» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Kepentingan Nasional
28-02-2017
Oleh: Ferdiansyah, Pemerhati Sosial dan Politik
Ketika Jokowi Membangun Papua

Pembangunan infrastruktur di Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat Presiden Jokowi telah lima kali berkunjung mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.


Anggaran besarpun, pemerintah gelontorkan untuk Papua melalui dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Tak tanggung-tanggung, pada tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Fantastis bukan?

Meski demikian, dengan anggaran yang dialokasikan belum sebanding dengan peningkatan yang ingin dicapai. Sebagaimana keluhan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia bahwa permasalahan tak semata hanya pada dana. Tak begitu terlihatnya pembangunan di bagian timur Indonesia diindikasikan akibat kementerian dan pemerintah daerah terintegrasi dengan baik dan ditambah lagi dengan lokasi yang tak mudah terjangkau.

Pembangunan di Papua merupakan wujud kepedulian Presiden dalam rangka kesetaraan hak asasis manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pembangunan di bagian timur Indonesia tak boleh mengabaikan nilai-nilai kebudayaan Papua.

Melalui pendekatan-pendekatan budaya ialah kunci untuk menyukseskan pembangunan daerah dan masyarakat Papua. Berikut rentetan pembangunan di Papua.

Pengoptimalan Pembangunan Infstruktur Kelistrikan

Pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) dengan memfokuskan bangunan pada pembangkit dan mengalirkan listrik ke wilayah-wilayah terisolir. Alhasil sebanyak 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah diresmikan pada kunjungan kerja Presiden pada 17 Oktober 2016.

Adapun keenam infrastruktur tersebut ialah pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem–Waena–Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena–Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Pembangunan Pelabuhan Wasior

Pada kunjungan keempat Presiden ke Manokwari telah meresmikan Pelabuhan Wasior sebagai bagian dari program tol laut. Pelabuhan Wasior merupakan jenis pelabuhan pengumpul yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan dan mulai dibangun pada tahun 2005 dengan menelan biaya sekitar Rp 79 miliar.

Bandara Elit Dominie Eduard Osok

Kini Papua juga memiliki bandara megah yaitu, bandara elit Dominie Eduard Osok (DEO). Bandara Domine Eduard Osok memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.060 meter dan lebar 45 meter yang bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar (wide body) dan pesawat propeller. Kelak panjang bandara Domine Eduard Osok akan ditingkatkan menjadi 2.500 meter dengan luas terminal bandara sekitar 13.700 meter persegi. Sehingga dengan pengembangan bandara tersebut diharapkan dapat melayani penerbangan domestik dan juga penerbangan perintis yang dapat menjangkau daerah distrik penyokong seperti Ayawasi, Inawatan, Teminabuan, dan Waisai.

Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan Papua

Salah satu pembangunan vital sebuah infrastruktur ialah jalan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini telah tersambung 800,58 kilometer jalan lintas perbatasan, dari total panjang mencapai 1.105,8 kilometer. Jalan lintas perbatasan ini merupakan jalan yang sejajar dengan garis batas negara Indonesia-Papua Nugini yang berada di sisi timur Pulau Papua, membentang dari Jayapura di ujung utara hingga Merauke di ujung Selatan. Bersamaan dengan itu, terus dilakukan pembangunan jalan lintas trans Papua yang akan menghubungkan antara Papua dan Papua Barat.

Satu Harga BBM

Ini merupakan salah satu kebijakan di era Presiden Jokowi yang banyak mendatangkan decak kagum sekaligus tanda tanya, apakah rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi, hari demi hari terus menunjukkan suatu tanda keseriusan pemerintah untuk membangun kesejahteraan di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali di daerah bagian timur. Adanya kebijakan satu harga BBM di Papua diharapkan dapat menjadi katalisator turunnya biaya logistik, menghapuskan kesenjangan antara wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur, serta mengejar ketertinggalan yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Papua.

Progres peningkatan pembangunan, tampak jelas dari serangkaian perhatian dan usaha Presiden untuk membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Keseriusan pemerintah Kabinet Kerja menunjukkan sebuah langkah maju yang signifikan. Sebagaimana dibenarkan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sangat prioritas membangunan infrastruktur skala besar di seluruh Papua dan Papua Barat. Perhatian yang serius dalam pembangunan yang merata di tanah Papua diharapkan dapat menarik minat investor asing, sehingga meningkatkan taraf hidup bahkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Mutiara Hitam.




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Holding BUMN dan Bancakan Kekuasaan

Federasi Nusantara dan Segala Hal yang Perlu Diperjuangkan

Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »