» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing


Internasional
27-12-2016
75 Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional Dievaluasi

Sebanyak 233 organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia, sebanyak 112 di antaranya keanggotaan Indonesia memang bersifat strategis dan permanen. Pemerintah Indonesia juga akan mengevaluasi 75 keanggotaan yang. Alasannya, satu diantaranya karena dana keikutsertaan yang terlampau besar.


“Kemudian ada 46 keanggotaan yang bersifat teknis yang juga akan dilanjutkan, dan ada 75 keanggotaan yang perlu dilakukan evaluasi,” kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada wartawan usai di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Kabanya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri serta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap 75 keanggotaan Indonesia di organisasi internasional.

“Intinya kalau memang tidak diperlukan, kita akan keluar, karena ini berkaitan dengan anggaran dan yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat. Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan, kebutuhan kita,” ungkap Pramono.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, bahwa pemerintah harus membayar sekitar Rp 400 miliar per tahun sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota 236 (termasuk 3 yang baru) internasional.

Menlu menjelaskan, dari 236 organisasi itu, hanya beberapa saja yang dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), sebagian besar ada di kementerian dan lembaga teknis. Hanya pada saat membayar maka dompetnya itu dititipkan di Kemlu.

“Jadi dari aspek kebutuhan, kepentingan, assessment manfaatnya itu dilakukan di kementerian/lembaga teknis, tetapi pada saat pembayaran kontribusi itu, uangnya dititipkan di budget-nya kementerian luar negeri,” kata Menlu.

Mengenai evaluasi yang diinginkan Presiden Jokowi, Menlu menjelaskan, bahwa di tingkat menteri sudah pernah dilakukan duduk bersama untuk koordinasi. Namun dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tadi, maka koordinasi akan dilakukan di level Menteri Koordinator (Menko).

Menlu tidak bisa menyebutkan berapa organisasi yang akan dilepas keanggotaannya oleh Indonesia, karena masih akan dilakukan evaluasi pada minggu depan. (TGR07/KLNRI)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »