» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Hukum
20-06-2016
PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Rommahurmuziy mengatakan, hampir seluruh partai politik beranggapan bahwa korupsi merupakan musuh bersama.


Oleh karena itu, parpol sepakat korupsi harus diberantas bersama. Meski sudah ada kesepahaman, namun dalam praktiknya, pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara parpol satu dengan parpol lainnya, terkait definisi korupsi itu sendiri.

“Tidak ada partai politik yang tidak komitmen, tapi probelmnya adalah ketika kami ingin memberantas korupsi ini dari berbagai sektor. Mulai dari perizian, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, pengadilan hingga penertiban kuota,” kata pria yang akrab disapa Rommy itu saat diskusi Madrasah Antikorupsi 2016 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Rommy mengatakan, berdasarkan survei persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kondisi korupsi di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Hal itu berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemberantasan korupsi ketika di era Orde Baru.

“Tapi yang perlu diingat, bahwa survei persepsi itu berdasarkan pemberitaan di media massa. Sehingga, apabila sekarang hasilnya buruk karena banyak pemberantasan korupsi, bukan berarti kondisi di era Orde Baru lebih baik,” ujar dia.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, adanya perbedaan persepsi di dalam pemberantasan korupsi justru berbahaya. Ia pun mencontohkan dalam penanganan kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kasus itu sempat menjerat nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jika merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, maka ada indikasi korupsi di dalam proses pembelian lahan tersebut.

Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan KPK justru tidak menemukan adanya kejanggalan di dalam proses pembelian tersebut.

KPK menggunakan rujukan Perpres 40 Tahun 2014 dan surat peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

“Bisa jadi ada anggapan, ternyata hasil audit BPK atau BPKP belum tentu menjadi kerugian negara. Ini akan menjadi yurisprudensi bagi koruptor, bahwaada itu lho (cara untuk menghindari jeratan),” ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, bahwa perlu adanya persamaan persepsi di antara semua pihak di dalam upaya pemberantasan korupsi.


Sumber :Kompas
Artikel Terkait
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Holding BUMN dan Bancakan Kekuasaan

Federasi Nusantara dan Segala Hal yang Perlu Diperjuangkan

Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »