» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Politik
22-02-2017
Oleh : Wildan Nasution*)
Menyoal Perselisihan antara SBY-Antasari Azhar

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menuding mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok dibelakang tuduhan pembunuhan yang menyebabkan Antasari Azhari dibui selama 18 tahun. Antasari mengklaim bahwa Yudhoyono telah menginstruksikan pengusaha besar, Hary Tanoesoedibjo untuk menjenguknya beberapa minggu sebelum dia ditangkap, dimana Hary Tanoesoedibjo meminta Antasari untuk tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang telah melakukan korupsi.


Antasari mengatakan, Hari Tanoesudibyo pernah mengunjunginya beberapa minggu sebelum dirinya ditangkap. Antasari melapor ke kantor Polisi bersama pengacaranya bahwa tuduhan yang pernah ditujukan kepadanya melanggar Pasal 218 KUHP.

Antasari mengatakan hal ini setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan grasi kepadanya. Antasari kemudian dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 8 tahun.

Untuk diingat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada Antasari selama 18 tahun sejak tahun 2010 sebagai aktor intelektual pembunuhan Direktur Perusahaan Pharmasi milik BUMN, PT Putra Rajawali Banjaran yaitu Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin saat mengendarai mobilnya di Tangerang pada 14 Maret 2009.

Sementara itu, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayai bahwa pemerintah ada di belakang keberanian mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menjatuhkan citra keluarganya.

Yudhoyono mengatakan, Antasari menuduh Yudhoyono berada dibelakang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen setelah mantan Ketua KPK tersebut bebas dari penjara.

Source : Google

"Saya percaya adalah tidak mungkin Antasari melakukannya tanpa adanya dukungan dari pemegang kekuasaan," kata Yudhoyono, seraya mengklaim bahwa pemberian grasi kepada Antasari oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo bulan lalu didorong oleh faktor-faktor politis.

Yudhoyono menambahkan bahwa sejak dua bulan yang lalu dia mendengarkan informasi bahwa Antasari akan menyerang dia dan keluarganya. Serangan tersebut sebenarnya terkait dengan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, dimana klaim Antasari tersebut dilakukan sehari sebelum Pilkada Serentak 2017 dilaksanakan.

 

Tidak ada intervensi pemerintah

 

            Merespons perselisihan antara SBY dengan Antasari, Jubir Kepresidenan, Johan Budi yang juga mantan petinggi KPK mengatakan, Presiden Jokowi dan kabinetnya tidak melakukan intervensi apapun terkait perselisihan SBY-Antasari Azhari, sehingga apapun yang diucapkan Antasari maka menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Penulis berpendapat, tudingan mantan Presiden SBY kepada pemerintahan saat ini tidak berdasarkan fakta-fakta yang kuat, tapi hanyalah pendapat SBY, terlihat dari pernyataan SBY bahwa “Saya percaya tidak mungkin Antasari melakukan semua ini tanpa adanya dukungan dari pemegang kekuasaan” seperti dikutip kompas.com. Yudhoyono mengklaim bahwa pemberian grasi kepada Antasari oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo bulan lalu bersifat politis.

Sebagai mantan Presiden dan mantan Jenderal, SBY harus mempunyai sumber-sumber yang lengkap sebelum dirinya membuat pernyataan yang menolak pendapat terang terangan yang telah dikemukakan Antasari. Namun, dapat diprediksikan bahwa pernyataan SBY bahwa pemberian grasi terhadap Antasari bermotif politis akan sangat sulit dicarikan faktanya, karena arti politis adalah dipenuhi motif politik dibelakang pemberian grasi Antasari.

Bagaimanapun, pasca perselisihan SBY-Antasari Azhar, dapat diestimasikan bahwa hubungan antara SBY dengan Presiden Jokowi dapat semakin memburuk dibandingkan sebelumnya, dan hal ini akan membuat Sikon nasional khususnya di Provinsi Jakarta akan memanas dan membahayakan dan selanjutnya perkembangannya bukanlah merupakan contoh pendidikan politik yang baik bagi generasi muda kita. Dari “konflik” ini, masyarakat dapat mempelajari bahwa komunikasi politik antara mantan pejabat dengan pejabat yang menggantikannya pada umumnya di Indonesia kurang berjalan dengan baik.   

Ada baiknya untuk memperbaiki silaturahmi diantara keduanya yang selama ini terganggu “rumors dan hoax”, maka Presiden Jokowi disarankan untuk bertemu dengan mantan Presiden SBY, sebagaimana Jokowi bertemu mantan-mantan Presiden dan mantan Wapres sebelumnya. Masyarakat akan sulit memahami jika dengan PB HMI, PP Pemuda Muhammadiyah dan konon dengan elemen kelompok mahasiswa Cipayung saja, Jokowi mau menerima dan berdialog dengan mereka, maka tidak ada salahnya Jokowi bertemu SBY membahas current affairs saat ini.

Diakui atau tidak, hasil Pilkada 2017 akan menjadi gambaran bagaimana landscape politik nasional menghadapi Pileg dan Pilpres tahun 2019. Berbasiskan alasan inilah, banyak pelaku politik dan Parpol di Indonesia menilai hasil Pilkada 2017 sangat dibutuhkan sebagai persiapan mereka menghadapi Pileg dan Pilpres 2019, sehingga apapun dinamika politik yang berlangsung adalah menjadi sesuatu yang krusial bagi mereka untuk terus diamati serius dari jam ke jam.

*) Penulis adalah salah satu pendiri Cersia. Tinggal di Batam, Kepri.




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik

Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »