» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Militer
19-12-2016
Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari rencana pemberian hak pilih bagi prajurit TNI. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu.


"Belum waktunya, masih jauh sekali. Dan saya tidak setuju ya," kata Ryamizard kepada wartawan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatra Barat, Senin (19/12/2016).

Dia mejelaskan, akan rawan keributan jika tentara memiliki hak pilih. Hal tersebut harus dihindari.

"Nanti kalau punya hak pilih, ada tentara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia), tentara (Partai) Golkar, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, enggak boleh," kata mantan KSAD TNI 2002/2005 itu.

Menurut dia, sistem Pemilu saat ini sudah sesuai. "Sekarang kan bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada kemungkinan anggota TNI akan mendapatkan hak pilih. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/12/2016).

Diberikan atau tidak hak pilih akan diputuskan setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang krusial.

"Saya pikir di tahun 2024 kan ada Pemilu serentak, setelah itu baru dievaluasi apakah TNI harus ikut memilih atau tidak memilih," kata Gatot di Gedung DPR, Selasa (13/12).



Artikel Terkait
» Panglima TNI: Tingkatkan Terus Kapasitas dan Kualitas TNI dalam Misi Perdamaian PBB
» Antisipasi Keadaan Darurat Nuklir, Bakamla RI Lancarkan Latihan Peknubika
» Panglima TNI: Kunjungan Pangab Pakistan Tingkatkan Kedekatan Dua Sahabat



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Tingkatkan Pembelian Minyak Sawit Indonesia

Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »