» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Hukum
06-09-2016
Tito: Belum Ada Bukti Aliran Dana Freddy ke Petinggi Polri

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi belum menemukan bukti aliran dana terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, kepada petinggi Kepolisian. Kepastian itu, kata Tito, didapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pleidoi Freddy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan rekaman video di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.


Tito juga mengatakan telah mengklarifikasi cerita Freddy yang disampaikan Koordinator Komisi Orang untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar. Dalam kesaksiannya, Haris menyebutkan  Freddy menggelontorkan Rp 90 miliar kepada petinggi Kepolisian untuk memuluskan bisnis narkobanya.

Klarifikasi itu, kata Tito, didapatkan melalui Kepala LP, narapidana, dan aliran dana di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Kami belum menemukan adanya aliran dana Freddy ke Polri," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.



Haris, sebelumnya,  menyebutkan pengakuan Freddy tertuang  dalam pleidoi  persidangan. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, ujar Tito, telah menelusuri berkas pledoi itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. "BNN dan Polri melaporkan bahwa tidak ada pledoi dalam berita acara tersebut," kata Tito.

Tito juga menjelaskan telah membentuk tim pencari fakta gabungan bersama pihak eksternal. Ia juga telah mendapatkan video rekaman LP Nusakambangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Video itu telah dilihat secara terbuka. "Kami belum menemukan aliran dana Freddy Budiman ke petinggi Polri," kata dia.

Menurut Tito, rekaman video tersebut malah memuat perubahan perilaku Freddy dari preman, bandar narkoba, sampai kemudian bertobat di dalam LP. Tito mengimbuhkan tim pencari fakta diberi waktu sebulan untuk menyusun laporan investigasi. "Tim diberikan waktu sebulan untuk menyusun rekomendasi kepada Polri dan akan dibuka ke publik," kata dia.
 



Artikel Terkait
» HUT Kemerdekaan RI, 82 Ribu Narapidana Dapat Remisi
» Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »