» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Iptek
28-10-2016
Revisi UU ITE Disahkan, Menkominfo Yakin Tak Ada Lagi Kriminalisasi Berekspresi

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meyakini tak akan ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat seusai revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EIektronik (UU ITE) disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/10/2016).


Revisi tersebut, menurut dia, akan memberikan kepastian pada masyarakat. Salah satunya terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Insya Allah (tidak ada kriminalisasi). Karena tata cara diubah sehingga lebih ketat," tutur Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun isi pasal tersebut tercantum pada Bab VII UU ITE tentang perbuatan yang dilarang.

Bunyi pasal tersebut adalah: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal tersebut, lanjut Rudiantara, sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sekurangnya ada 100 orang yang merasa menjadi korban pasal tersebut karena penerapannya multitafsir.

"Dengan revisi ini, tidak ada multitafsir. Karena tuntutan hukum dari maksimal enam tahun menjadi maksimal empat tahun. Jadi tidak bisa ditangkap baru ditanya karena semuanya harus ada proses. Lalu deliknya adalah delik aduan," kata dia.

(Baca juga: Hindari Multitafsir, Definisi Pencemaran Nama Baik di UU ITE Dikembalikan ke KUHP)

Langkah berikutnya, Kemenkominfo akan menuangkan revisi tersebut secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah dan diikuti peraturan menteri.

Perlu ada pembicaraan dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, sebelum menuangkan revisi ke dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"RPP sedang disiapkan karena kami tidak bisa mendahului undang-undang," tutur Rudiantara.

Sebelumnya, revisi UU ITE resmi disahkan oleh DPR. RUU tersebut merupakan usulan pemerintah merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

(Baca: Tanpa Perdebatan, RUU ITE Disahkan DPR)

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU ITE TB Hasanuddin menyatakan, revisi atas UU ITE yang lama bertujuan untuk menghadirkan negara dalam melindungi warga di dunia maya.

Sebab, komunikasi di dunia maya, kata Hasanuddin, kerap berlangsung tanpa batas dan terkadang memunculkan korban dalam bentuk perundungan.



Artikel Terkait
» Ahli Nuklir Bahas Standar Efek Radiasi
» LAPAN Siap Luncurkan Satelit Terbaru
» Lonceng Pelaksanaan JCPOA Terdengar di Iran, Eropa dan AS
» Indonesia Jalin Kerja Sama Nuklir dengan Prancis



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »