» “Kegenitan Geopolitik” » Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara


Hukum
18-08-2016
HUT Kemerdekaan RI, 82 Ribu Narapidana Dapat Remisi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan sebanyak 82.015 orang narapidana menerima keringanan hukuman atau remisi pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Jumlah tersebut dari total jumlah napi saat ini yakni sebanyak 131.954 orang.


"Di hari kemerdekaan kami beri. Kenapa? Karena mereka juga anak bangsa," kata Yasonna usai memimpin upacara peringatan HUT RI ke-71 di komplek Kemkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.

Yasonna mengatakan penerima remisi tersebut terbagi dalam beberapa rincian. Jumlah napi yang menerima remisi umum 1 sebanyak 78.487 orang dan yang mendapat remisi umum 2 sebanyak 3.528. "Kalau remisi 2 ini langsung bebas. Dapat, langsung bebas," katanya.

Dari total penerima remisi, kata Yasonna, 27 diantaranya merupakan napi kasus terorisme. Untuk napi kasus narkotika, penerimanya berjumlah 12.161 orang. Selain itu, sebanyak 428 orang napi kasus korupsi pun mendapat remisi.

Sedangkan jumlah napi tindak pidana umum yang menerima remisi berjumlah 68.633 orang. Yasonna memastikan remisi diberikan setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses hukum yang jelas. "Mereka yang memenuhi syarat perundang-undangan. Kan ada yang di daerah juga," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengatakan saat ini jumlah penghuni jeruji besi kian meningkat. Jumlah yang menerima remisi dan bebas, pun tak sebanding dengan mereka yang masuk sebagai tahanan dan mendekam di penjara.

"Bayangkan kemarin kami bilang ada 170 ribu orang (tahanan dan napi), 2 bulan kemudian jadi 180 ribu, ini sudah 199.390 per 11 agustus 2016," ujar kata Yasonna. Dari total tersebut, jumlah napi sebanyak 131.954 orang dan tahanan sebanyak 67.426.

Yasonna mengatakan masalah kelebihan kapasitas pun menjadi perhatian pemerintah. "Mereka (warga binaan) di dalam, di ruang sempit dengan kapasitas yang mengerikan. Ada yang tidur bongkok, ada yang tidur gantian di tempat tidur gantung."



Artikel Terkait
» Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Trump Dikte Anaknya Berbohong, Gedung Putih Cari Pembenaran

Pabrik Farmasi asal Jerman Siap Beroperasi

HMI Cabang Padang: Keluarkan Israel dari Keanggotaan PBB

Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »