» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Hukum
06-09-2016
Tito: Belum Ada Bukti Aliran Dana Freddy ke Petinggi Polri

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi belum menemukan bukti aliran dana terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, kepada petinggi Kepolisian. Kepastian itu, kata Tito, didapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pleidoi Freddy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan rekaman video di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.


Tito juga mengatakan telah mengklarifikasi cerita Freddy yang disampaikan Koordinator Komisi Orang untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar. Dalam kesaksiannya, Haris menyebutkan  Freddy menggelontorkan Rp 90 miliar kepada petinggi Kepolisian untuk memuluskan bisnis narkobanya.

Klarifikasi itu, kata Tito, didapatkan melalui Kepala LP, narapidana, dan aliran dana di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Kami belum menemukan adanya aliran dana Freddy ke Polri," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.



Haris, sebelumnya,  menyebutkan pengakuan Freddy tertuang  dalam pleidoi  persidangan. Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, ujar Tito, telah menelusuri berkas pledoi itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. "BNN dan Polri melaporkan bahwa tidak ada pledoi dalam berita acara tersebut," kata Tito.

Tito juga menjelaskan telah membentuk tim pencari fakta gabungan bersama pihak eksternal. Ia juga telah mendapatkan video rekaman LP Nusakambangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Video itu telah dilihat secara terbuka. "Kami belum menemukan aliran dana Freddy Budiman ke petinggi Polri," kata dia.

Menurut Tito, rekaman video tersebut malah memuat perubahan perilaku Freddy dari preman, bandar narkoba, sampai kemudian bertobat di dalam LP. Tito mengimbuhkan tim pencari fakta diberi waktu sebulan untuk menyusun laporan investigasi. "Tim diberikan waktu sebulan untuk menyusun rekomendasi kepada Polri dan akan dibuka ke publik," kata dia.
 



Artikel Terkait
» HUT Kemerdekaan RI, 82 Ribu Narapidana Dapat Remisi
» Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna
» PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....
» Urgensi Audit Dana Otsus
» Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
» Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »