» Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina » Donald Trump Membuka Babak Baru Konflik AS-Tiongkok di Asia Tenggara dan Semenanjung Korea


Kepentingan Nasional
01-01-2017
PREDIKSI DAN SCENARIO FORESIGHT 2017
Penulis : Toni Ervianto

Memprediksi situasi global dan regional serta nasional yang akan terjadi pada tahun 2017 tidaklah mudah, karena banyak perkembangan mendasar dan strategis yang akan melingkupinya, termasuk “strategic surprises” dan “driving force” didalamnya.


Setidaknya, ada beberapa isu sensitif yang akan mempengaruhi situasi global dan regional antara lain berlanjutnya krisis di Suriah dan Irak, karena upaya Irak, militan Syiah, militan Kurdi (Peshmerga) dan pasukan koalisi AS untuk mengalahkan ISIS di Mosul, Raqqa dan Allepo bukanlah pekerjaan yang mudah; Dinamika perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang masih akan berlanjut dengan langkah Tiongkok yang menggabungkan strategi Fabian dengan balance of power theory di kawasan ini dalam rangka penangakalan (deterence) maupun untuk mempertahankan hegemoni pengaruh; Dinamika politik global akibat kemenangan Donald Trump ; Ancaman terorisme yang masih akan menjadi masalah keamanan di beberapa negara; Peningkatan belanja militer beberapa negara yang dapat memicu konflik global seiring dengan perlombaan senjata nuklir yang masih berlanjut.
Sedangkan, isu-isu nasional yang diprediksi terjadi di tahun 2017 antara lain ancaman terorisme, gangguan separatisme di Papua, pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, ancaman korupsi dan Narkoba serta kemungkinan gesekan sosial akibat “membludaknya” tenaga kerja asing.

Walaupun pemerintah Suriah yang didukung Rusia “berhasil” menduduki kembali Allepo yang selama 4 tahun terakhir dikuasai oleh kelompok pemberontak radikal dan ISIS, namun krisis di Suriah dan Irak diperkirakan akan tetap berlanjut di tahun 2017 dengan semakin banyaknya “lone wolves” yang akan melakukan aksi-aksi amaliyah di Suriah sampai Baashar al As’ad jatuh dari kekuasaannya. Perlu diantisipasi kemungkinan “eks pejuang kelompok radikal ISIS” yang pulang ke negaranya masing-masing pasca bertempur di Suriah, termasuk mereka yang berasal dari Indonesia.

“Mantan anggota ISIS” yang merupakan warga Indonesia tidaklah sedikit dan mereka sama seperti Bahrum Naim telah dibaiat setia kepada Abu Bakar al Baghdadi, sehingga kemungkinan terjadinya “konser akhir tahun 2016” dari kelompok sel Bahrum Naim di Indonesia masih kemungkinan terjadi, walaupun saat ini jajaran aparat intelijen melalui Densus 88 Mabes Polri terus melakukan penangkapan terhadap sel-sel teror yang masih hidup dan diperkirakan semakin banyak di Indonesia.

Ancaman Teror

Indeks Terorisme Global (2016) merunut daftar negara-negara yang paling sering menjadi korban serangan teror. Kebanyakan berada di Arab, Asia Selatan dan Afrika. Menurut, ahli terorisme dan Ketua International Center for Terrorism Research and Political Violence (ICPVTR) di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura, Dr Rohan Gunaratna, ideologi ISIS telah menyebar dan telah hadir di kawasan Asia Tenggara. Hal senada dikemukakan Direktur Wilayah International Association for Counterterrorism and Security Professionals Center for Security Studies Southeast Asia, Andrin Raj, mengatakan ancaman ISIS di beberapa negara ASEAN dan  Asia akan terus berlanjut.

Kelompok jaringan teroris juga diperkirakan masih eksis di tahun 2017 dan mereka akan menjadi “spectre” yang mengancam dinamika keamanan global, regional bahkan di Indonesia.

Beberapa kelompok “notorious terror groups” yang akan menebar ancaman di 2017 antara lain ISIS mempunyai pendapatan sekitar US$ 2 miliar per tahun atau lebih dari Rp 24 triliun per tahun, sebagian besar uang yang didapatkannya berasal dari perampokan bank dan penjarahan senjata. Hingga saat ini menjadi ancaman yang menakutkan mengingat ISIS salah satu kelompok teroris yang mengenal kecanggihan teknologi; Al-Qaeda diperkirakan memiliki pendapatan lebih dari US$ 100 juta atau lebih dari Rp 1,9 triliun per tahun; Jemaah Islamiyah (JI) adalah cabang Al-Qaeda di Asia Tenggara, dan bertanggung jawab atas pemboman Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Berpusat di Indonesia dan dibentuk pada awal 1990-an dengan tujuan mendirikan kekhalifahan di wilayah tersebut. Banyak tokoh utamanya, termasuk pemimpin spiritual Abu Bakar Bashir, pembuat bom Bali Umar Patek dan pimpinan di Singapura, Mas Selamat Kastari yang telah ditangkap. Jaringan ini hancur sejak tahun 2002, namun beberapa anggotanya tergabung dalam JAD yang sangat kuat di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan Mabes Polri, selama tahun 2016 terjadi peningkatan mencapai 170 kasus terorisme dibanding pada 2015 sekitar 82 kasus, walaupun ancaman terorisme telah diatasi dengan cukup baik antara lain bom Sarinah, pelumpuhan kelompok Santoso yang tinggal 10 orang, hingga pengungkapan terorisme menjelang Natal dan tahun baru.

Kelompok eksklusif dan radikal, yang sebagian besar adalah kelompok yang bersimpati terhadap gerakan ISIS, mendominasi aksi terorisme di Indonesia. Kejadian di Thamrin-Jakarta, Solo, Medan, Tangerang, dan Samarinda, serta aksi pencegahan oleh Densus 88 di Majalengka, Tangerang Selatan, Batam, Ngawi, Solo, Payakumbuh, Deli Serdang dan kota lainnya menunjukkan bahwa isu terorisme di tahun 2016 masih sangat kuat, dan diprediksi ancaman terorisme akan berlanjut di tahun 2017.

Menurut pengamat intelijen UI, Stanislaus Riyanta, model aksi teror di Indonesia akan terus berubah dan beradaptasi guna mengelabui deteksi apparat keamanan. Model ini sudah mulai digunakan pada penghujung tahun 2016 dengan menggunakan perempuan sebagai 'pengantin' dalam rencana aksi bom bunuh diri. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan akan berkembang dengan menggunakan remaja atau anak-anak sebagai 'alat' untuk melakukan aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di daerah konflik di negara lain. Pengendalian aksi-aksi teror tersebut akan dilakukan secara remote dari jarak jauh bahkan dari negara lain dengan menggunakan bantuan teknologi seperti internet.

Gangguan Separatisme di Papua

Eksistensi Gerakan Separatis Papua/GSP atau OPM di Papua didukung oleh sejumlah organisasi yang “bersimpati atau seaspirasi dengan mereka” seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan lain-lain telah menjadikan masalah Papua terus menghangat dan menjadi atensi pemerintah baik pusat dan daerah.

Secara kekuatan militer, jelas GSP/OPM bukanlah lawan sebanding bagi TNI ataupun Brimob Polri, termasuk sayap-sayap politik GSP/OPM di dalam dan luar negeri sebenarnya jumlahnya sangat sedikit, namun militansinya sangat kuat tapi mereka juga memiliki kelemahan yaitu setiap kelompok masih memiliki pragmatisme politik dan egoisme perjuangan.

ULMWP misalnya terus berupaya untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), namun tampaknya negara-negara anggota MSG keberatan jika ULMWP menjadi bagian atau anggota tetap mereka, sebab negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik rata-rata masih mempertimbangkan rusaknya hubungan diplomatik mereka dengan Indonesia jika ULMWP menjadi anggota MSG. Bagaimanapun juga, bagi Vanuatu, PNG, Solomon Islands dll jelas lebih senang berhubungan dengan Indonesia daripada dengan ULMWP.

Manuver Benny Wenda dan eksil politik lainnya dari Papua di beberapa negara Eropa juga tidak memiliki pengaruh apa-apa, jikalau ada politisi dari Eropa yang mendukung gerakan Benny Wenda adalah politisi dari Parpol kecil dan tidak dominan. Negara-negara Eropa tetap memberikan jawaban tegas bahwa Papua adalah wilayah sah Indonesia dan mereka tidak mendukung internasionalisasi atau kemerdekaan Papua. Di tahun 2017, gerakan GSP/OPM dan Benny Wenda diperkirakan tetap ada, namun hasilnya jelas “tetap jalan di tempat”.

Pilkada Serentak 2017

Diakui atau tidak diakui, Indonesia adalah negara yang super dan patut menjadi contoh bagi negara lainnya. Terbukti rentetan Pemilu sebagai manifestasi kemerdekaan politik rakyat berhasil dilaksanakan secara aman di Indonesia sejak keruntuhan Orba sampai Pemilu 2014. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga berhasil melaksanakan Pilkada Serentak 2015 secara damai, demokratis dan cukup aman, sehingga tidak mengherankan jika optimisme untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan terjadi di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota) juga akan berlangsung aman, damai, demokratis dan berintegritas, walaupun setumpuk permasalahan (the batch of problems) tetap menghantui persiapan Pilkada Serentak 2017 pada 15 Februari 2017 mendatang.

Ada sejumlah permasalahan terkait Pilkada serentak 2017 antara lain ketidaknetralan ASN/PNS di beberapa daerah, kurang profesionalnya lembaga penyelenggara Pilkada di beberapa daerah, permasalahan DPT akibat e-KTP yang tidak tuntas, sengketa Pilkada, masalah anggaran, banyaknya pelanggaran dalam tahapan kampanye, masalah logistik, sampai potensi gangguan keamanan khususnya di Aceh, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, dipandang perlu ada penambahan kekuatan keamanan di daerah-daerah “hot spot” dan “trouble spot” Pilkada 2017 ini.

Dari sejumlah permasalahan ini, ada beberapa yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di daerah, namun ada beberapa masalah yang perlu ditangani atau membutuhkan perintah dari Presiden RI sebagai Kepala Negara.

Pelaksanaan Pilkada 2017 di Jakarta juga masuk dalam kategori penting dicermati pasca kasus penistaan agama oleh Ahok, apalagi adanya rumors terkait rencana aksi massa pada 11 dan 12 Februari 2017 dari kelompok anti Ahok, termasuk subuh bersama pada 15 Februari 2017 dilanjutkan dengan sama-sama pergi mencoblos di TPS. Tidak hanya itu saja, dinamisasi perjalanan persidangan Ahok selama 2017 sampai vonis dikeluarkan akan membuat Sikon nasional “panas dingin”.

Perjalanan pelaksanaan Pilkada 2017 juga semakin perlu diperhatikan karena mulai maraknya fenomena penyalahgunaan media sosial (Medsos) yang berbau SARA selama persiapan Pilkada 2017 di beberapa daerah. Fenomena ini sebenarnya dapat diatasi jika stakeholders Kominfo di Indonesia aktif dan simultan melakukan literasi Medsos secara bijaksana dan dewasa kepada publik, termasuk melakukan “cyber patrol” dan “social media law enforcement” terhadap akun-akun yang “nakal” dan tidak nasionalis.

Ancaman korupsi dan Narkoba
 
Hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa sebanyak 755 kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum, tidak mengalami perkembangan dalam semester pertama tahun 2016. Penanganan kasus yang tidak berjalan, paling banyak terjadi di kejaksaan. "Padahal ada 911 kasus korupsi yang berstatus penyidikan pada semester II tahun 2015, tetapi baru 156 kasus yang naik ke penuntutan," ujar staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (28/8/2016). Berdasarkan data yang diperoleh ICW, pada semester kedua tahun 2015, kejaksaan menangani 639 kasus korupsi dengan status penyidikan. Kemudian, kepolisian menangani 246 kasus di tingkat penyidikan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 26 kasus pada tingkat penyidikan pada semester kedua tahun lalu. Namun, sepanjang Januari hingga Juni 2016, kasus yang naik ke tahap penuntutan jumlahnya hanya sedikit. Kejaksaan hanya menuntaskan 112, sementara Kepolisian hanya melimpahkan 35 kasus ke tahap penuntutan. Sementara itu, KPK hanya melimpahkan 9 kasus ke tahap penuntutan. Jelas sampai akhir 2016, jumlah korupsi semakin menambah terbukti dengan semakin banyaknya koruptor yang terkena operasi tangkap tangan.  
Mengingat korupsi adalah an extraordinary crimes, maka diskursus hukuman mati atau setidaknya pemiskinan dan hukuman sosial budaya bagi koruptor perlu digemakan di tahun 2017 mendatang.

Sementara itu, jumlah pengguna Narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang, dan di tahun 2016 jumlah pengguna Narkoba tentu semakin banyak, apalagi jenis-jenis baru Narkoba juga sudah dideteksi oleh BNN bekerjasama dengan komunitas intelijen.

Indonesia sudah darurat bahaya Narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden. Selain itu, di ASEAN, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah Tiongkok dan Thailand. Penggunaan narkoba, banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang narkotika serta kepedulian dari masyarakat serta hukum yang masih belum mengikat secara maksimal. Last but not least, setiap hari ada 30 sampai 40 orang yang mati karena Narkoba.

Dalam teori scenario and foresight secara sederhana, setidaknya ada dua kategori yang akan dihadapi Indonesia yaitu “spectre situation” atau “sparkling situation”.  “Spectre situation” terjadi apabila semua permasalahan gagal diatasi dan ditangani, sehingga menimbulkan kegaduhan bahkan instabilitas keamanan yang berkepanjangan. “Spectre situation” juga berdampak pada teroris yang berkeliaran dan gagal dideteksi; internasionalisasi Papua bahkan kemerdekaan Papua menjadi kenyataan, karena kegagalan deteksi dini ataupun solusi komprehensif di Papua; Pilkada Serentak 2017 gagal menghasilkan kepala daerah bermutu yang menyebabkan “social disobeydience” meluas ditengah masyarakat; koruptor masih tersenyum lebar dan drug dealers masih berkeliaran. Sedangkan kondisi sparkling situation adalah kondisi sebaliknya dari spectre situation.

Sparkling situation terjadi jika perang melawan terorisme, korupsi dan Narkoba dilanjutkan diperkuat dengan revisi UU Anti Terorisme yang dipercepat penyelesaiannya, dukungan anggaran operasional bagi aparat penegak hukum dan KPK serta BNN untuk memerangi korupsi dan Narkoba, sedangkan untuk penanganan Papua apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sudah baik dengan membangun infrastruktur termasuk diperbatasan Papua-PNG; pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu di Papua ataupun revitalisasi pasar-pasar tradisional, bahkan memberikan amnesti politik bagi Tapol Papua. Penulis pada akhirnya tetap berkeyakinan bahwa situasi 2017 tetap akan baik-baik saja dan step by step kita menuju ke arah sparkling situation, karena sikap dan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya sudah jelas dan tegas yaitu “you never walk alone” artinya negara akan hadir menyelesaikan permasalahan yang ada. Semoga.

Penulis adalah peneliti di Center of Risk and Strategic Intelligence Assessment (CERSIA), Jakarta Selatan.
 



Artikel Terkait
» Kementan dan TNI AD Membuka 132.129 hektare Sawah Baru
» Ancaman Kontemporer Indonesia
» Generasi Keriput
» Menkopolhukam: 53 Pendukung ISIS Kembali ke Indonesia



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Partai Berkuasa di Hungaria Ingin Usir "LSM George Soros"

Mantan Presiden Jerman Roman Herzog Wafat

Kawasan Semakin Dinamis, Cina akan Terbitkan Kebijakan Keamanan di Asia Pasifik

Buku Ini Dapat Memahami Hal-hal Krusial di Lingkungan Geopolitik NKRI

Membuka Kunci Jawaban atas Berbagai Kondisi Up Date di Indonesia, dan Berbagai Kejadian Belahan Dunia Lain yang Berpengaruh Signifikan dengan Indonesia

Buku Ini Menambah Wawasan untuk Berpikir, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Menumbuhkan Kecerdasan Intuitif

Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia

Impor Pangan Meningkat, Program Swasembada Pangan Tersendat

KEMBALI KE UUD 45 yang disahkan pada 18.8.1945 Mengembalikan Kewibawaan NEGARA (Pemerintah, TNI dan POLRI)

Obamacare adalah Sebuah Penipuan

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »