» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Amerika
02-02-2017
Sekjen PBB Desak AS Cabut Larangan Masuknya Pengungsi Muslim

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (1/2/2017) menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan AS, yang menghalangi masuknya pengungsi Muslim ke negara Amerika Utara itu. Guterres mengatakan tindakan tersebut mesti dicabut "secepat mungkin".


Kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Guterres menjelaskan,  transmigrasi seringkali "menjadi satu-satunya penyelesaian yang mungkin" buat orang yang menyelamatkan diri dari konflik dan penghukuman.

Seperti diketahui, Perintah Eksekutif, yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 27 Januari, melarang semua warga negara dari tujuh negara dengan mayoritas Muslim --Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman-- memasuki Amerika Serikat selama 90 hari ke depan.

Perintah AS juga menghentikan seluruh program pengungsi AS selama 120 hari, melarang tanpa batas waktu pengungsi Suriah, dan menghentikan rencana masuk lebih dari 50.000 pengungsi, yang dimulai pada Oktober 2016 dan akan berakhir pada September 2017.

Akibat kebijakan baru tersebut, protes keras muncul di Washington DC dan di lebih dari 30 bandara udara di dalam Amerika Serikat, dan juga mengundang kecaman keras dari belahan lain dunia.

Ketika ditanya mengenai dampak Perintah Eksekutif itu, Sekretaris Jenderal mengatakan transmigrasi adalah "keharusan" dan "warga Suriah adalah orang yang saat ini memiliki keperluan paling dramatis", demikian laporan Xinhua, Kamis.

Dikatakan Guterres, larangan perjalanan AS bukan cara terbaik untuk melindungi AS atau negara lain mana pun, "Saya kira ini bukan cara yang efektif untuk melakukan itu."

"Apa yang kurang ialah kapasitas untuk memiliki pendekatan menyeluruh bagi masalah tersebut," kata Guterres mengenai larangan AS itu. Ia menambahkan sangat penting untuk mengkaji "situasi yang sangat dramatis yang dihadapi pengungsi ketika mereka tak memiliki peluang untuk memperoleh perlindungan".

"Dan saya kira tindakan ini lebih baik segera dicabut," kata pemimpin PBB tersebut. (ANT)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »