» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Hukum
22-06-2016
Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, sebagaimana dilansir Antara, mengatakan, Indonesia sepatutnya memposisikan diri sebagai negara yang berkeberatan secara konsisten (persistent objector) atas okupasi Cina berdasarkan Sembilan Garis Putus.


"Sementara protes oleh Kementerian Luar Negeri pada setiap penangkapan kapal nelayan asal Cina adalah dalam rangka Indonesia tidak mengakui Sembilan Garis Putus berikut Traditional Fishing Ground," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penangkapan kapal-kapal nelayan Tiongkok di ZEEI oleh kapal otoritas, termasuk KKP dan TNI-AL, disamping untuk penegakan hukum juga ditujukan untuk penegakan hak berdaulat.

"Dari sejumlah insiden yang terjadi dan terakhir yang dikejar oleh KRI Imam Bonjol Jumat kemarin para nelayan asal Cina memasuki wilayah ZEEI bukannya secara tidak sengaja. Bagi para nelayan tersebut sebagian ZEEI dianggap sebagai wilayah tradisional mereka untuk menangkap ikan," ujar dia.

Pemerintah Cina pun mendukung tindakan para nelayannya dengan mengistilahkan daerah yang dimasuki sebagai Traditional Fishing Ground. Ia menngatakan dalam setiap protes pemerintah Cina atas tiga insiden selalu disampaikan bahwa para nelayan asal Cina memiliki hak melakukan penangkapan ikan atas dasar konsep Traditional Fishing Ground.

"Traditional Fishing Ground inilah yang menjadi dasar bagi Cina untuk melakukan klaim atas Sembilan Garis Putus atau Nine Dash Line," kata Hikmahanto.

Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Jepang bulan Maret tahun lalu menyatakan klaim Cina atas Sembilan Garis Putus tidak memiliki basis dalam hukum internasional.

Oleh karenanya, ujar dia, dalam kebijakan luar negeri Indonesia harus dinyatakan secara tegas tidak diakuinya klaim Cina atas Sembilan Garis Putus. Indonesia juga berharap agar dalam putusan Arbitrase Filipina melawan Cina, Sembilan Garis Putus dinyatakan tidak sah berdasarkan UNCLOS.

Sebaliknya posisi pemerintah Cina memposisikan diri untuk menafikan ZEE Indonesia di wilayah yang diklaim sebagai Traditional Fishing Ground. Sebelumnya, penangkapan kapal ikan asing Cina Han Tan Cou 19038 di Laut Natuna pada Jumat (17/6) tidak menimbulkan korban pada tujuh awak kapal yang tertangkap.



Artikel Terkait
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono
» Bedakan antara Bangsa Indonesia dan Warga Negara Indonesia
» Betapa Hebatnya Para Founding Fathers Kemerdekaan Nasional Kita



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Kaji Ulang Makna Globalisasi dan Implementasinya

China dan Rusia sepakat balas penempatan rudal AS di Korsel

Imigrasi Bekasi Deportasi 9 WNA China

Jasa Presiden Soekarno buat bangsa Indonesia

RESENSI: Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Partai Berkuasa di Hungaria Ingin Usir "LSM George Soros"

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »