» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Sejarah Nusantara
18-06-2016
Seri Sejarah
Mempertimbangkan Sejarah (Bagian 2)
Penulis : WS Rendra, Penyair dan Budayawan.

Sesampai di Nusantara, Baron van der Capellen segera jatuh cinta kepada alam lingkungan dan kedahsyatan kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia usahakan untuk melampiaskan bakat-bakat kenegaraannya. Ia melihat bahwa kehidupan berbangsa sudah sangat maju.


Bahasa Melayu sungguh merupakan alat persatuan yang egaliter dan banyak mengandung kemungkinan untuk berkembang dari bahasa suku-suku yang lain.

Kedua, belum pernah ada usaha yang rasional-moderen untuk mendirikan Negara kesatuan di nusantara. VOC hanyalah perusahaan dagang, yang diinginkan hanyalah hak monopoli dagang dan tidak punya dukungan dari Eropa ataupun tidak punya personalia dan serdadu yang cukup untuk membentuk pemerintahan.

Cukup bagi VOC asal punya agen penindasan: raja-raja dan para penguasa pribumi yang didukung kelanggengan kekuasaannya dan diberi sejumlah uang ringgit sebagai subsidi, asal VOC bisa menikmati keuntungan dari monopoli dagangnya.

Daendels sangat terbatas kekuasaannya karena ia mewakili pemerintah boneka dari Rezim Napoleon di Belanda dan juga serba kikuk posisi kekuasaannya. Boleh dikatakan Daendels hanya bergerak di Jawa. Ia segera merusak tatanan hubungan pasar-pasar di Jawa dengan membuat jalan dua dimensional dari Anyer sampai Panarukan dan di beberapa tempat yang strategis ia menciptakan kaki-tangannya ialah orang pribumi yang diberi pangkat bupati.

Bupati-bupati ini menjadi agen untuk mengumpulkan pajak dan kabupatennya memaksakan diri sebagai pasar besar yang mengumpulkan produk-produk yang strategis supaya bisa langsung dikirim oleh para Bupati itu ke Bandar di Ibukota. (Betawi). Dengan jalan Daendels dan bupati-bupatinya mengacaukan tatanan pasar moncopat supaya kalau bisa hanya dikuasai oleh jalan dua-dimensional saja.

Bupati-bupati Daendels akhirnya melahirkan kelas priyayi agar bersaingan dengan para ningrat (aristokrat) dari keraton-keraton yang ada.

Dan diusahakan supaya para priyayi ini punya dana subsidi yang lebih banyak dari penghasilan para ningrat. Kecuali itu kekuasaan para Bupati juga bisa menandingi wibawa para kepala desa yang sampai saat itu wibawa mereka pada masyarakat justru lebih efektif daripada kekuasaan birokrasi keraton-keraton. Warisan Daendels ini merupakan satu faktor yang menguntungkan bagi cita-cita Van der Capellen.

Rupa-rupanya Raffles pun juga menganggap warisan Daendels ini menguntungkan bagi penggalangan kekuasaannya sehingga Raffles mewajibkan para Bupati itu untuk selalu menulis laporan (semacam jurnal) yang menyangkut kejadian-kejadian sosial-politik-ekonomi kepada Gubernur Jenderal dan setelah Raffles menaklukkan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta ia mengeluarkan larangan agar para Bupati tidak berkirim surat kepada sanak saudaranya di sekitar keraton.

Semua surat kepada para Bupati harus disensor dan para Bupati itu harus membantu melaksanakan pengelolaan semua pasar pelabuhan di Tanah Jawa. Dan juga membantu melaksanakan perdagangan Monopoli Inggris di bidang candu, sarang burung, nila, dan rempah-rempah.

Hal ini dianggap suatu langkah maju dalam hal politik kolonialisme di Nusantara. Van der Capellen sangat puas dengan hal itu. Selanjutnya Van der Capellen membuat mercusuar-mercusuar yang meliputi wilayah laut dari Sabang sampai Merauke kemudian mendatangkan kapal-kapal yang banyak jumlahnya dengan persenjataan yang mutakhir, yaitu senapan yang bisa dikokang.

Untuk semua kegiatan kolonialismenya ia didukung seluas-luasnya oleh Bank of England yang sangat percaya pada kekayaan dari kepulauan Nusantara yang subur darat dan lautnya sehingga van der Capellen menderita defisit di dalam, melaksanakan program kolonialismenya sampai saat akhir tugasnya.

Demikian setelah Van der capellen membuat mercusuar-mercusuar itu ia juga membuat hydrografi Nusantara. Ini semua selesai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Dan pada tahun 1821 ia proklamasikan berdirinya Negara Netherlands Indie sebagai Negara jajahan dari kerajaan dinasti Oranje di Netherlands.

Adapun bentuk Negara itu ialah Negara maritim yang wilayahnya tergambar dalam hydrographi yang terlampir, lengkap dengan keterangan koordinatnya dan lengkap pula dengan posisi-posisi mercusuarnya sebagai batas dari wilayah Negara Maritim Netherlands Indie.

Di dalam proklamasi itu termaktublah pengertian bahwa Netherlands Indie adalah satu-satunya Negara di dunia yang mempunyai laut di dalamnya. Yaitu Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Banda dan Laut Arafuru.

Proklamasi itu diakui oleh Negara-negara adikuasa saat itu yaitu Inggris, Perancis, Prusia, Austria, Spanyol, Portugal, Jepang, Amerika Serikat.

Begitulah Baron Van der Capellen mempergunakan laut dan tatanegara kelautan untuk mempersatukan wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Meskipun Ternate belum takluk, Toraja belum takluk, Sulawesi Selatan belum takluk, Aceh belum takluk, Batak belum takluk,

Lampung belum takluk, tapi daerah-daerah yang belum takluk itu sudah diblokade oleh kekuatan daulat laut yang dikuasai Netherlands Indie. Blokade laut ini melemahkan kedudukan ekonomi dan perdagangan dari daerah-daerah yang belum takluk itu. Tak satu pun dari mereka sanggup menandingi kekuatan angkatan laut Belanda, kecuali Laut Aceh saja.

Pada akhirnya, setelah terusan Suez dibuka, dan kapal uap sudah dimiliki oleh penjajah dan ditambah lagi dengan senapan mesinnya, lambat-laun dibawah para Gubernur Jenderal yang lain sesudah Van der Capellen menyerahlah semua daerah kepada penjajah di awal abad 20. Itupun setelah dibantu pula dengan teknik-teknik yang diambil dari pengetahuan akan antropologi dan sosiologi, antara lain sebagaimana yang dipakai oleh Snouck Hurgronye.

Jelaslah sudah keterangan Van der Capellen mencerminkan tradisi Eropa. Dirikan dulu raja dan wilayah kerajaannya, baru nanti digarap atau ditundukkan bangsa-bangsa di wilayahnya. Kurang lebih juga mirip “Aswaweda” yang dilakukan oleh raja-raja India. Raffles pun sebetulnya mengusulkan kepada boss-nya yaitu Minto agar mencaplok Nusantara sebagai wilayah jajahan Inggris.

Tapi usul itu ditolak karena Lord Minto lebih tertarik untuk menjajah India, Burma, Malaka, dan ikut berebut koloni di Cina bersama para Negara adikuasa dari Eropa yang lain. Sedangkan nenek moyang kita mempunyai naluri lain dalam pengertian wilayah kekuasaan, dan pada waktu Van der Capellen memproklamasikan berdirinya Netherlands Indie, abstraksi kenegaraan mereka belum sampai ke sana.

Bagaimana halnya dengan Sumpah Palapa?

Sumpah Palapa melanggar banyak kaidah pergaulan antar suku, tidak popular dan ternyata juga gagal. Sebab bagi Negara yang berdaulat hukum adat, sebagai kebanyakan suku-suku bangsa di Nusantara, kedaulatan pribadi itu sangat kuat dan dilindungi oleh hukum adat itu. Bahkan rajanya tidak bisa menjamah kedaulatan dirinya dan kedaulatan lingkungan alamnya tanpa seijin hukum adat. Seperti yang dikatakan oleh orang Wajo waktu ia ditanya, apa kiatnya sehingga ia selalu sukses dalam usaha padahal ia adalah orang rantau, maka ia menjawab, “Maradeka orang Wajo. Hanya hukum adat yang aku pertuan”.

Antara suku bisa menjadi kelompok yang satu dalam pengertian berfederasi, misalnya Pare-pare adalah federasi dari 7 (tujuh) kerajaan. Dan Bone adalah federasi dari 5 (lima) kerajaan.

(Bersambung)



Artikel Terkait
» Mempertimbangkan Sejarah (Bagian 1)



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Tingkatkan Pembelian Minyak Sawit Indonesia

Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »