» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Hukum
22-06-2016
Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, sebagaimana dilansir Antara, mengatakan, Indonesia sepatutnya memposisikan diri sebagai negara yang berkeberatan secara konsisten (persistent objector) atas okupasi Cina berdasarkan Sembilan Garis Putus.


"Sementara protes oleh Kementerian Luar Negeri pada setiap penangkapan kapal nelayan asal Cina adalah dalam rangka Indonesia tidak mengakui Sembilan Garis Putus berikut Traditional Fishing Ground," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penangkapan kapal-kapal nelayan Tiongkok di ZEEI oleh kapal otoritas, termasuk KKP dan TNI-AL, disamping untuk penegakan hukum juga ditujukan untuk penegakan hak berdaulat.

"Dari sejumlah insiden yang terjadi dan terakhir yang dikejar oleh KRI Imam Bonjol Jumat kemarin para nelayan asal Cina memasuki wilayah ZEEI bukannya secara tidak sengaja. Bagi para nelayan tersebut sebagian ZEEI dianggap sebagai wilayah tradisional mereka untuk menangkap ikan," ujar dia.

Pemerintah Cina pun mendukung tindakan para nelayannya dengan mengistilahkan daerah yang dimasuki sebagai Traditional Fishing Ground. Ia menngatakan dalam setiap protes pemerintah Cina atas tiga insiden selalu disampaikan bahwa para nelayan asal Cina memiliki hak melakukan penangkapan ikan atas dasar konsep Traditional Fishing Ground.

"Traditional Fishing Ground inilah yang menjadi dasar bagi Cina untuk melakukan klaim atas Sembilan Garis Putus atau Nine Dash Line," kata Hikmahanto.

Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Jepang bulan Maret tahun lalu menyatakan klaim Cina atas Sembilan Garis Putus tidak memiliki basis dalam hukum internasional.

Oleh karenanya, ujar dia, dalam kebijakan luar negeri Indonesia harus dinyatakan secara tegas tidak diakuinya klaim Cina atas Sembilan Garis Putus. Indonesia juga berharap agar dalam putusan Arbitrase Filipina melawan Cina, Sembilan Garis Putus dinyatakan tidak sah berdasarkan UNCLOS.

Sebaliknya posisi pemerintah Cina memposisikan diri untuk menafikan ZEE Indonesia di wilayah yang diklaim sebagai Traditional Fishing Ground. Sebelumnya, penangkapan kapal ikan asing Cina Han Tan Cou 19038 di Laut Natuna pada Jumat (17/6) tidak menimbulkan korban pada tujuh awak kapal yang tertangkap.



Artikel Terkait
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono
» Bedakan antara Bangsa Indonesia dan Warga Negara Indonesia
» Betapa Hebatnya Para Founding Fathers Kemerdekaan Nasional Kita



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »