» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Asia
17-01-2017
Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"
Bagi orang seperti saya yang tertarik dengan isu kebijakan inovasi, Jepang punya banyak sekali nilai plus. 
 
Bukan karena kemampuan Jepang di era modernnya saja, tapi institusi mereka punya kemampuan luar biasa beradaptasi dengan pergeseran zaman.

Kalau berkenan melihat Wikipedia, kita akan tahu Jepang punya beberapa perusahaan yang usianya lebih dari seribu tahun, bahkan hingga lebih dari 14 abad!
 
Lewat masing-masing tulisannya, para akademia yang punya nama raksaksa di bidang kebijakan inovasi seperti Schumpeter (1942) dan Nelson (1977), sudah lama menekankan bahwa kemampuan suatu entitas beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah hal yang lebih penting dari sikap sekedar mencari untung (profit). 
 
Karena kemampuan beradaptasi itu erat kedudukannya dengan kemampuan individu manusia, nilai potensi sumber daya manusia (SDM) lebih penting derajatnya dibanding jenis kekayaan lain, termasuk sumber daya alam (SDA).
 
Tuhan Maha Adil. Biarpun Bumi penuh masalah dan bencana, namun Ia memberikan karunia hikmat kepada umat manusia sehingga kita tidak punah.
 
Dari sini kita bisa tahu resep usia panjang berbagai perusahaan Jepang tadi adalah bukan karena mereka hidup di alam yang ramah. Tak seperti Indonesia, Jepang mewarisi SDA serba sedikit.
 
Sebaliknya, Jepang selamat berkat tradisi mengapresiasi hal-hal immaterial untuk meningkatkan nilai SDA. Seperti kebiasaan aktif belajar seumur hidup dan membina relasi inovatif dengan sesama.
 
Tapi, benarkah itu selalu terjadi?
 
Populasi Muram
 
 
Badan Statistik Jepang memperkirakan pada 2020 hampir sepertiga penduduk Jepang akan berusia 65 tahun atau lebih, dengan total pertumbuhan negatif hingga 1%. Artinya, jumlah bayi yang lahir lebih sedikit dibanding jumlah orang wafat (http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-02.htm)(Foto: Thomas E. Smith, Creative Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_Man-Elderly.JPG)
 
Jepang kini sedang menghadapi suatu masalah yang tingkat kesukarannya sukar dicari tandingannya. Yaitu pada masalah merosotnya populasi yang terjadi saat mereka harus mati-matian mempertahankan taraf hidup tinggi.
 
Yang merepotkan, biarpun tahu mereka butuh orang asing untuk menyegarkan wajah populasi yang menua, warga Jepang tak mau begitu saja membuka lebar keran imigrasi.
 
Untuk mengerti alasan jelasnya, menarik untuk melihat catatan media Japan Times (2016) atas pendapat Yoichi Kaneko, politisi LDP (partai berkuasa di Jepang) yang juga merupakan seorang akademisi
 
Menurut Kaneko (Japan Times, 2016), masyarakat Jepang harus menanggung biaya publik yang besar untuk membiayai hak kewarganegaraan para imigran kelak (Japan Times, 2016). 
 
Kaneno mengatakan sulit untuk meyakinkan publik Jepang manakala mereka harus menanggung biaya pendidikan, perumahan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun bagi orang asing (lihat Japan Times, 2016).
 
Meski Kaneko sendiri mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Jepang kelak (Japan Times, 2016), ia memberikan resep agar negaranya fokus mengembangkan teknologi robot untuk menggantikan porsi tenaga kerja yang tertelan usia senja (Japan Times, 2016).
 
Menariknya, Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, ternyata punya pendapat senada dengan Kaneko. 
 
Menurut Abe, menurunnya populasi justru memberikan motivasi bagi Jepang untuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas manusia (Kantei, 2016).
 
Tentu saja kita bisa segera mengatakan pernyataan Abe dan Kaneko tersebut sangat berbau politis, tujuannya sekedar menenangkan masyarakat. 
 
Robot tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan manusia dalam berbagai jenis profesi yang punya nilai fungsi sosial. Seperti pemuka agama, politisi, pengajar, peneliti, penegak hukum, konselor, olahragawan, dan banyak lagi lainnya. 
 
Kita menciptakan teknologi bukan untuk menghilangkan kebutuhan akan manusia, tapi meningkatkan nilai derajat manusia.
 
Di lain pihak, melonjaknya populasi generasi tua menambah beban tanggungan generasi muda Jepang dan akhirnya membuat kelompok ini muram membayangkan masa depan.
 
Survei ManpowerGroup (2016, PDF), menunjukkan tingkat optimistis generasi muda Jepang bahkan lebih rendah dibanding di Yunani, negara yang baru mengalami krisis ekonomi (ManpowerGroup, 2016).
 
Selain itu, survei ManpowerGroup itu menunjukkan bahwa hampir 40% pemuda Jepang memperkirakan dirinya akan bekerja seumur hidup, tak akan bisa pensiun (ManpowerGroup, 2016). Padahal, survei tersebut memperkirakan sekitar 75% generasi muda negara-negara yang disurvei ingin pensiun sebelum usia 70 tahun (ManpowerGroup, 2016).
 
Dengan sulitnya kondisi perekonomian dalam negeri, banyak anak muda Jepang yang kini tak sanggup membayangkan mereka akan punya simpanan uang pensiun memadai.
 
Kemuraman pemuda Jepang membuat kita perlu berpikir ulang mengenai posisi Negeri Matahara Terbit ini di Asia di masa depan. 
 
Akankah mereka bisa terus selamat?
 
Memimpin Asia(?)
 
Selepas Perang Dunia II, Jepang sibuk mengalihkan perhatian ke pembangunan kekuatan ekonomi dan sama sekali mempercayakan kebutuhan militer mereka ke Amerika Serikat (AS) (Tan, 2015, PDF). 
 
Dengan citra sebagai bangsa cinta damai, Jepang akhirnya tumbuh dan berusaha menunaikan tugas menjadi mitra pengemudi kemajuan negara ASEAN (Tan, 2015, PDF).
 
Tanpa kekuatan ekonomi memadai, sulit bagi Jepang untuk tetap aktif menyebarkan sikap cinta damai. 
 
Pernyataan itu bisa kita validasi kebenarannya dari pengakuan Abe beberapa waktu lalu yang mengatakan selama 50 tahun, Jepang mengirimkan hingga 40 ribu(!) tenaga sukarelawan kerjasama internasional ke 88 negara untuk membantu perbaikan masyarakat (Kentai, 2016).
 
Di kesempatan yang sama, Abe mengingatkan Jepang baru saja berkontribusi bagi pendirian Thai-Nichi Institute of Technology di Thailand, untuk menyebarluaskan pengetahuan manufaktur di Negeri Gajah Putih (Kentai, 2016).
 
Sayangnya, kendati suka damai, seiring kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan agresif baru di Asia, Jepang sepertinya tak mungkin terus-menerus mempertahankan strategi mengedepankan kesan pasifis dirinya (Tan, 2015, PDF).
 
Sejak tiga tahun lalu, Abe sudah memberikan sinyal bahwa suatu saat Jepang dan Tiongkok mungkin saja mengulang sejarah perseteruan Inggris dan Jerman di tahun 1914 silam (VOA, 2014). Waktu itu, perang di antara keduanya tetap pecah meski mereka punya relasi ekonomi kuat (VOA, 2014).
 
Di era Trump nanti, Jepang yang sejak lama mengandalkan AS dalam hal kekuatan persenjataan perlu mengkaji ulang sikap pasifnya, terutama karena mereka harus mewaspadai ancaman senjata nuklir Tiongkok (lihat Mochizuki, 2007).
 
Menyikapi sikap Trump yang seolah minta uang tambahan untuk memberikan perlindungan bagi Jepang, lewat survei terbaru, mayoritas publik di sana terdeteksi tak ingin negaranya bergantung lagi ke AS (Japan Times, 2017).
 
Asia secara umum tengah masuk ke era serba tak pasti, konflik antar negara dapat meruncing. Demi membela diri, sikap pasifis Jepang bisa saja harus berubah.
 
Yang pasti, jalan damai akan lebih disukai. Sayangnya, Jepang tahu arah itu akan semakin berat biayanya untuk ditanggung generasi muda mereka kelak.
 
Di area inilah Indonesia perlu bergerak.
 
Iptek untuk Damai
 
Seperti masyarakat Jepang, kita ingin meletakkan dasar ketertiban dunia dengan cara ikut menegakkan perdamaian abadi. Indonesia dan Jepang bisa bekerjasama memastikan kesinambungan keamanan di Asia dan seluruh dunia. 
 
Dalam suatu forum internasional, Abe sendiri pernah mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan rakyat Indonesia yang bisa hidup rukun meskipun sebetulnya sangat beragam (Kentai, 2016). 
 
Punya karakter mampu mengelola kebersatuan ini dapat menolong Jepang untuk memahami bahwa Indonesia mau dan sanggup jadi kekuatan yang menggalang rasa damai di antara berbagai negara Asia.
 
Namun, seperti kita lihat sekilas dari pengalaman Jepang di atas, ikut memelihara perdamaian dunia hanya bisa lebih leluasa kita tunaikan kalau Indonesia adalah negara makmur.
 
 
Salah satu "kohsetsushi" di Nagoya dilihat dari "Google Map" (https://goo.gl/4vMHlc)
 
Untuk itu, kita perlu mengeksplorasi peluang kerjasama bilateral agar dapat mengadaptasi strategi yang pernah Jepang punya hingga mereka bisa menekan pedal gas mengejar ketertinggalan terhadap Barat dalam hal penguasaan iptek.
 
Contohnya “kohsetsushi” atau sistem jaringan penyebaran iptek industri ke daerah-daerah yang secara unik hanya Jepang miliki (Shapira, 1992, bandingkan dengan pengakuan akademia Inggris akan keunikan kohsetsushi di López-Gómez, 2015, p. 42).
 
Bagi saya, sulit untuk mengatakan bahwa Tiongkok -- yang merupakan tetangga dekat Jepang -- tidak sepenuhnya meniru sistem kohsetsushi saat Negeri Tirai Bambu ini merancang suatu program kebijakan inovasi yang dinamakan “Torch Program”.
 
Perlu kita sadari, jika Indonesia harus bereksperimen mengembangkan sendiri pola kebijakan iptek, maka kita berhadapan dengan resiko kegagalan mendapatkan suatu sistem publik yang ternyata tidak optimal.
 
Jepang sendiri sudah membangun kebijakan iptek selama lebih dari 150 tahun. Kantong pengalaman mereka di bidang inovasi sudah sangat dalam.
 
Dengan demikian, pada dasarnya langkah mengadaptasi sistem publik iptek di Jepang seperti kohetsushi tadi adalah strategi untuk mengefesiensikan dana publik Indonesia.
 
Di dalam rencana kunjungan Abe ke Indonesia (Detik, 2017), Presiden Joko Widodo perlu memperhitungan agenda kerjasama pengembangan kebijakan iptek yang langsung membidik kepentingan industri nasional. 
 
Kita perlu mengundang keterlibatan ahli-ahli strategi kebijakan inovasi dari Jepang, untuk mempelajari dan mengadaptasi sistem kebijakan yang dahulu telah membantu mereka jadi kekuatan ekonomik dunia.
 
Di sisi lain, Jepang perlu teman. 
 
Dengan kondisi diri yang terus menurun, kebutuhan punya teman ini akan tambah mendesak bagi Jepang.
Sebagai negara yang punya kemampuan tinggi beradaptasi dengan perubahan, Jepang pasti akan sangup melihat makna kerjasama iptek dengan Indonesia pada konteks tujuan membina kemanan di Asia bahkan seluruh dunia.
 
Lewat iptek, kita jadi mitra setaraf Jepang.
 
Bagaimana, Pak Presiden? Siap ajak Abe kerjasama sistem iptek?
 
Saya pasti dukung!
 
 
 
Tokyo, 11 Januari 2017
 
*) Amir F. Manurung Kandidat Doktor Kebijakan Iptek dan Inovasi, GRIPS, Tokyo, Jepang  



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Pembentukan Citra Negatif Indonesia di Luar Negeri

Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif

ASEAN-Kanada Sepakat Perkuat UMKM dan Lindungi Pekerja Migran

Wikipedia segera Disaingi Ensiklopedia Daring China

Kuba Pasar Potensial bagi Amerika Serikat

Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »