» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Politik
08-03-2017
Survei: DPR Jadi Lembaga Terkorup

Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Survei ini diadakan oleh Transparency International dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi.


Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 ini diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, responden menilai DPR sebagai lembaga terkorup karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu.

"Anggota DPR yang banyak diciduk, makanya tidak heran ketika masyarakat menilai," kata Wawan saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Selasa (7/3).

Masyarakat terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan di media massa soal keterlibatan wakil rakyat dalam kasus korupsi.

Selain itu, tingginya wewenang DPR dari mulai membuat undang-undang legislasi, menyetujui anggaran, hingga pengawasan dinilai berpotensi terjadinya praktik korupsi.

Misalnya, kata Wawan, saat DPR hendak merevisi Undang-undang KPK. Rencana ini menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap DPR.

Hasil survei ini sedikit berbeda jika dibandingkan survei pada 2013 lalu. Saat itu yang dinilai sebagai lembaga terkorup adalah Polri.

"Tahun 2013 DPR menempati posisi kedua dengan rentang persentase yang jauh berbeda dengan lembaga kepolisian yang menempati posisi pertama, ini menunjukan perubahan persepsi publik dalam tiga tahun ini," ujar Wawan.

Tahun ini Polri ada diposisi kelima di mana ada 40 persen responden yang menyebutnya korup.

Masyarakat dulu menilai korps bhayangkara sebagai lembaga terkorup karena banyaknya praktik pungutan liar di sana.

"Pembuatan SIM sampai tilang adalah gambaran masyarakat saat memberi penilaian, lalu sekarang praktek pungli berkurang, berpindah pada anggota-anggota DPR yang banyak diciduk, makanya tidak heran ketika masyarakat berbelok penilaian," kata Wawan.



Artikel Terkait
» Menyoal Perselisihan antara SBY-Antasari Azhar
» Pilkada 2017 di Aceh: Pertumbuhan Demokrasi di Aceh



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »