibatalkan Mahkamah Agung, sehingga harus direvisi. Padahal kebijakan monopoli alamiah (natural monopoly) sektor pelayanan publik normal berlaku di dunia, dan dijamin pula oleh konstitusiuntuk dijalankan oleh BUMN.Dengan monopoli alamiah tercipta pelayanan yang luas, harga  yang wajar, cross-subsidy antar wilayah (dari yang padat ke yang jarang konsumen) dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Menurut konstitusi dan UU, monopoli tidak dilarang. Hal yang dilarang adalah praktek monopoli yang merupakan penyalahgunaan dari hak monopoli. Sejak semulaindustri gas di Indonesiabersifat monopoli alamiah. Tetapi dengan berlakunya UU Migas, pelayanan dikompetisikan di beberapa segmen penyedia gas dan trader. Karakteristik sektor gas dengan monopoli alamiah sebenarnya melekat, namun diliberalisasi tanpa definisi yang jelas tentang fungsi trader. Akibanya, terjadilah berbagai kerugian seperti yang disebutkan di atas.

Ada kekhawatiran hak monopoli akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh BUMN, terutama dalam penetapan harga. Padahal konsep monopoli tersebut harus dijalankan bersamaan dengan wewenang penetapan harga yang mutlak di tangan pemerintah. Pasal 72 PP No.30/2009 menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah. Karena itu, bersamaan dengan terbitnya Permen N0.37/2015, Pemerintah pun seharusnya mencabut Permen No.19/2009 yang memberi wewenang kepada Badan Usaha/trader untuk menetapkan harga gas bumi (Pasal 21 ayat 4-5).

Disamping pengembalian hak monopoli kepada BUMN, maka pemerintah pun perlu meningkatkan sinergi BUMN, PGN dan Pertagas.Untuk itu perlu dilakukan integrasi infrastruktur melalui sinergi operasi sarana transmisi dan sarana distribusi milik keduanya. Konsep open access dan unbundling harus dijalankan, namun berlaku terbatas hanya diantara kedua BUMN. Bundled service mestinya diberlakukan atas infrastruktur yang sedang dikembangkan.Selanjutnya, kedua BUMN perlu digabung dengan catatan mayoritas saham publik PGNharus dibeli kembali oleh negara.

Penerbitan Permen No.37/2015 seharusnya disambut baik seluruh kalangan, termasuk trader, mengingat tujuannya mengoreksi berbagai peraturan yang terlanjur liberal. Memang mestinya perubahan dimulai dengan revisi UU Migas dan sejumlah PP di bawahnya. Namun karena faktor waktu dan upaya yang lebih besar, sementara dampak negatif yang timbul semakin parah, maka langkah interim menerbitkan Permen patut diapresiasi. Karena itu penolakan atas Permen oleh berbagai pihak patut dipertanyakan. Jika bukan oleh bangsa sendiri, siapa lagi yang akan menghormati konstitusi kita?

Peran Swasta/Trader

Peran swasta/trader di industri gas memang perlu diakomodasi pemerintah. Untuk itu perlu disiapkan aturan yang secara perlahan mengalihkan keterlibatan trader untuk selalu bekerja sama dan berkontrak dengan BUMN dan/atau BUMD. Bisnis yang dapat digeluti trader bersama BUMN atau BUMD antara lain adalah menjadi retailer wilayah tertentu dan membangun infrastruktur di wilayah yang baru.  Dengan kendali di tangan BUMN, minimal pemerintah telah memulai perbaikan sistem yang konsisten dengan konstitusi, namun tetap membuka peluang kepada swasta untuk memperoleh kesematan berbisnis, sehingga tata niaga gas yang liberal dapat diperbaiki.

Jika peluang bisnis gas bumi kepada swasta/trader tetap diberikan, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama alokasi gas sebagai produk penting yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya diberikan pemerintah kepada BUMN. Selanjutnya, alokasi diberikan untuk disalurkan sesuai prioritas pemakai gas seperti transportasi, rumah tangga, industri pupuk, industri berbahan baku gas bumi, penyedia tenaga listrik, sampai industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar.

Keterlibatan trader diatur melalui perolehan alokasi gas dari BUMN yang telah ditunjuk sebagai pengelola. Swasta di sini hanya berperan sebagai patner BUMN dalam menyalurkan gas kepada pengguna gas. Sifat kerjasama ini harus dilandasi dengan persyaratan bahwa trader harus memilki infrastruktur sendiri. Jika tanpa memiliki pipa gas sendiri pasti akan mengacaukan tata kelola gas dan membebani konsumen dengan ekonomi berbiaya tinggi.

 Trader gas dapat diberi peran sebagai retailer yang dikoordinasikan oleh BUMN. Disini trader mendistribusikan gas di wilayah tertentu yang terbatas, sebab idealnya wilayah usaha distribusi gas dilakukan oleh swasta yang memahami kondisi suatu wilayah. Misalnya badan swasta berperan mengembangkan jaringan pada satu provinsi sepanjang jaringan dan konsumennya masih terbatas, namun sangat potensial untuk dikembangkan.

Di samping itu, melalui kerjasama dengan BUMN dan BUMD trader dapat pula dilibatkan berusaha mengembangkan infrastruktur gas di area baru yang selama ini belum terjamah oleh jaringan pipa gas bumi. Karena itu jika ada trader swasta yang serius berbisbis dan bekerjasama dengan BUMN, sebaiknya pemerintah mengarahkannyamengembangkan daerah potensial yang selama ini belum tersentuh jaringan infrastruktur gas

Terkait harga gas yang dijual dari BUMN kepada trader/retailer atau dari trader kepada konsumen, maka perlu diatur agar seluruhnya ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, pada tingkat BUMN sebagai pengelola gas yang terjadi adalah monopoli alamiah yang tetap dikontrol oleh Pemerintah. Pada tingkat trader mestinya peraturan yang disusun pun harus menghilangkan kesempatan bagi trader dan juga BUMN untuk tidak ada lagi semena-mena menetapkan harga jual gas.

Konsep swasta sebagai retailer gas dari BUMN pengelola gas telah diterapkan di negara lain seperti Brazil atau Kolumbia. Di Brazil hak pengelolaan alokasi gas diberikan kepada BUMN yaitu Petrobras. Petrobras memegang kekuasaan penuh atas seluruh pipa transmisi dan distribusi di wilayah Brazil. Swasta baru masuk mengambil perannya di area distribusi gas bumi dengan berkoordinasi dengan perusahaan distribusi gas lokal dalam menyalurkan gas bumi kepada konsumen.

Intinya peran swasta atau trader yang ingin berbisnis dalam penyaluran gas bisa berdampak positif asal tersedia koridor yang jelas. Pertama, alokasi gas tetap diberikan kepada BUMN, untuk kemudian memberikannya kepada swasta sebagai retailer. Kedua, harga harus ditetapkan oleh pemerintah bukan oleh badan usaha. Ketiga, retailer hanya boleh menjalankan bisnis dalam wilayah tertentu yang terbatas. Keempat, badan usaha swasta yang ingin berbisnis gas harus memiliki dan mau membangun infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah pun perlu membuat batasan tentang panjang/volume minimal pipa yang harus dibangun.[]

 


Tulisan ini adalah makalah sebagai narasumber pada Seminar Nasional tentang Pelaksanaan Permen No.37/2015 oleh Rumah Energi, Jakarta, 24 Februari 2016

 




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Kaji Ulang Makna Globalisasi dan Implementasinya

China dan Rusia sepakat balas penempatan rudal AS di Korsel

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »