» Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina » Donald Trump Membuka Babak Baru Konflik AS-Tiongkok di Asia Tenggara dan Semenanjung Korea


Eropa
09-08-2016
Standar Ganda Eropa Pasca Kudeta di Turki
Kepala Dewan Eropa Thorbjorn Jagland mengatakan, pembersihan orang-orang yang diduga terlibat percobaan kudeta di Turki adalah aksi yang tidak menyenangkan, tetapi perlu dilakukan.

Ia merupakan pejabat tertinggi Eropa yang mengunjungi Turki pasca kudeta gagal di negara itu.
 
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Ankara, Jagland menegaskan, "Saya mengakui bahwa tentu ada kebutuhan untuk mengambil orang-orang yang berada di balik kudeta ini dan juga terhadap jaringan rahasia ini." Menurutnya, tidak ada pemahaman yang cukup di Eropa tentang tantangan yang dihadapi oleh Turki.
 
Penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat kudeta, telah menyebabkan kerenggangan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Negara-negara Barat mengkritik keras tindakan pemerintah Ankara. Oleh karena itu, komentar Jagland benar-benar kontras dengan nada para pemimpin Uni Eropa, yang mengecam kudeta dan menyuarakan keprihatinan atas penangkapan massal.
 
Sejumlah besar politisi dan lembaga-lembaga Barat mengecam aksi pembersihan setelah percobaan kudeta oleh militer. Sejauh ini puluhan ribu orang di sektor pendidikan, kesehatan, dan militer Turki ditangkap atau dipecat. Hampir 80 ribu pegawai lembaga-lembaga pemerintah dipecat atau ditangguhkan dari jabatannya atas tuduhan menjadi anggota atau berafiliasi dengan organisasi Hizmet pimpinan Fethullah Gulen.
 
Amnesty International menyatakan bahwa pemerintah Ankara menahan sejumlah besar tersangka di tempat-tempat yang tidak diketahui.
 
Dengan memperhatikan sikap Jagland yang membenarkan tindakan pemerintah Turki terhadap para pelaku kudeta, maka dapat dipastikan bahwa sebagian pemimpin Eropa tidak senang dengan komentar Jagland dan mengkritik sikapnya.
 
Pasca kudeta 15 Juli, para pejabat Eropa mengkritik pemerintah Ankara dan meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperlakukan para pelaku kudeta berdasarkan prinsip-prinsip, yang diterima oleh pemerintah Turki dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.
 
Erdogan baru-baru ini menjelaskan soal kemungkinan penerapan hukuman mati kepada para pelaku kudeta. Ia juga terang-terangan memprotes sikap Uni Eropa dan percaya bahwa Eropa belum mengecam kudeta dan mengabaikan kepentingan nasional Turki.
 
Masalah ini membuat hubungan Turki dan Uni Eropa memburuk. Sebagian pejabat tinggi Eropa bahkan meminta proses keanggotaan Turki dan janji-janji yang sudah diberikan kepada mereka dalam kesepakatan Maret 2016, dibatalkan jika Ankara menjalankan hukuman mati.
 
Austria dan Jerman mengambil sikap yang paling keras dalam perkara tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengancam untuk memblokir perluasan negosiasi dengan Turki terkait keanggotaannya di Uni Eropa. Ia menegaskan, "Saya memiliki kursi dan suara dalam dewan menteri luar negeri Uni Eropa. Ada pertanyaan apakah bab negosiasi baru akan dibuka dengan Turki, dan saya menentangnya."
 
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier juga mengatakan, negosiasi Berlin dan Ankara terhambat setelah percobaan kudeta dan aksi represif Turki terhadap para tersangka kudeta.
 
Dengan melihat perkembangan ini, maka tidak ada banyak harapan untuk pemulihan hubungan Turki dan Uni Eropa dan kedua pihak masih memperlihatkan sikap agresif.

Sumber :parstoday.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Partai Berkuasa di Hungaria Ingin Usir "LSM George Soros"

Mantan Presiden Jerman Roman Herzog Wafat

Kawasan Semakin Dinamis, Cina akan Terbitkan Kebijakan Keamanan di Asia Pasifik

Buku Ini Dapat Memahami Hal-hal Krusial di Lingkungan Geopolitik NKRI

Membuka Kunci Jawaban atas Berbagai Kondisi Up Date di Indonesia, dan Berbagai Kejadian Belahan Dunia Lain yang Berpengaruh Signifikan dengan Indonesia

Buku Ini Menambah Wawasan untuk Berpikir, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Menumbuhkan Kecerdasan Intuitif

Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia

Impor Pangan Meningkat, Program Swasembada Pangan Tersendat

KEMBALI KE UUD 45 yang disahkan pada 18.8.1945 Mengembalikan Kewibawaan NEGARA (Pemerintah, TNI dan POLRI)

Obamacare adalah Sebuah Penipuan

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »