» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina


Media
25-06-2016
'Indonesia Butuh Kedaulatan Cyber untuk Bendung Radikalisme'

Internet menjadi pintu utama bagi banyak informasi termasuk paham radikal. Indonesia harus punya kedaulatan cyber terlebih dahulu, sehingga arus informasi termasuk paham radikal bisa dikontrol dengan standar negara demokratis namun mengutamakan kepentingan nasional.


Anggota Komisi 1 Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR RI) yang juga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), Arief Suditomo menjelaskan bahwa pada intinya Indonesia harus memiliki kedaulatan cyber terlebih dahulu.

“Sehingga arus informasi bisa dikontrol dengan standar negara demokratik namun tetap mengutamakan kepentingan nasional diatas segalanya. Setelah kedaulatan cyber bisa kita tegakkan, berbagai konten digital/ elektronik yang membahayakan negara, akan dapat kita lakukan preventif action" kata Arief kepada media, Jumat (24/6).

Pernyataan ini merupakan tanggapan dari makin gencarnya penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui internet (dunia maya). Salah satu aksi terorisme yang pelakunya teradikalisasi melalui dunia maya adalah kasus penembakan membabi buta oleh tersangka Omar Matten di sebuah klub malam di kota Orlando, Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang menewaskan sekitar 50 orang.

Hal senada diungkapkan dosen ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Yuli Candrasari. Menurutnya, kedaulatan cyber itu penting untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif internet, terutama penggunaan media sosial yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk propaganda paham radikalisme dan terorisme.

“Agama dan ajaran adalah masalah keyakinan individu. Biasanya individu mengakses internet dan browsing-browsing informasi yang sesuai dengan pikiran dan keinginannya. Jika hasil browsing di internet itu  sama dengan pemikirannya, maka akan memperkuat bahwa paham itu benar, lalu dia akan melakukan seperti informasi yang dia dapatkan termasuk yang radikal. Internet menjadi pintu utama bagi banyak informasi, “ kata Yuli Candrasari.

Menurut Yuli, informasi yang didapatkan di internet memang tidak bisa menggantikan tokoh agama, tapi bila informasi di internet itu sudah diakses oleh banyak netizen dan mereka setuju dengan pemikiran tersebut maka orang yang mengakses itu menjadi semakin yakin bahwa paham itu benar.

“Semua paham pada dasarnya bisa disebarkan dengan mudah melalui media sosial (medsos) karena  karakteristik internet yang mampu menjangkau banyak orang tanpa terkendala geografis. Adanya jejaring sosial memudahkan netizen (individu) untuk terhubung hanya berdasar interest (minat) yang sama, tanpa saling mengenal,” terangnya.

Ditambah lagi menurutnya, di dunia maya individu bebas menuliskan ide dan  pemikirannya, kemudian di-share (dibagikan) pada masyarakat online dengan mudah dan cepat “Netizen bisa sesering mungkin mengungkapkan pemikirannya dan berulang-ulang tanpa ada batasan. Ketika tulisan itu diakses oleh netizen lain yang punya minat dan pemikiran yang sama maka akan menjadi sebuah viral (topik unggulan) di lingkungan netizen yang punya minat sama,” kata Yuli.

Menurutnya, apalagi jika banyak netizen  yang mendiskusikannya di dunia maya sebagai ruang publik maka paham tersebut semakin dipersepsikan ‘benar’.



Artikel Terkait
» Eksploitasi ISIS Melalui Media Sosial
» Bahayanya Sindrom "Efek Lemming" Dalam Masyarakat Kita
» Berita Media Massa dan Semangat Bertempur Kelompok Teror
» Kembali ke Fitrah Jurnalisme TVRI



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »