» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Hukum
04-05-2016
Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono
Penulis : Otjih Sewandarijatun, alumnus Udayana, Bali. Ibu rumah tangga yang suka menganalisa Indonesia.
Selama ini berkembang apriori pemerintah tidak cukup serius untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri setelah merampok uang negara triliunan rupiah.  Sejumlah koruptor perbankan kelas kakap yang telah divonis masih banyak yang berkeliaran di luar negeri kabur dari jerat hukum.  Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), diperkirakan lebih dari 45 pelaku korupsi yang telah melarikan diri, baik yang sudah kabur ke luar negeri maupun masih berada dalam negeri.  Sederet nama koruptor kelas kakap belum terjamah tangan penegak hukum, seperti Djoko Tjandra (terpidana kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara mencapai Rp. 546 miliar), Eddy Tansil (kasus ekspor fiktif senilai Rp. 1,3 triliun), Bambang Sutrisno (kasus BLBI yang melibatkan Bank Surya dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,5 triliun), Sudjiono Timan (korupsi di BPUI dengan kerugian negara US$126 juta).  

Keberadaan sejumlah koruptor di luar negeri juga diungkap oleh Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia, Soegeng Rahardjo yang menduga masih ada dua koruptor buron yg berada di wilayah China.  Menurut data Kejagung, ada dua nama buronan lainnya terkait BLBI yaitu Komisaris Bank Harapan, Sentosa Eko Edi Putranto, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Wakil Komisaris Bank Surya, Bambang Sutrisno, yang divonis seumur hidup.  Sedangkan terdakwa kasus Bank Century seperti diketahui juga masih berada di luar negeri, belum terhasil di bawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti Robert Tantular dan Anton Tantular serta Theresia Dewi Tantular, Rafat Ali Rizvi, Hasem Al Warraq, dan Hendro Wiyanto.
 
Besarnya tingkat kerugian negara serta kaburnya para terdakwa maupun terpidana korupsi, terutama sektor perbankan ini tentu menjadi tantangan nyata bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.  Apriori itu kemudian terbantahkan dengan digelandangnya koruptor kasus BLBI, Samadikun Hartono, yang telah menjadi buronan selama 13 tahun.  Samadikun Hartono adalah bos dari Modern Group merupakan terpidana kasus BLBI yang telah divonis 4 tahun oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003.  Dalam vonis Mahkamah Agung, Samadikun terbukti melakukan penyalahgunaan dana BLBI sebesar Rp. 169,4 miliar.  Samadikun kemudian kabur ke luar negeri dan berpindah-pindah dari RRC, Singapura dan Australia.
 
Peranan Badan Intelejen Negara 
 
Digelandangnya Samadikun Hartono dan kini meringkuk di rutan Salemba tidak lepas dari peranan Badan Intelejen Negara (BIN).  Merujuk pada UU Nomor 17 tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri dan memiliki perwakilan di luar negeri termasuk. Kewenangan yang diberikan oleh UU ini menjadi dasar bagi BIN untuk mendukung upaya pemerintah dalam meringkus para koruptor kakap yang melarikan diri ke luar negeri guna lolos dari jerat hukum di Indonesia. BIN dengan kemampuan yang dimiliki serta kerjasama baik dengan counterpart di luar negeri dapat menjadi leading sector dalam operasi melacak dan menangkap para koruptor kakap yang melarikan diri di berbagai negara.  
 
Samadikun Hartono tergolong koruptor yang dikenal licin dan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain untuk menghindari aparat penegak hukum yang memburunya.  Bahkan, Samadikun Hartono memiliki lima paspor untuk mengelabui intelijen Indonesia, di antaranya paspor dari negara Gambia dan Dominika. “Untuk Gambia, dia bernama Tan Chimi Abraham,” jelas Sutiyoso, Kepala BIN yang berhasil membawa kembali Samadikun Hartono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Indonesia setelah ditangkap di Shanghai, China pada tanggal 14 April 2016.  
 
Menurut Sutiyoso dalam Jumpa Pers sebagaimana dikutip sejumlah media massa, Samadikun Hartono ditangkap aparat keamanan China atas permintaan BIN setelah berhasil mendeteksi keberadaan buron tersebut.  Atas informasi yang diberikan oleh BIN tentang keberadaan Samadikun Hartono yang tengah mengunjungi rumah anaknya di China, pemerintah China mengirim utusannya dari Departemen Keamanan Negara (Ministry of State Security/MSS) yang berhubungan dengan kegiatan dan operasi intelejen luar negeri untuk menemui Sutiyoso di London, Inggris pada 19 April 2016.  Pemerintah China menjelaskan bahwa masa penahanan Samadikun Hartono oleh aparat setempat akan berakhir pada 21 April 2016 atau tujuh hari pasca penangkapan saat menonton F1 di Shanghai, China.  Merespon perkembangan tersebut, Kepala BIN langsung terbang ke Shanghai untuk mengurus administrasi dikeluarkan Samadikun dari China dan Samadikun bisa dibawa keluar dan diterbangkan ke Tanah Air.
 
Menuntaskan Sisa “Pekerjaan Rumah”
 
Keberhasilan menangkap Samadikun Hartono tentu membangkitkan optimisme akan penegakan hukum di Indonesia dan komitmen keseriusan pemerintahan Jokowi-JK untuk memburu para pengemplang uang negara. Menurut pernyataan Sutiyoso, pengejaran terhadap buronan kasus korupsi bukan semata-mata menyangkut uang yang dibawa lari dan merugikan negara, namun lebih dari itu adalah menjaga kewibawaan negara. Pernyataan tersebut menunjukan bobot ideologis yang kuat soal martabat dan kedaulatan negara yang harus dijaga dan tegakan, serta urgensi daripada peranan BIN sebagai garda terdepan dalam operasi luar negeri melindungi kepentingan nasional Indonesia.  Dengan kata lain, negara dalam hal ini BIN siap melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa para koruptor tidak lagi dapat berkeliaran bebas dari jangkauan pemerintah Indonesia, dimana pun dan sampai kapan pun mereka bersembunyi.  
 
Penangkapan Samadikun Hartono telah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum yang merupakan bagian daripada upaya menjaga martabat dan kedaulatan negara. Keseriusan itu telah terbukti dengan ditangkapnya koruptor selain Samadikun Hartono, seperti mantan Bupati Temanggung Totok Aria Prabowo yang ditangkap di Kamboja, dan buronan koruptor perkara Bank Century yang merugikan negara Rp. 3,11 triliun, Hartawan Aluwi, di Singapura.   
 
Kepala BIN Sutiyoso menyebut, masih ada 33 koruptor lain yang dalam pengejaran. Hal ini tentu menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dan perlu menjadi salah satu prioritas BIN dalam operasi luar negeri. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh komponen bangsa dan peranan sektor lain untuk meningkatkan kerjasama antara negara guna mengefektifkan upaya penangkapan para terdakwa dan terpidana kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.  Kerjasama antar negara perlu digalakan seperti kerja sama hukum, termasuk dalam pertukaran keterangan intelijen mengenai koruptor Indonesia yang menjadi buron baik melalui melalui mekanisme permohonan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) atau perjanjian ekstradisi antara negara. Tidak adanya kerangka kerjasama yang diratifikasi kedua negara seperti perjanjian ekstradisi, seringkali menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam membawa pulang buronan yang telah teridentifikasi keberadaannya. 



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »