» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Amerika
02-02-2017
Sekjen PBB Desak AS Cabut Larangan Masuknya Pengungsi Muslim

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (1/2/2017) menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan AS, yang menghalangi masuknya pengungsi Muslim ke negara Amerika Utara itu. Guterres mengatakan tindakan tersebut mesti dicabut "secepat mungkin".


Kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, Guterres menjelaskan,  transmigrasi seringkali "menjadi satu-satunya penyelesaian yang mungkin" buat orang yang menyelamatkan diri dari konflik dan penghukuman.

Seperti diketahui, Perintah Eksekutif, yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 27 Januari, melarang semua warga negara dari tujuh negara dengan mayoritas Muslim --Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman-- memasuki Amerika Serikat selama 90 hari ke depan.

Perintah AS juga menghentikan seluruh program pengungsi AS selama 120 hari, melarang tanpa batas waktu pengungsi Suriah, dan menghentikan rencana masuk lebih dari 50.000 pengungsi, yang dimulai pada Oktober 2016 dan akan berakhir pada September 2017.

Akibat kebijakan baru tersebut, protes keras muncul di Washington DC dan di lebih dari 30 bandara udara di dalam Amerika Serikat, dan juga mengundang kecaman keras dari belahan lain dunia.

Ketika ditanya mengenai dampak Perintah Eksekutif itu, Sekretaris Jenderal mengatakan transmigrasi adalah "keharusan" dan "warga Suriah adalah orang yang saat ini memiliki keperluan paling dramatis", demikian laporan Xinhua, Kamis.

Dikatakan Guterres, larangan perjalanan AS bukan cara terbaik untuk melindungi AS atau negara lain mana pun, "Saya kira ini bukan cara yang efektif untuk melakukan itu."

"Apa yang kurang ialah kapasitas untuk memiliki pendekatan menyeluruh bagi masalah tersebut," kata Guterres mengenai larangan AS itu. Ia menambahkan sangat penting untuk mengkaji "situasi yang sangat dramatis yang dihadapi pengungsi ketika mereka tak memiliki peluang untuk memperoleh perlindungan".

"Dan saya kira tindakan ini lebih baik segera dicabut," kata pemimpin PBB tersebut. (ANT)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »