» Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump » Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi


Hukum
20-06-2016
PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Rommahurmuziy mengatakan, hampir seluruh partai politik beranggapan bahwa korupsi merupakan musuh bersama.


Oleh karena itu, parpol sepakat korupsi harus diberantas bersama. Meski sudah ada kesepahaman, namun dalam praktiknya, pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara parpol satu dengan parpol lainnya, terkait definisi korupsi itu sendiri.

“Tidak ada partai politik yang tidak komitmen, tapi probelmnya adalah ketika kami ingin memberantas korupsi ini dari berbagai sektor. Mulai dari perizian, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, pengadilan hingga penertiban kuota,” kata pria yang akrab disapa Rommy itu saat diskusi Madrasah Antikorupsi 2016 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Rommy mengatakan, berdasarkan survei persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kondisi korupsi di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Hal itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemberantasan korupsi ketika di era Orde Baru.

“Tapi yang perlu diingat, bahwa survei persepsi itu berdasarkan pemberitaan di media massa. Sehingga, apabila sekarang hasilnya buruk karena banyak pemberantasan korupsi, bukan berarti kondisi di era Orde Baru lebih baik,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, adanya perbedaan persepsi di dalam pemberantasan korupsi justru berbahaya. Ia pun mencontohkan dalam penanganan kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kasus itu sempat menjerat nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jika merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, maka ada indikasi korupsi di dalam proses pembelian lahan tersebut.

Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan KPK justru tidak menemukan adanya kejanggalan di dalam proses pembelian tersebut.

KPK menggunakan rujukan Perpres 40 Tahun 2014 dan surat peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

“Bisa jadi ada anggapan, ternyata hasil audit BPK atau BPKP belum tentu menjadi kerugian negara. Ini akan menjadi yurisprudensi bagi koruptor, bahwaada itu lho (cara untuk menghindari jeratan),” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa perlu adanya persamaan persepsi di antara semua pihak di dalam upaya pemberantasan korupsi.


Sumber :Kompas
Artikel Terkait
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Lewat Sepucuk Surat Trump Cairkan Hubungan dengan China

Khayalan Tingkat Dewa, Komunis Bangkit Lagi

Pilkada: Untuk Rakyat atau Politisi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Indonesia dan Korsel Bahas Kerjasama Bilateral

Uni Eropa akan Tetap Terapkan Sanksi kepada Rusia

Uni Eropa Diminta Tidak Ikuti Permainan Trump

Cinta dan Kebenaran

Rex Tillerson Dikukuhkan sebagai Menlu AS

Sekjen PBB Desak AS Cabut Larangan Masuknya Pengungsi Muslim

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »