» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Eropa
09-08-2016
Standar Ganda Eropa Pasca Kudeta di Turki
Kepala Dewan Eropa Thorbjorn Jagland mengatakan, pembersihan orang-orang yang diduga terlibat percobaan kudeta di Turki adalah aksi yang tidak menyenangkan, tetapi perlu dilakukan.

Ia merupakan pejabat tertinggi Eropa yang mengunjungi Turki pasca kudeta gagal di negara itu.
 
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Ankara, Jagland menegaskan, "Saya mengakui bahwa tentu ada kebutuhan untuk mengambil orang-orang yang berada di balik kudeta ini dan juga terhadap jaringan rahasia ini." Menurutnya, tidak ada pemahaman yang cukup di Eropa tentang tantangan yang dihadapi oleh Turki.
 
Penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat kudeta, telah menyebabkan kerenggangan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Negara-negara Barat mengkritik keras tindakan pemerintah Ankara. Oleh karena itu, komentar Jagland benar-benar kontras dengan nada para pemimpin Uni Eropa, yang mengecam kudeta dan menyuarakan keprihatinan atas penangkapan massal.
 
Sejumlah besar politisi dan lembaga-lembaga Barat mengecam aksi pembersihan setelah percobaan kudeta oleh militer. Sejauh ini puluhan ribu orang di sektor pendidikan, kesehatan, dan militer Turki ditangkap atau dipecat. Hampir 80 ribu pegawai lembaga-lembaga pemerintah dipecat atau ditangguhkan dari jabatannya atas tuduhan menjadi anggota atau berafiliasi dengan organisasi Hizmet pimpinan Fethullah Gulen.
 
Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Ankara menahan sejumlah besar tersangka di tempat-tempat yang tidak diketahui.
 
Dengan memperhatikan sikap Jagland yang membenarkan tindakan pemerintah Turki terhadap para pelaku kudeta, maka dapat dipastikan bahwa sebagian pemimpin Eropa tidak senang dengan komentar Jagland dan mengkritik sikapnya.
 
Pasca kudeta 15 Juli, para pejabat Eropa mengkritik pemerintah Ankara dan meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperlakukan para pelaku kudeta berdasarkan prinsip-prinsip, yang diterima oleh pemerintah Turki dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.
 
Erdogan baru-baru ini menjelaskan soal kemungkinan penerapan hukuman mati kepada para pelaku kudeta. Ia juga terang-terangan memprotes sikap Uni Eropa dan percaya bahwa Eropa belum mengecam kudeta dan mengabaikan kepentingan nasional Turki.
 
Masalah ini membuat hubungan Turki dan Uni Eropa memburuk. Sebagian pejabat tinggi Eropa bahkan meminta proses keanggotaan Turki dan janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka dalam kesepakatan Maret 2016, dibatalkan jika Ankara menjalankan hukuman mati.
 
Austria dan Jerman mengambil sikap yang paling keras dalam perkara tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengancam untuk memblokir perluasan negosiasi dengan Turki terkait keanggotaannya di Uni Eropa. Ia menegaskan, "Saya memiliki kursi dan suara dalam dewan menteri luar negeri Uni Eropa. Ada pertanyaan apakah bab negosiasi baru akan dibuka dengan Turki, dan saya menentangnya."
 
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengatakan, negosiasi Berlin dan Ankara terhambat setelah percobaan kudeta dan aksi represif Turki terhadap para tersangka kudeta.
 
Dengan melihat perkembangan ini, maka tidak ada banyak harapan untuk pemulihan hubungan Turki dan Uni Eropa dan kedua pihak masih memperlihatkan sikap agresif.

Sumber :parstoday.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Panglima TNI: Tujuh Langkah untuk Menguasai Indonesia

Mengapa China Bersemangat Membangun Infrastruktur di Indonesia?

Tentara Filipina Tewaskan 10 Aktivis Garis Keras Guna Bebaskan Sandera

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »