» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Militer
19-12-2016
Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari rencana pemberian hak pilih bagi prajurit TNI. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu.


"Belum waktunya, masih jauh sekali. Dan saya tidak setuju ya," kata Ryamizard kepada wartawan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatra Barat, Senin (19/12/2016).

Dia mejelaskan, akan rawan keributan jika tentara memiliki hak pilih. Hal tersebut harus dihindari.

"Nanti kalau punya hak pilih, ada tentara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia), tentara (Partai) Golkar, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, enggak boleh," kata mantan KSAD TNI 2002/2005 itu.

Menurut dia, sistem Pemilu saat ini sudah sesuai. "Sekarang kan bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada kemungkinan anggota TNI akan mendapatkan hak pilih. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/12/2016).

Diberikan atau tidak hak pilih akan diputuskan setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang krusial.

"Saya pikir di tahun 2024 kan ada Pemilu serentak, setelah itu baru dievaluasi apakah TNI harus ikut memilih atau tidak memilih," kata Gatot di Gedung DPR, Selasa (13/12).



Artikel Terkait
» Panglima TNI: Tingkatkan Terus Kapasitas dan Kualitas TNI dalam Misi Perdamaian PBB
» Antisipasi Keadaan Darurat Nuklir, Bakamla RI Lancarkan Latihan Peknubika
» Panglima TNI: Kunjungan Pangab Pakistan Tingkatkan Kedekatan Dua Sahabat



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »