» Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump » Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi


Eropa
09-08-2016
Standar Ganda Eropa Pasca Kudeta di Turki
Kepala Dewan Eropa Thorbjorn Jagland mengatakan, pembersihan orang-orang yang diduga terlibat percobaan kudeta di Turki adalah aksi yang tidak menyenangkan, tetapi perlu dilakukan.

Ia merupakan pejabat tertinggi Eropa yang mengunjungi Turki pasca kudeta gagal di negara itu.
 
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Ankara, Jagland menegaskan, "Saya mengakui bahwa tentu ada kebutuhan untuk mengambil orang-orang yang berada di balik kudeta ini dan juga terhadap jaringan rahasia ini." Menurutnya, tidak ada pemahaman yang cukup di Eropa tentang tantangan yang dihadapi oleh Turki.
 
Penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat kudeta, telah menyebabkan kerenggangan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Negara-negara Barat mengkritik keras tindakan pemerintah Ankara. Oleh karena itu, komentar Jagland benar-benar kontras dengan nada para pemimpin Uni Eropa, yang mengecam kudeta dan menyuarakan keprihatinan atas penangkapan massal.
 
Sejumlah besar politisi dan lembaga-lembaga Barat mengecam aksi pembersihan setelah percobaan kudeta oleh militer. Sejauh ini puluhan ribu orang di sektor pendidikan, kesehatan, dan militer Turki ditangkap atau dipecat. Hampir 80 ribu pegawai lembaga-lembaga pemerintah dipecat atau ditangguhkan dari jabatannya atas tuduhan menjadi anggota atau berafiliasi dengan organisasi Hizmet pimpinan Fethullah Gulen.
 
Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Ankara menahan sejumlah besar tersangka di tempat-tempat yang tidak diketahui.
 
Dengan memperhatikan sikap Jagland yang membenarkan tindakan pemerintah Turki terhadap para pelaku kudeta, maka dapat dipastikan bahwa sebagian pemimpin Eropa tidak senang dengan komentar Jagland dan mengkritik sikapnya.
 
Pasca kudeta 15 Juli, para pejabat Eropa mengkritik pemerintah Ankara dan meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperlakukan para pelaku kudeta berdasarkan prinsip-prinsip, yang diterima oleh pemerintah Turki dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.
 
Erdogan baru-baru ini menjelaskan soal kemungkinan penerapan hukuman mati kepada para pelaku kudeta. Ia juga terang-terangan memprotes sikap Uni Eropa dan percaya bahwa Eropa belum mengecam kudeta dan mengabaikan kepentingan nasional Turki.
 
Masalah ini membuat hubungan Turki dan Uni Eropa memburuk. Sebagian pejabat tinggi Eropa bahkan meminta proses keanggotaan Turki dan janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka dalam kesepakatan Maret 2016, dibatalkan jika Ankara menjalankan hukuman mati.
 
Austria dan Jerman mengambil sikap yang paling keras dalam perkara tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengancam untuk memblokir perluasan negosiasi dengan Turki terkait keanggotaannya di Uni Eropa. Ia menegaskan, "Saya memiliki kursi dan suara dalam dewan menteri luar negeri Uni Eropa. Ada pertanyaan apakah bab negosiasi baru akan dibuka dengan Turki, dan saya menentangnya."
 
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengatakan, negosiasi Berlin dan Ankara terhambat setelah percobaan kudeta dan aksi represif Turki terhadap para tersangka kudeta.
 
Dengan melihat perkembangan ini, maka tidak ada banyak harapan untuk pemulihan hubungan Turki dan Uni Eropa dan kedua pihak masih memperlihatkan sikap agresif.

Sumber :parstoday.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Lewat Sepucuk Surat Trump Cairkan Hubungan dengan China

Khayalan Tingkat Dewa, Komunis Bangkit Lagi

Pilkada: Untuk Rakyat atau Politisi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Indonesia dan Korsel Bahas Kerjasama Bilateral

Uni Eropa akan Tetap Terapkan Sanksi kepada Rusia

Uni Eropa Diminta Tidak Ikuti Permainan Trump

Cinta dan Kebenaran

Rex Tillerson Dikukuhkan sebagai Menlu AS

Sekjen PBB Desak AS Cabut Larangan Masuknya Pengungsi Muslim

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »