» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Timur Tengah
09-12-2016
KTT P-GCC, Peluang Inggris-Saudi untuk Dominasi Kawasan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mereaksi pernyataan para pemimpin negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi dewan ini di Manama, ibukota Bahrain.

Bahram Qassemi pada Rabu, 7 Desember 2016 mengatakan, P-GCC lebih baik menghentikan intervensinya dalam urusan internal Iran dan mengakhiri tindakannya untuk menghasut dan menyulut fitnah sektarian ketimbang mengulang kembali tudingan tak berdasar terhadap Tehran. 
 
Qassemi telah berulang kali membantah segala bentuk internvensi Iran dalam urusan internal negara-negara di kawasan. Ia menjelaskan, kebijakan Tehran berdasarkan prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling menghormati dan menjauhi sikap campur tangan terhadap urusan pihak lain. 
 
Jubir Kemlu Iran juga mereaksi pernyataan Theresa May, Perdana Menteri Inggris dalam  KTT ke-37 P-GCC di Manama terkait kerjasama London dengan negara-negara anggota P-GCC untuk menarget Iran. 
 
Qassemi menuturkan, negara-negara yang melakukan intervensi ilegal dan tidak bertanggung jawab di negara-negara lain dan telah menyebabkan perluasan ketidakamanan, perang, kekerasan dan terorisme tidak pantas dan tidak berwenang untuk menuding orang lain mencampuri urusan internal kawasan. 
 
Jubir Kemlu Iran menjelaskan, sebagian pernyataan tersebut menunjukkan transformasi dalam hubungan Inggris dengan Uni Eropa dan upaya untuk menjalin kontrak senjata baru  dalam skala besar dengan sejumlah negara Arab Pesisir Teluk Persia yang pada akhirnya akan memperburuk krisis akibat kejahatan perang mereka terhadap bangsa-bangsa tertindas Yaman, Suriah, Bahrain, Irak dan negara-negara Muslim di kawasan. 
 
Dalam pernyataan bersama yang dipublikasikan usai KTT di Manama, Inggris dan P-GCC mengumumkan kesepakatan mereka dengan sebuah "kemitraan strategis" untuk menguatkan hubungan politik, pertahanan, keamanan dan perdagangan, di mana kondisi ini juga akan mendorong pembentukan pendekatan kolektif dalam menghadapi isu-isu regional. 
 
Disebutkan bahwa Inggris sebagai bagian dari penguatan kerjasama bilateral di sektor militer akan mempertahankan kehadirannya di seluruh kawasan Teluk Persia termasuk melalui penempatan pasukannya di Dubai.
 
Bahrain selama ini menjadi pangkalan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Inggris juga sedang membangun sebuah pangkalan AL baru di negara tersebut dan menetapkan program jangka panjangnnya untuk melanjutkan kebijakan di masa lalu di kawasan Teluk Persia serta memperkuat kehadiran militernya di kawasan. 
 
Faktanya adalah Inggris dan Arab Saudi sedang mengejar dua tujuan berbeda di kawasan, namun kedua negara ini berusaha menjustifikasi tujuan-tujuannya dengan bersandar pada satu isu, yaitu klaim palsu mengenai ancaman Iran bagi keamanan regional. 
 
Negara-negara Arab Pesisir Teluk Persia merupakan pusat utama penjualan senjata oleh perusahan-perusahan besar produsen senjata. Kartel-kartel persenjataan membuka rekening khusus untuk menampung pendapatan miliaran dolar dari negara-negara tersebut. 
 
Surat kabar trans-regional Rai al-Youm dalam kolom analisanya menulis, kedekatan PM Inggris dengan negara-negara anggota P-GCC dan statemen anti-Iran yang dilontarkannya mengindikasikan bahwa London sedang berusaha untuk kembali ke posisinya di masa lalu di Teluk Persia. 
 
Inggris sedang keluar dari Uni Eropa dan mencari pasar dan sekutu ekonomi baru. Negara-negara kaya di P-GCC adalah tujuan yang tepat untuk menjual persenjataan perang Inggris.  Margaret Thatcher, mantan PM Inggris pada awal dekade 1980-an berkunjung ke Arab Saudi dan menandatangani kontrak senilai sekitar 70 miliar dolar yang meliputi penjualan jet tempur Hawk and Tornado.
 
Sementara itu, kebijakan Arab Saudi di kawasan sedang menghadapi kebuntuan. KTT Ke-37 P-GCC di Manama juga berlangsung ketika para pejabat Arab Saudi menghadapi kegagalan dalam agresinya di Yaman dan intervensinya di Suriah dan Irak. 
 
Riyadh menghadapi krisis finansial yang sulit dan ketidakpuasan rakyat Arab Saudi atas kebijakan pengetatan ekonomi yang dibebankan langsung dan tak langsung melalui pajak dan penghapusan subsidi barang-barang dasar dan layanan penting.
 
Arab Saudi juga memiliki kekhawatiran lainnya. Rezim Al Saud meragukan kebijakan Donald Trump, Presiden terpilih AS terkait dukungannya kepada Arab Saudi. Sebelumnya, Trump mengatakan, jika negara-negara Arab berharap dukungan dari AS, maka mereka harus membayar biayanya untuk itu.
 
Tampaknya, salah satu tujuan Arab Saudi mengundang PM Inggris untuk menghadiri KTT P-GCC di Manama adalah untuk menyampaikan pesan kepada AS bahwa Riyadh bisa mengisi kekosongan dukungan AS dengan mitra lamanya di kawasan.   
 
Sementara itu, Kekhawatiran lainya Arab Saudi adalah terisolasinya dalam struktrur P-GCC mengingat dalamnya konflik internal dan regional dalam dewan ini akibat kebijakannya yang ingin memperalat organisasi tersebut untuk memenuhi kepentingannya. 

Sumber :parstoday.com

 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »