» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Militer
19-12-2016
Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari rencana pemberian hak pilih bagi prajurit TNI. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu.


"Belum waktunya, masih jauh sekali. Dan saya tidak setuju ya," kata Ryamizard kepada wartawan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatra Barat, Senin (19/12/2016).

Dia mejelaskan, akan rawan keributan jika tentara memiliki hak pilih. Hal tersebut harus dihindari.

"Nanti kalau punya hak pilih, ada tentara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia), tentara (Partai) Golkar, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, enggak boleh," kata mantan KSAD TNI 2002/2005 itu.

Menurut dia, sistem Pemilu saat ini sudah sesuai. "Sekarang kan bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada kemungkinan anggota TNI akan mendapatkan hak pilih. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/12/2016).

Diberikan atau tidak hak pilih akan diputuskan setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang krusial.

"Saya pikir di tahun 2024 kan ada Pemilu serentak, setelah itu baru dievaluasi apakah TNI harus ikut memilih atau tidak memilih," kata Gatot di Gedung DPR, Selasa (13/12).



Artikel Terkait
» Panglima TNI: Tingkatkan Terus Kapasitas dan Kualitas TNI dalam Misi Perdamaian PBB
» Antisipasi Keadaan Darurat Nuklir, Bakamla RI Lancarkan Latihan Peknubika
» Panglima TNI: Kunjungan Pangab Pakistan Tingkatkan Kedekatan Dua Sahabat



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »