» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Hukum
20-06-2016
PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Rommahurmuziy mengatakan, hampir seluruh partai politik beranggapan bahwa korupsi merupakan musuh bersama.


Oleh karena itu, parpol sepakat korupsi harus diberantas bersama. Meski sudah ada kesepahaman, namun dalam praktiknya, pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara parpol satu dengan parpol lainnya, terkait definisi korupsi itu sendiri.

“Tidak ada partai politik yang tidak komitmen, tapi probelmnya adalah ketika kami ingin memberantas korupsi ini dari berbagai sektor. Mulai dari perizian, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, pengadilan hingga penertiban kuota,” kata pria yang akrab disapa Rommy itu saat diskusi Madrasah Antikorupsi 2016 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Rommy mengatakan, berdasarkan survei persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kondisi korupsi di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Hal itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemberantasan korupsi ketika di era Orde Baru.

“Tapi yang perlu diingat, bahwa survei persepsi itu berdasarkan pemberitaan di media massa. Sehingga, apabila sekarang hasilnya buruk karena banyak pemberantasan korupsi, bukan berarti kondisi di era Orde Baru lebih baik,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, adanya perbedaan persepsi di dalam pemberantasan korupsi justru berbahaya. Ia pun mencontohkan dalam penanganan kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kasus itu sempat menjerat nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jika merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, maka ada indikasi korupsi di dalam proses pembelian lahan tersebut.

Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan KPK justru tidak menemukan adanya kejanggalan di dalam proses pembelian tersebut.

KPK menggunakan rujukan Perpres 40 Tahun 2014 dan surat peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

“Bisa jadi ada anggapan, ternyata hasil audit BPK atau BPKP belum tentu menjadi kerugian negara. Ini akan menjadi yurisprudensi bagi koruptor, bahwaada itu lho (cara untuk menghindari jeratan),” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa perlu adanya persamaan persepsi di antara semua pihak di dalam upaya pemberantasan korupsi.


Sumber :Kompas
Artikel Terkait
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »