» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Hukum
18-08-2016
HUT Kemerdekaan RI, 82 Ribu Narapidana Dapat Remisi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan sebanyak 82.015 orang narapidana menerima keringanan hukuman atau remisi pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Jumlah tersebut dari total jumlah napi saat ini yakni sebanyak 131.954 orang.


"Di hari kemerdekaan kami beri. Kenapa? Karena mereka juga anak bangsa," kata Yasonna usai memimpin upacara peringatan HUT RI ke-71 di komplek Kemkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2016.

Yasonna mengatakan penerima remisi tersebut terbagi dalam beberapa rincian. Jumlah napi yang menerima remisi umum 1 sebanyak 78.487 orang dan yang mendapat remisi umum 2 sebanyak 3.528. "Kalau remisi 2 ini langsung bebas. Dapat, langsung bebas," katanya.

Dari total penerima remisi, kata Yasonna, 27 diantaranya merupakan napi kasus terorisme. Untuk napi kasus narkotika, penerimanya berjumlah 12.161 orang. Selain itu, sebanyak 428 orang napi kasus korupsi pun mendapat remisi.

Sedangkan jumlah napi tindak pidana umum yang menerima remisi berjumlah 68.633 orang. Yasonna memastikan remisi diberikan setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses hukum yang jelas. "Mereka yang memenuhi syarat perundang-undangan. Kan ada yang di daerah juga," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengatakan saat ini jumlah penghuni jeruji besi kian meningkat. Jumlah yang menerima remisi dan bebas, pun tak sebanding dengan mereka yang masuk sebagai tahanan dan mendekam di penjara.

"Bayangkan kemarin kami bilang ada 170 ribu orang (tahanan dan napi), 2 bulan kemudian jadi 180 ribu, ini sudah 199.390 per 11 agustus 2016," ujar kata Yasonna. Dari total tersebut, jumlah napi sebanyak 131.954 orang dan tahanan sebanyak 67.426.

Yasonna mengatakan masalah kelebihan kapasitas pun menjadi perhatian pemerintah. "Mereka (warga binaan) di dalam, di ruang sempit dengan kapasitas yang mengerikan. Ada yang tidur bongkok, ada yang tidur gantian di tempat tidur gantung."



Artikel Terkait
» Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Tingkatkan Pembelian Minyak Sawit Indonesia

Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »