» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Internasional
08-01-2017
Pemerintah Turki Pecat 8.000 Pegawai Negeri pascapercobaan kudeta

Pemerintah Turki memecat lebih dari 8.000 pegawai negeri dari kalangan militer, kepolisian dan sipil atas dugaan memiliki kaitan dengan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) pasca-percobaan kudeta pada Juli 2016, demikian laporan jaringan televisi CNN Turki.


Berdasarkan tiga undang-undang yang dikeluarkan pada Jumat malam (6/1), sebanyak 1.699 personel dibebastugaskan dari Kementerian Kehakiman, termasuk delapan anggota Dewan Negara dan satu anggota Dewan Pemilihan Agung.

Direktorat Jenderal Keamanan juga memecat 2.687 pegawai, termasuk 53 komisioner tinggi dan 919 kepala pegawai.

CNN Turki melaporkan bahwa 763 personel Angkatan Bersenjata Turki juga dipecat sehingga jumlah keseluruhan yang dicopot dari lembaga itu sebanyak 6.517 orang.

Kalangan akademisi tidak terkecuali, dengan 786 orang dibebastugaskan dari universitas-universitas di seluruh negeri. Mereka terdiri dari 631 akademisi dan 155 anggota staf administrasi.

Sebagai tambahan, 838 pegawai Kementerian Kesehatan juga dipecat, sementara itu 83 perhimpunan dan yayasan dibekukan.

Selain itu, CNN Turki mencatat, 276 orang yang pernah dicopot berdasarkan keputusan sebelumnya, kini dikembalikan ke posisi pekerjaan mereka semula.

Dalam bidang informasi, Pemerintah Turki membredel 11 surat kabar, sebagai yang menjadi bagian dari penyelidikan sudah diperbolehkan terbit kembali.

Menurut UU baru, warga-warga Turki di luar negeri dan tidak memenuhi panggilan yang dikeluarkan pengadilan atau kejaksaan dalam waktu 90 hari kemungkinan akan kehilangan kewarganegaraannya.

Dekrit-dekrit itu juga menyebutkan bahwa kepolisian berwenang mengakses keterangan jati diri para pengguna Internet untuk tujuan penyelidikan kejahatan dunia maya.

Perundang-undangan baru dikeluarkan sebagai bagian dari status darurat yang dinyatakan Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Ergogan yang sempat menghadapi percobaan kudeta militer pada Juli 2016.



Artikel Terkait
» 75 Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional Dievaluasi
» Iran Kecam Perpanjangan Sanksi AS
» Aung San Suu Kyi Urung ke Indonesia Akibat Demo Rohingya
» Poros Perlawanan, Blok Timur, Axis of Resistance
» Kemenangan Trump Untungkan Rusia, Suriah dan Mesir



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »