» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Teknologi Informasi
08-01-2017
Pemerintah Blokir 800.000 Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat telah memblokir sebanyak 800.000 situs hingga Desember 2016. Pemblokiran dilakukan usai mendapatkan laporan dari masyarakat ke pemerintah melalui kemenkominfo.


"Hampir 800.000 yang laporan masuk sudah jadi data base kita. Wajib dilakukan pemblokiran. Sudah sebanyak itu juga yang diblokir," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1).

Dia menjelaskan, pemblokiran dilakukan karena situs memuat konten negatif, seperti provokatif, menyebarkan paham radikal maupun berita hoax. Di mana, sebanyak 90 persen dari 800.000 situs yang diblokir merupakan situs porno.

"Pemblokiran ini tahap warning, masih bisa diproses secara hukum," ujarnya.

Samuel membantah, dari 800.000 situs yang diblokir tersebut ada media online yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sebab, dia mengatakan, media yang diblokir hanyalah media yang tak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan sering memuat berita bohong.

"Kita belum pernah blokir media jurnalistik. Yang mengaku media jurnalistik iya. Kalau yang mengaku media jurnalistik, ikuti kaidahnya," katanya.

Pemblokiran, kata dia, merupakan sikap tegas dari pemerintah agar media yang mengaku media jurnalistik harus terlebih dahulu mengikuti kaidah dalam hal pemberitaan dan terdaftar di Dewan Pers. Pemblokiran juga dilakukan agar masyarakat dapat cerdas dalam menyaring informasi khususnya di internet.



Artikel Terkait
» Dengan Monalisa, Bakamla RI Terus Awasi Perairan Indonesia
» Indonesia Rencanakan Kerja Sama Keamanan Cyber dengan Tiongkok
» Korsel Bentuk Sekretaris Keamanan Dunia Maya
» Pentingnya IT Sebagai Salah Satu Urat Nadi bagi NKRI



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »