» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Lingkungan Hidup
28-12-2016
Australia Dinilai Bohong Terkait Petaka Tumpahan Minyak Montara

Penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor yang terjadi pada 2009 belum tuntas. Pasalnya, pemerintah Federal Australia masih terus berkelit dan tidak mau diajak kerja sama dalam menyelesaikan kasus tersebut.


"Australia tampaknya masih terus berkelit dan berbohong untuk diajak kerja sama dalam upaya menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009," kata Ferdi Tanoni, Ketua YPTB kepada pers di Kupang, Senin (26/12), demikian dilansir Antara.

Dalam pengamatan mantan agen imigrasi Australia itu, pemerintah federal terkesan berusaha melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagaimana yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Pemerintah Indonesia.

"Kami (pemerintah Australia) belum pernah didekati oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran minyak di Laut Timor," kata Bishop dalam suratnya.

Namun, ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan surat permintaan kerja sama membantu masyarakat korban Montara guna bersama menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor, Australia berkelit lagi dengan menyatakan bahwa Pemerintah Australia tidak memiliki yurisdiksi atas perairan negara lain.

Menurut Tanoni, Pemerintah Australia telah berbohong dengan membuat alasan yang tidak berdasar karena yurisdiksi itu sama artinya dengan otoritas.

Lebih lanjut Tanoni menegaskan, pemerintah Indonesia sudah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor. "Namun mereka masih tetap saja berkelit dan lari dari tanggungjawabnya," tegasnya.

Ia menjelaskan otoritas kepada Pemerintah Australia itu didasarkan pada MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia serta surat Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014.

Selain itu, ada juga surat dari Kementerian Perhubungan tahun 2015 kepada Pemerintah Australia serta pertemuan resmi antara masyarakat korban dan Pemerintah Australia di dalam gedung Parlemen Australia di Canberra selama dua kali.

Menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, pada 2010 Duta Besar Australia Greg Moriarty menandatangani sebuah MoU bersama Menteri Perhubungan Indonesia tentang kesediaan Pemerintah Australia mengimplementasikan MoU 1996.

MoU 1996 ini antara lain mengatur tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia, yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara 2009 secara tuntas dan menyeluruh.

"Namun pada kenyataannya, Pemerintah Australia masih saja berbohong dan berkelit terkait dengan upaya penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009," ujarnya.

Batalkan Kunjungan Presiden RI Ke Australia

Terkait hal tersebut, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) meminta Presiden Joko Widodo diminta untuk membatalkan kunjungannya ke Australia tahun depan.

Ditegaskan Tanoni, demi harga diri dan martabat bangsa Indonesia serta kedaulatan NKRI, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Australia pada 2017 sebagai sikap tidak percaya terhadap ketulusan Australia dalam menyelesaikan petaka Montara di Laut Timor.

Tanoni juga meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan MoU 1974 antara RI-Australia tentang hak-hak nelayan tradisional di Laut Timor itu, karena diduga tidak valid ketika MoU itu dibuat di bawah tekanan dunia internasional.

Selain itu, Tanoni juga meminta Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Arafura harus pula dibatalkan, karena perjanjian tersebut sudah tidak bisa diberlakukan lagi. (TGR07/ANT)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »