» Asia Pasifik dalam Pusaran Kekuatan-kekuatan Global » Uji Coba Rudal Jarak Menengah Korea Utara Semakin Meningkatkan Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea » Geoposisi Silang dan Fee pada Choke Points » Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia » Berebut Kedaulatan Spratly, Memicu Ketegangan Baru di Asia Tenggara Pada Era Donald Trump


Ekonomi dan Bisnis
02-12-2016
ASEAN RCEP Dinilai Rugikan Indonesia
Pada awal bulan Desember ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah perundingan ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Demikian kata Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, pada pembukaan diskusi mengkritisi mega FTA (Free Trade Agreements) di Jakarta, Senin (28/11/16).

Rachmi mengatakan, RCEP adalah sebuah inisiatif perjanjian perdagangan bebas antara antara 10 negara anggota ASEAN dan 6 mitra lembaga (China, Australia, Selandia baru, Korea Selatan, Jepang dan India).
 
“Namun, jangan salah, setiap perundingan perdagangan bebas, termasuk ASEAN RCEP, selalu mensyaratkan adanya kebijakan baru pemerintah yang mendukung investasi dan menghapuskan kebijakan yang menghambat investasi,” jelasnya, “Inilah kemudian yang menjadikan perjanjian perdagangan bebas tidak hanya berpengaruh pada ekspor-impor namun juga berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, pelayanan publik dan sebagainya.”
 
Rachmi mencontohkan, dalam perundingan RCEP mengadopsi ISDS (Investor-state dispute settlement).
 
“ISDS adalah instrumen hukum internasional umum yang memberikan investor hak penyelesaian sengketa terhadap pemerintah asing,” jelas Rachmi, “Meski ISDS sering dikaitkan dengan arbitrase internasional di bawah peraturan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes of the World Bank), ISDS justru lebih sering terjadi di bawah pengawasan pengadilan arbitrase internasional yang diatur oleh serangkaian peraturan dan/atau lembaga seperti London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, Hong Kong International Arbitration Centre, atau UNCITRAL Arbitration Rules.”
 
Kasus di beberapa negara, lanjut Rachmi, ISDS digunakan perusahaan investor untuk menggugat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup bagi warganya. “Di Amerika Serikat dan Jerman pernah ada kasus pemerintah digugat investor karena kebijakan perlindungan lingkungan hidupnya dianggap menghambat investasi,” tegasnya, “Singkatnya, RCEP yang didalamnya ada ISDS adalah mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia.”
 
Celakanya, lanjut Rachmi, meskipun berdampak buruk secara meluas bagi masyarakat, perundingan RCEP ini dilakukan secara tertutup. “Pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup mengenai apa saja yang sebenarnya dirundingkan di RCEP,” jelasnya, “Proses perundingan RCEP ini jelas tidak demokratis.”

Sumber :liputanislam.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
Pada 2014 lalu, Global Future Institute sempat menyorot secara khusus etnis Tatar yang bermukim di Crimea. Waktu itu, beberapa tokoh etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul ...

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Tiga Negara Ajukan Pertemuan Darurat untuk Bahas Rudal Balistik Korut

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Benarkah Kebebasan Pers Makin Memburuk?

Menyimak Konflik Sosial di Indonesia

Menjaga dan Merawat Kerukunan Beragama di Papua

Membendung Radikalisme dan Mempertahankan Keutuhan NKRI

Lewat Sepucuk Surat Trump Cairkan Hubungan dengan China

Khayalan Tingkat Dewa, Komunis Bangkit Lagi

Pilkada: Untuk Rakyat atau Politisi

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »