» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Hukum
27-09-2016
Menanti Gebrakan BG di BIN

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) usailah sudah  dilakukan, Rabu (7/9/2016). Komisi I DPR menyatakan Komjen Budi Gunawan atau BG layak dan patut menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

 


Jenderal polisi bintang tiga itu pun bersyukur karena prosesnya berjalan lancar. "Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar dan baik. Tentunya ucapan terima kasih kepada anggota Komisi I DPR karena telah memberikan kesempatan saya menyampaikan ide-ide, pemikiran, dan gagasan‎ berupa visi misi program dalam rangka penguatan BIN ke depan," ujar BG di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Menurut dia, seperti dirilis dari liputan6.com, sesuai undang-undang, BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi dan fakta, tidak berdasarkan kepentingan atau pesanan.

Saat menyampaikan pokok pikirannya dalam fit and proper test, BG mengucapkan istilah Probin yang merupakan akronim dari Profesional, Objektif dan Berintegritas. Program Probin ini, sambungnya, akan dilakukan dalam dua langkah, yaitu jangka pendek, dan jangka panjang.

‎‎

"Pokok pikiran saya tentang BIN adalah optimalisasi peran menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas. Mendukung sistem keamanan dalam rangka Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," kata Budi.

Dalam menyusun pokok-pokok pikiran ini, Budi mengatakan hal itu mengacu pada visi-misi sembilan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Serta rencana strategi BIN 2015-2019 untuk mengoptimalkan peran dan kemampuan BIN guna menunjang program pemerintah.‎

Wakapolri ini memaparkan, ada beberapa ruang yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan dan peran BIN, khususnya sebagai koordinator fungsi intelijen sesuai dengan Perpres 67/2013. Yaitu optimalisasi peran, serta optimalisasi kemampuan BIN.

"Optimalisasi peran yaitu meningkatkan kinerja BIN dalam melakukan upaya pekerjaan dan tindakan untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan. ‎Sedangkan optimalisasi kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran BIN dengan lebih optimal," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Budi juga menerangkan sejumlah ancaman yang akan dihadapi negara. ‎Budi pun membagi dua ancaman itu dari eksternal dan internal.

Ancaman dari eksternal mencakup ancaman skala global, dengan ketegangan di berbagai wilayah. Di antaranya, ketegangan Amerika Serikat dan Rusia, ketegangan di Laut Cina Selatan, ketegangan di semenanjung Korea, gejolak di Turki, dan konflik di Timur Tengah serta Amerika Serlatan.‎

Selain ketegangan ini, Budi juga mengatakan perlu mewaspadai hegemoni ekonomi. Hegemoni ini bisa diselesaikan lewat forum kerjasama ekonom antar negara.

Kemudian, Budi juga mengatakan adanya persaingan global dalam bidang politik hukum dan keamanan yang terjadi dalam bentuk ancaman perang proxy atau proxy war. ‎Apalagi, perkembangan teknologi informasi membuat meningkatnya penggunaan internet dan smartphone sehingga menimbulkan ancaman infiltrasi melalui dunia maya dan telekomunikasi dan informasi atau cyber war.

Kemudian, Budi juga mengatakan perlunya mewaspadai potensi aliran ekstrim, radikalisme, terorisme dan fundamentalisme yang semakin meningkat dengan provokasi dan inflitrasi dr luar ke dalam negeri, seperti ISI dan jaringan teroris Santoso. Juga soal kelompok kriminal bersenjata dari luar negeri yang bisa men‎gancam WNI.

Sementara itu, dia juga mengatakan adanya ancaman dari dalam negeri. ‎Seperti Perkembangan aliran ekstrim kiri yang  terus meningkat dengan berbagai paham antipancasila seperti komunisme. Ancaman lain yang perlu diantisipasi adalah sengketa di area perbatasan.

Kemudian, pelaksanaan Pilkada serentak 2017-2018, dan pelaksanaan pilpres serta pileg 2019. Lalu, potensi konflik sosial dan intoleransi, kejahatan yang terorganisir. Serta kondisi ekonomi yang masih rentan apalagi diberlakukannya MEA, dan fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pertmbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, dan kurangnya pasokan kebutuhan pokok.

"Program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman kedaulatan dan keuutuhan negara, melemahnya sendi-sendi ekonomi, serta intoleransi, dan krisis kepribadian," kata dia.

Sekedar masukan dari penulis, Kepala BIN harus mumpuni, paham dalam membaca situasi dan kondisi dan mampu memberikan saran kepada presiden tentang suatu persoalan atau masalah serta mampu memberikan saran keputusan kepada presiden dari sudut pandang intelijen, yaitu ancaman yang dihadapi.

Berdasarkan kajian scenario and foresight, ada beberapa ancaman yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia ke depan (5 tahun pemerintahan Jokowi-JK) terutama terkait dengan permasalahan ekonomi (pengangguran, pelemahan nilai rupiah baik karena kinerja yang memburuk ataupun karena currency war, pelemahan IHSG, utang luar negeri, cadangan migas yang semakin mengecil serta perdagangan-perdagangan bebas seperti MEA, Trans Pasific Corporation, AFTA, CAFTA dll) serta permasalahan sosial budaya (kesehatan, pendidikan, aliran sesat, nilai-nilai budaya internasional semacam lesbi, gay, bisex dan transgender, bonus demografi yang kemungkinan menjadi “malapetaka demografi”, korupsi dll) serta permasalahan yang terkait dengan cyber crime dan air traffic monopoly.  Untuk memperbanyak informasi yang patent terkait hal ini, maka BIN harus memperbanyak agent planted dengan menugaskan para lulusan STIN dan memperkuat perwakilan BIN di luar negeri secara “tertutup” dan “terbuka”.

Sedangkan permasalahan gangguan keamanan seperti yang terjadi di Papua dan Aceh misalnya termasuk terorisme akan tuntas dengan pendekatan antropologi dan sosiologi, persuasif dan merangkul bukan lagi dengan cara-cara kekerasan. Ancaman-ancaman inilah yang menjadi tugas Kepala BIN ke depan.

Mengenai internal BIN, alangkah baiknya Kepala BIN melakukan pendekatan dan membangun komunikasi serta meminta masukan secara menyeluruh, tidak hanya di level staf ahli, deputi dan direktur semata. Akan tetapi juga meminta serta mendengarkan masukan dari seluruh bagian yang ada di tubuh BIN itu sendiri.

Karena bagaimanapun, diyakini mereka yang selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang turut membantu kinerja BIN, mulai dari penggalangan, menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen, pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen dalam dan luar negeri, pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen.

Hal itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN dan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

Komjen Budi Gunawan boleh dikatakan sudah duduk menjadi Kepala BIN. Saatnya menunggu gebrakan yang dilakukan selama kepemimpinannya nanti. Selamat, semoga sukses menjalankan Progam Probin. ***

*) A. Jambak, pemerhati masalah intelijen. Tinggal di Padang, Sumatera Barat.

 




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »