» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing


Amerika
01-02-2017
Massachusetts Gugat Kebijakan Imigrasi Trump di Pengadilan

Kurang dua pekan menjabat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menghadapi gugatan rakyatnya sendiri, termasuk dari jaksa agung negara bagian.


Negara Bagian Massachusetts, Selasa, mengumumkan rencana untuk menggugat perintah eksekutif Trump, yang melarang warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam memasuki Amerika Serikat, di pengadilan. Massachussets secara tradisi merupakan pendukung utama Partai Demokrat. 

Jaksa agung negara bagian itu menganggap kebijakan Trump telah melanggar Konsitusi Amerika Serikat. Padahal salah satu substansi pokok sumpah jabatan presiden Amerika Serikat adalah menjaga, mengawal, dan menjalankan Konstitusi Amerika Serikat. 

Jaksa Agung Amerika Serikat, Maura Healey, anggota Partai Demokrat, mengatakan melalui Twitter, Senin malam, kantornya akan bergabung mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal untuk menentang larangan tersebut.

Seorang hakim federal di Boston, tempat Bandar Udara Logan Internasional berada, Sabtu, menolak memberlakukan perintah Trump itu selama tujuh hari.

"Kami akan ikut menggugat perintah imigrasi Trump. Apa yang dilakukannya itu melanggar undang-undang dasar dan membahayakan (Massachusetts)," kata Healy di Twitter

Massachusetts akan mengikuti langkah negara bagian Washington, yang pada Senin mengatakan akan mengajukan gugatan di pengadilan federal untuk menentang peraturan imigrasi Trump tersebut.

Trump memerintahkan agar warga negara asing pemegang paspor dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman dilarang memasuki Amerika Serikat dalam kurun waktu 90 hari. Ia juga memerintahkan penghentian penerimaan pengungsi selama 120 hari.

Dalam wawancara oleh stasiun penyiaran Kristen pada akhir pekan, Trump mengatakan ia ingin agar warga Kristen Suriah yang meminta status pengungsi diberi prioritas.

Gedung Putih berkilah, larangan itu perlu diterapkan "untuk melindungi rakyat Amerika dari serangan teroris oleh warga negara asing yang masuk ke Amerika Serikat."

Ribuan orang turun ke jalan dan di bandara kota-kota besar Amerika Serikat pada akhir pekan untuk memprotes perintah Trump tersebut.

Hakim federal di lima negara bagian pada akhir pekan menghadang pihak berwenang Amerika Serikat dalam menerapkan perintah Trump.

Hakim Distrik Massachusetts, Allison Burroughs, bahkan mengambil langkah lebih tegas dengan melarang penahanan atau pembatalan terhadap para pengungsi yang sudah disetujui untuk diterima, para pemegang visa dan status penduduk tetap Amerika Serikat dari ketujuh negara itu selama tujuh hari.

Berdasarkan perintah Burroughs, para pejabat federal juga dilarang mengusir dari Amerika Serikat dua pria Iran yang berprofesi sebagai pengajar pada University of Massachusetts of Dartmouth.



Artikel Terkait
» Trump Mungkin Hidupkan Lagi Penjara Rahasia CIA di Luar Negeri
» AS Akan Pindahkan Tahanan Guantanamo ke Arab Saudi
» Kicauan di Twitter, Trump Minta Pemindahan Tahanan Guantanamo Dihentikan
» FBI Ingatkan AS Bakal Diserang Simpatisan ISIS
» Cuitan Trump Soal Nuklir Dinilai Memicu Ketegangan Dunia
» Ini Dia Juru Bicara Gedung Putih Pilihan Trump



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
PM Inggris Bereaksi setelah Serangan di London

Revolusi Mental Tangkal Bahaya Laten Komunisme

Francisco 'Lu Olo' Guterres Unggul Sementara di Pilres Timor Leste

Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »